Waqaf Habib Bugak Tak Boleh Beralih Hingga Akhir Zaman

Waqaf Habib Bugak Tak Boleh Beralih Hingga Akhir Zaman
Salah satu bangunan di atas tanah wakaf Habib Bugak Al Asyi di Mekah, Arab Saudi. Foto: dokumen pribadi mahasiswa Aceh di Arab Saudi.

Waqaf Habib Bugak milik sah rakyat Aceh, tak bisa dialihkan kepemilikannya kepada siapapun termasuk keluarga dan keturunannya apalagi kepada pemerintah Indonesia

KBA.ONE, Banda Aceh - Tanah Wakaf Habib Bugak di Mekah merupakan milik rakyat Aceh yang tidak bisa dialihkan kepada keluarga Habib Bugak Asyi apalagi kepada Pemerintah Indonesia. Keinginan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia untuk mengelola tanah waqaf tersebut dinilai bertentangan dengan keinginan Habib Bugak yang mewaqafkan pengelolaannya kepada Dewan Nadzir Waqaf Habib Bugak.

"Sampai saat ini tanah waqaf tersebut adalah milik sah rakyat Aceh yang tak bisa dialihkan kepemilikannya kepada siapapun termasuk kepada keluarga dan keturunan beliau sekalipun, apalagi kepada pemerintah Indonesia," kata Presiden Forum Silaturrahmi Keturunan Habib Bugak, Sayyid Jamaluddin Al-Habsyi dalam siaran pers yang dikirim ke KBA, Senin 12 Maret 2018.

Hal itu, kata Sayyid, sesuai permintaan Habib Abdurrahman Al Habsyi atau Habib Bugak Asyi di hadapan Hakim Mahkamah Syariah Makkah, pada 1224 Hijriah atau tahun 1809 Masehi. Tanah, bangunan beserta isinnya itu diwaqafkan sebagai waqaf muqayyad atau waqaf bersyarat. Salah satu syarat waqafnya, kata Sayyid, memberikan manfaatnya kepada seluruh Rakyat Aceh dan tidak dipindahtangankan kepada siapapun sampai kiamat.

"Jadi, rencana (BPKH) RI bertentangan dengan ikrar waqaf Habib Bugak. Apalagi rakyat Aceh sebagai penerima menolak sehingga tidak ada alasan bagi BPKH RI untuk meneruskan rencananya," kata Sayyid.

Menurut Sayyid, sejak awal Habib Bugak telah berikrar dan menunjuk pengelolaan tanah beserta isinya tersebut kepada Dewan Nadzir Waqaf Habib Bugak dan kemudian diteruskan keturunan Nadzir kepada ulama Aceh di Mekah. Maka, kata Sayyid, tidak ada yang berhak mengelola waqaf tersebut selain Nazir yang telah ditentukan sebagaimana persyaratan Habib Bugak.

Sayyid mengatakan rencana BPKH RI dapat dipertimbangkan jika hanya sebatas investasi murni tanpa mengambil alih pengelolaan tanah waqaf secara menyeluruh sebagaimana dilakukan investor lainnya. Namun hal itu harus melalui persyaratan dan ketentuan yang berlaku seperti mendapat restu Nazir waqaf dan atas pertimbangan Pemerintah dan Masyarakat Aceh melalui DPRA.

"BPKH RI juga harus transparan menyampaikan program kerjasamanya dalam investasi di aset Waqaf Habib Bugak karena melibatkan dana haji milik umat yang perlu mendapat persetujuannya," kata Sayyid.

Presiden Forum Silaturrahmi Keturunan Habib Bugak itu meminta Pemerintah Aceh dan DPRA lebih aktif memerhatikan pengelolaan waqaf di Mekah. Hal yang sama juga diharapkan kepada masyarakat Aceh agar mengawasi dan mengkritisi perkembangan waqaf dan mendoakan Habib Bugak dan keluargannya.

"Semoga ini menjadi penyambung silaturahmi rakyat Aceh dengan beliau dan keluargannya selalu mendapat bimbingan Allah. Kepada Allah-lah kita serahkan semoga mendapat ridha dan balasan-Nya," kata Sayyid.

Rilis

Komentar

Loading...