18 Tahun Aceh Jaya: Melintas Batas Darurat Militer dan Darurat Corona

18 Tahun Aceh Jaya: Melintas Batas Darurat Militer dan Darurat Corona
Adan NS. | Facebook.

Dua kali "lockdown" yang pernah mengurung Aceh Jaya menjadi pelajaran penting bagi daerah itu.

Oleh: Adnan NS

HARI INI, 10 April 2020, adalah  Milad Kabupaten Aceh Jaya ke-18. Suasana hari ini tidak jauh beda dengan 18-21 tahun silam. Dulu, Aceh Jaya ter-lockdown/terkurung. Dan kini pun ter-lockdown kembali. Dulu ada perang, sekarang pun lagi berperang.

Dulu ada sweeping di poros jalan negara dilakukan kelompok berseragam. Sekarang juga ada sweeping oleh kelompok berseragam. Dulu dikenal dengan darurat senjata, sekarang terkenal dengan darurat corona.

Lalu apa yang membedakan masa dulu dengan sekarang? Kalau dulu ter-lockdown akibat pertikaian atau perang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) versus TNI/POLRI. Sekarang juga sedang berperang antara dua kelompok yang sedang berpicu dan berpacu kecepatan dan kedisiplinannya. Kalah cepat, salah langkah, maka matilah.

Dulu perang nyata, lawannya tampak dan langsung bisa dibidik. Sekarang perang hampa, virusnya ada di mana-mana, tak tampak, tapi merambah dan merepotkan umat di seluruh dunia.
     
Menangani pandemi corona ini, Kabupaten Aceh Jaya termasuk  fokus dan serius. Sosok Irfan T B pun ikut menyingsingkan lengan bajunya terjun ke lapangan. Meski dia seorang the top leader di negerinya, Bupati Aceh Jaya ini tak sungkan melakukan sweeping langsung di lapangan untuk memastikan warganya sehat dan tidak terpapar COVID-19.

Terlepas pro dan kontra bermunculan di balik aksi sang bupati ini, kalau menurut saya,  yang penting niatnya! Dan di balik itu, tentu yang kita lihat realita  dan faktanya. Dia sudah bekerja untuk mengantisipasi tidak jatuh korban warganya.

Hut XVIII kabupaten di negeri Meurehom Daya ini, praktis hampa. Tidak ada upacara doa dan ingar bingar di sana. Tidak ada upacara seremonial penaikan bendera dan berbagai kegiatan meriah yang  bersahaja. Ini semua tidak dilakukan semata untuk menjaga jarak warga agar terhindar terkaman maut Covid - 19 (Corona Virus Disease 2019). 

Peringatan Milad Aceh Jaya ke-16 di depan kantor bupati di Calang, 10 April 2018. | Foto: Ist



Melihat suasana mencekam ini, Saya kembali teringat bagaimana ancaman dan sulitnya perjuangan Kabupaten Aceh Jaya dulu. Meskipun kadarnya masih tidak seberapa dibandingkan menghadapi musuh nyata dulu.

Dalam mengisi kehampaan Milad ke -18 ini, Saya terefleksi masa perjuangan melahirkan kabupaten ini dulu. Aceh Jaya merupakan salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) di belahan BARSELA (Barat Selatan Aceh). Lahirnya kabupaten ini berkat buah reformasi yang bergulir di negeri tercinta ini.

Dalam proses kelahirannya, Aceh Jaya berbeda dengan kabupaten lain di wilayah ini. Mengapa? Lazimnya proses penetasan kabupaten pemekaran kendalinya berlangsung di kabupaten induk. Yaitu Meulaboh, sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Barat. Sebaliknya, tidak demikian rumus kelahiran Aceh Jaya ini bila ditilik dari sejarahnya.

Aceh Jaya justru kendali proses penetasannya dilangsungkan di Kota Banda Aceh, Ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) saat itu. Pelakunya adalah mereka para  perantau, disebut juga kaum muhajirin asal Aceh Jaya. Perantau ini sudah menjadi mukimin permanen. Perjuangan mereka tergolong kilat. Hanya kisaran dua tahun tujuh bulan saja (15-09-1999--10-04-2002).
     
Sebaliknya, perjuangan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Simeulue, telah dimulai sejak 1959. Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) sendiri sudah mewacanainya sejak 1962. Ketiga kabupaten ini harus menempuh jalan sangat panjang. Sementara Kabupaten Aceh Jaya, harus menempuh jalan berliku.

Kala itu, reformasi baru saja bergulir di republik ini. Sementara, Provinsi Nanggroe Aceh masih dilanda konplik. Demam referendum di seantero tanah rencong sedang membahana. Wilayah BARSELA sebelumnya tidak masuk dalam peta bersandi jaring merah. "Jaring maut" yang menyeramkan.

Gambaran tragedi kemanusiaan kala itu sangat menghantui dan masih terekam seindah warna asli. Saya waktu itu lima tahun bertugas di wilayah merah tersebut.

Penyiksaan sadistis dan tergolong biadab terhadap lelaki dan perempuan tidak lagi membedakan jenis kelamin. Tidak ada lagi perasaan pilih kasih dan pandang sayang di sana. Ceceran darah, pembantaian dan pembuangan mayat manusia tak berdosa berserakan di mana-mana.

Kala itu, nyawa ayam lebih berharga daripada nyawa manusia. Penulis adalah salah seorang saksi mata karena sering diberi asesmen dan pernah menetap selama lima tahun di Daerah Operasi Militer (DOM).

Pemandangan menyeramkan di atas, hanya dapat disaksikan sepanjang Pantai Utara - Timur Aceh (Pantaramura) saja.
Wilayahnya meliputi Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur. Masa rentang DOM dicanangkan rezim Suharto berlangsung 1989-1998. Ribuan nyawa lelaki dan perempuan melayang, perlakuan sangat tak berprikemanusiaan.

Alasan pembantaiannya sangat gampang! Yaitu penumpasan GKP (Gerakan Pengacau Keamanan), meskipun banyak rakyat jatuh korban. Ketika itu, para wartawan dilarang menulis nama Gerakan Aceh Merdeka(AM). Sandi ucapan dan penulisannya diarahkan Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro (GPLHT).
     
Rektor Unsyiah Prof. DR. H. Dayan Dawood, MA, ketika itu memohon kepada pemerintah pusat untuk dilakukan penghapusan ketetapan three hotspot di Indonesia (Aceh, Papua dan Timor-Timur). Usul sang profesor itu ditindak lanjuti di penghujung 1998, DOM pun tamat riwayatnya.
     
Namun, bukannya diberikan sertifikat penghargaan atau untaian kata terimakasih. Sebaliknya, justru kepada sang pemrakasa pencabutan tri hotspot di wilayah (konflik berdarah) ini dihadiahi timah  panas. Dia pun akhirnya tersungkur kaku di atas jok mobil sedan dinas berplat merah 7 A itu.
     
Peristiwa bersimbah darah di siang bolong itu dilakonkan sang penembak gelap. Persisnya aksi menggemparkan ini berlangsung sangat cepat, ketika mobil sang rektor melintas di depan RSUZA.

Aneh tapi nyata.Ya, begitulah adanya. Peristiwa di atas masih belum hilang dalam ingatan kita. Lalu, peristiwa kedua menyusul  Prof. DR. H. Safwan Idris. Rektor IAIN ini pun tak luput dari aksi pembantaian. Proses eksekusi juga berlangsung kilat. Pelaku menyamar sebagai tamu tak diundang. Usai shalat subuh itu di kediamannya, langsung doooor.

Peristiwa itu terjadi di kawasan Kompleks Kota Pelajar Mahasiswa (KOPELMA), Darussalam, Banda Aceh. Ketika itu, Harian Waspada Medan menurunkan artikel berjudul", pustaka berjalan itu sudah tiada." Artikel itu untuk mengenang peran besar seorang ulama dan akademisi Aceh berkaliber nasional

Belum berakhir di situ saja. Korban berikutnya, menyambar Brigadir Jenderal TNI (Purn) H.Teuku Djohan, mantan Kasdam Iskandar Muda,  mantan Wakil Gubernur Aceh, Ketua Golkar Aceh, dan anggota MPR RI.

Korban saat itu sedang berjalan kaki menuju  kediamannya di kawasan Blang Padang Banda Aceh. Dia langsung roboh diterjang peluru tajam. Kejadiannya persis di samping gerbang selatan Masjid Raya Baiturrahman, ketika ia usai shalat magrib berjamaah. 

Gubernur Aceh (alm) Profesor Ibrahim Hasan (kiri) dan Wakil Gubernur Aceh (alm) HT. Djohan. | Foto: koleksi keluarga.


Ketiga nama di atas adalah tokoh intelektual Aceh, berasal dari Aceh Besar. Rata-rata sasaran sniper kawakan ini menyasar bagian kepala. Barangkali, strategi pembantaian tokoh Aceh ketika itu bukan sekadar war shock therapy. Tapi, memiliki tujuan jangka panjang untuk memuluskan ambisi politik orang tertentu. Jika bukan,  apa alasannya?

 Bergerilya

Suasasana Nanggroe Aceh ketika itu sangat mencekam. Konflik vertikal dan konflik horizontal pasca pencabutan three hotspot baru saja dilakukan, kian meluas ke antero Aceh. Dentuman bom sering mengguncang negeri ini. Suara letusan aneka senjata membahana di mana-mana. Ranjau bambu (suda) tertancap hampir setiap pojok. Sasarannya untuk penyergapan "PAI",(Sebutan untuk tentara RI-Red).

Bukan hanya itu, bendera Aceh Merdeka berwarna merah, hitam dan putih berkibar di sepanjang jalan negara. Kabupaten Aceh Jaya, dikuasai GAM Meureuhom Daya. Rentang wilayahnya meliputi Lhoong, Aceh Besar hingga Arongan, Aceh Barat.
     
Daerah Otonomi Baru (DOB) Aceh Jaya, posisinya berada pada garis rentang komando itu pula. Pusat komando GAM nya dikendalikan di Krueng Tunong, Kecamatan Jaya.

Secara geografis, posisi Kota Calang, Aceh Jaya, terletak pada titik koordinat barat laut Aceh itu, praktis ter-lockdown. Jarak tempuh kota "kuwini" ini, dari Banda Aceh ketika itu 156 kilometer. Jika dari  Kota Meulaboh, Ibukota Aceh Barat jaraknya sekitar 90 kilometer.
Rentang Meulaboh dengan Banda Aceh sekitar 245 kilometer.

Tentu mobilitasnya sangat sukar ditempuh untuk percepatan proses pemekaran. Terutama dalam aktifitas sosialisasi, konsultasi dan koordinasi serta pengumpulan data materi di Bumi Meureuhom Daya ini. Apalagi suasana ketika itu lagi panas panasnya.

Tiap sesaat TNI-POLRI versus GAM memperlihatkan aksi brutalnya. Mereka terus bertikai siang dan malam. Saling menyerang secara frontal. Untuk hilir mudik dari Banda Aceh ke Calang, yang menyeramkan itu, kita harus menembus sejumlah blokade.

Risiko bermotto:  Hidup Entah Mati Atau Cacat (HEMAC) dari dan ke wilayah pemekaran berisiko tinggi.
     
Seorang tokoh Aceh Jaya, Abdurrahman Agam Piah, alias Mukim Do, menyemangatkan Saya.

"Langkah, rezeki, hidup dan mati itu urusan Tuhan", Kruuu Seumangat. Bismillahiala tawakkaltu alallah saja. Katanya lagi:" Matee gajah tinggai gadeng, matee rimueng tinggai kureeng" (mati gajah meninggalkan gading, mati harimau meninggalkan belang).

Ketika untaian kata ini saya torehkan, air mata  menetes membasahi keyboad laptop. Wajah sahahabat setia saya itu tiba-tiba singgah di pelupuk mata. Dia adalah almarhum Irwan Oemar. Sang sekretaris panitia pemekaran yang andal, cepat tanggap, kreatif, responsif dan inovatif. Semoga Allah SWT  melapangkan kuburnya, ucap Saya dalam hati.

Irwan adalah si inisiator pembuat surat undangan perdana pada rapat pertama sekali pemrakarsa pemekaran Aceh Jaya. Hari itu, Rabu, 15 September 1999. Rapat berlangsung di kediaman sesepuh Aceh Jaya, Drs. H. Syamsunan Mahmud, S E, Jalan Pattimura No.100, Blower, Sukaramai, Banda Aceh. Di rumah inilah tonggak sejarah berkumandangnya  pendeklarasian calon DOB Aceh Jaya.

Atas jasanya itu, kiranya sangat wajar Pemkab Aceh Jaya mengabadikan nama Irwan Oemar, pada salah satu nama jalan di Calang, Ibukota Aceh Jaya.

Kota Calang, ketika itu sedang ter-lockdown. TNI-POLRI saja harus menggunakan kendaraan lapis baja atau kendaraan jenis Reo yang setia melakukan mobilisasi dalam mengarungi wilayah perang. Hanya bermodal semangat HEMAC ini, Irwan sering berkata, "Bang, kalau letih biar Wan gantikan nyetirnya."

Rupanya dia takut duduk di sebelah kiri, bisa dicurigai sebagai boss. Kalau di-sweeping GAM, biasanya pasti yang diturunkan, diminta uang, atau dinaikkan ke gunung, pasti yang non drivernya.

Kemulusan perjalanan darat Banda Aceh-Calang-Meulaboh pulang-pergi dalam melintas blokade demi blokade, berkat adanya mobil kijang jantan BL 64 A milik PWI Aceh. Pada dindingnya tertulis Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh.

Satu kenderaan lain yang patut dicatat, kijang kencana BL 300 NS milik pribadi penulis (kebetulan sebagai ketua pemekaran ketika itu). Kedua kenderaan warna biru metalik ini dikenal Aparat TNI-POLRI dan GAM adalah milik wartawan.

Cerita di atas sekaligus jawaban mengapa proses penetasan Kabupaten Aceh Jaya dimotori para tokoh Banda Aceh, Ibukota NAD, tidak digerakkan oleh para tokoh Aceh Jaya, Meulaboh.

Histori lain, suatu pagi  pekan pertama Juli 1999, pria bersandal Hotel Sultan, ke sekian kalinya bertandang ke kantor Harian Waspada di Banda Aceh. Tamu berpostur gempal agak pendek ini tidak lain, adalah Bupati Aceh Barat Drs. Nasruddin, M.Si. Usai cerita politik dan gelombang reformasi yang masih hangat, Nasruddin mengalihkan  pembicaraannya.

Topik  selanjutnya, membahas UU 22/1999 tentang otonomi daerah kabupaten/kota yang dimotori pembimbingnya Prof. Rias Rasyid Dosen IIP Jakarta. Berarti dalam hati saya, "good bye", UU 5/1974.
Pembicaraan di ruang kerja penulis membias ke soal pemekaran Kabupaten Aceh Barat.

Hati Saya berbisik: Apa mungkin dibelah, kenapa harus dibelah? Apa ada hubungan rencana pembelahan ini berkaitan pak Nasruddin ini sering "direncong" dari belakang oleh entitas nagan yang cerdik dengan lakon "rameune"nya?

Katanya, orang Seunagan Raya di Meulaboh, sudah menyatakan kesiapannya untuk mekar. Calang perlu dimekarkan juga untuk pemeratan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pelayanan, katanya.

"Ci ujoe duek pakat ilee, Loen kira nyoe momen yang tepat. Jioh that nyan dari gaki geurutee  trok u Suak Uleue. Sang na 125 batee, kureueng leubeh," tandasnya lagi.

Benar memang. Aceh Barat, dulu luasnya mencapai 12.100 kilometer bujur sangkar, dengan batas rentang kendali dari perbatasan Kabupaten Aceh Besar hingga Kabupaten Aceh Selatan. Angka ini menunjukkan rentang kabupaten ini terluas di provinsi Aceh. Apalagi jarak kontrol  dari Ibukotanya di Meulaboh ke batas Aceh Besar sekitar 176 kilometer lebih. Jarak Meulaboh ke Krueng Seumayam perbatasan Aceh Selatan sekitar 68 kilometer.

Jarak Meulaboh dengan Sinabang, Pulau Simeulue, Aceh Barat sekitar 105 mil dengan masa tempuh 13 jam pelayaran laut. Di Palau Simeulue terdapat lima wilayah kecamatan dan di daratan Aceh Barat dengan 19 wilayah kecamatannya.

Tanpa sosok Irwan Oemar mungkin Aceh Jaya sendiri belum menjadi kenyataan. Meskipun Nasrudin lebih dulu menghubungi saya sebelum menghubungi H. Syamsunan Mahmud. Saya tak berani mengambil risiko dan tak mengambil over karena itu bukan bidang saya. Saya kan wartawan, bisik hati saya.

Sementara, kepala bagian pemerintahan pada Setwilda Aceh, Drs Ali Alfatah, terus mendorong Irwan Oemar untuk berdiskusi dengan H. Syamsunan Mahmud, agar menyambut ide pemekaran yang diwacanakan Bupati Nadruddin.

Ahkirnya, malam deklarasi Aceh Jaya tiba. Saya sengaja datang terlambat 30 menit. Tujuannya agar tidak terpilih sebagai sosok ketua panitia pemekaran dalam suasana bumi Aceh sedang mendidih.

Namun, suasana berkata lain. H. Syamsunan Mahmud, H. Azhari Basyar, Syarifuddin Banta Syam, Azwar Thaib, Malik Musa dan Irwan Oemar. Semua nama tokoh muncul ke permukaan, semua menolak pada posisi sebagai ketua.

Saya yang datang terlambat, menduduki kursi yang dikosongkan di sebelah kanan T. Mufizar. Bupati Nasrudin berjarak satu meter setengah sebelah kanan Saya. Saat semua menolak, tiba-tiba Kakanwil Depsos Aceh, H. Rusli Wahid, yang duduk pada pojok belakang,   meneriaki nama Saya.

"Teungku Adnan mantong. Spontan semua mengaklamasinya."

Rapat pemrakasa kabupaten ini malam itu, saya menilai tidak fair. Pasalnya, sosok lain boleh menolak, sementara saya diultimatum. Ketika Saya protes, terlihat tangan kiri Bupati Nasruddin, memberi isyarat agar saya menerima mandat spontanitas itu.

Awal Januari 2001, Saya ketemu lagi pak Nasruddin di Bandara Polonia Medan. Katanya, andai droekeuh ka tulak cit wateenyan, siapa yang mau berdiri di depan untuk pemekaran, katanya. Itulah sekilas potret Aceh Jaya yang lahir di tengah konflik bersenjata dan ter-lockdown.

Dan, sejarah itu kini berulang meski dengan kemasan berbeda. Semoga Aceh Jaya semakin perkasa setelah melewati dua masa sulit yang berbeda: darurat konflik bersenjata dan darurat corona di usianya ke 18 tahun!


*Penulis adalah seorang jurnalis, Mantan Ketua PWI Aceh, dan Mantan Anggota DPD-RI asal Aceh, tinggal di Banda Aceh.

Komentar

Loading...