28 Februari 2018, Batas Akhir Registrasi Nomor Telepon Seluler

28 Februari 2018, Batas Akhir Registrasi Nomor Telepon Seluler
Ilustrasi kartu telepon seluler | Liputan6

Namun, pemerintah masih memberikan kesempatan jika pengguna ingin meregistrasi nomor keempat dan kelima.

KBA.ONE - Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka pendaftaran nomor telepon seluler prabayar dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga. Pendaftaran lewat SMS itu dibuka sejak 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018. Pemilik nomor telepon seluler, baik lama atau baru, wajib mendaftar jika tidak ingin nomornya diblokir pemerintah.

Pemerintah akan membatasi jumlah nomor prabayar untuk setiap NIK. Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi Noor Iza mengatakan, jumlah maksimal nomor telepon yang bisa diregistrasi hanya tiga nomor untuk satu NIK dan nomor kartu keluarga yang berlaku.

Namun, pemerintah masih memberikan kesempatan jika pengguna ingin meregistrasi nomor keempat dan kelima. Syaratnya, kata Noor, dengan mendatangi gerai operator untuk melakukan registrasi langsung. “Untuk saat ini belum ada program unregistrasi untuk kartu yang sudah diregistrasi. Sehingga kalau ada masyarakat yang ingin mengganti nomor tapi jumlahnya kartu yang didaftarkan sudah maksimal (lima) harus menunggu masa tenggang kartu habis selama tiga bulan,” ujarnya, Selasa, 24 Oktober 2017.

Noor menambahkan, antusiasme masyarakat untuk melakukan Registrasi NIK sangat tinggi. Hal itu terlihat dari masuknya enam juta nomor hingga Selasa, 24 Oktober 2017. “Registrasinya baru akan dibuka tanggal 31 Oktober nanti loh, ya. Tenggat waktunya nanti di tanggal 28 Februari 2018,” ujarnya.

Noor menjelaskan, jika sampai tanggal 28 Februari 2018 ada kartu yang belum diregistrasi, maka akan ada sanksi bagi berupa pemblokiran untuk kartu nomor telepon tersebut. Adapun target dari Registrasi NIK di tanggal tersebut sebanyak 330 juta nomor.

Pemblokiran tidak langsung dilakukan secara total. Tahapannya dimulai dengan pemblokiran panggilan dan pengiriman pesan keluar selama 30 hari. Artinya, kata Noor, dalam 30 hari itu, pemilik nomor tidak bisa menelepon dan mengirim pesan pendek, tapi masih bisa menerima panggilan dan pesan.

Jika sampai 30 hari belum diregistrasi, nomor tidak akan bisa menerima panggilan telepon dan pesan yang masuk selama 15 hari. Pada 15 hari selanjutnya, jika masih belum diregistrasi juga, nomor tidak bisa digunakan untuk berselancar di Internet. “Total kalau sudah 60 hari dari 28 Februari belum juga diregistrasi, maka kartu akan hangus dan akan didaur ulang oleh provider,” ujarnya.

Kewajiban registrasi NIK ini diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Pelanggan dan atau calon pelanggan prabayar hanya perlu mengirimkan SMS ke 4444 dengan format tertentu, yang berisi data NIK dan nomor kartu keluarga yang sah.

Sebelumnya, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM, Wahyudi Djafar, menilai registrasi tersebut rentan penyalahgunaan data. Soalnya, kata Wahyudi, peraturan data privasi di Indonesia masih sangat minim dan lemah.

Ia menilai perlindungan hukum masih lemah karena tidak ada jaminan kerahasiaan data pribadi dalam aturan akses data. Perlindungan jaminan kerahasiaan data pribadi ini mestinya bisa mengatur soal teknis data mana saja yang boleh diakses, oleh siapa, dan dikumpulkan dengan cara seperti apa.

Padahal Indonesia saat ini memiliki 32 undang-undang yang materinya mengandung data pribadi warga negara. Lingkup aturan itu baik dari sektor telekomunikasi, keuangan, perpajakan, hingga penegakan hukum, dan keamanan. Namun menurut Wahyudi, kebanyakan aturan itu isinya mengatur kewenangan dalam pengumpulan dan pengelolaan data pribadi warga negara.

Sementara itu, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Sularsi mengatakan kerahasiaan nama ibu kandung penting untuk dijaga terkait registrasi kartu pra bayar. Menurut Sularsi nama ibu kandung tidak boleh disebar karena merupakan kata kunci untuk membuka data perbankan selain Nomor Induk Kependudukan atau NIK."Data ibu kandung penting diproteksi, karena ini berkaitan dengan penyalahgunaan finansial," kata Sularsi, Kamis 19 Oktober 2017.

Sularsi menjelaskan, pihak yang menerima data NIK, alamat rumah dan nama ibu kandung berpotensi membobol akses rekening orang lain. Seseorang bisa memperoleh kata sandi perbankan seperti PIN ATM dengan menyebutkan informasi-informasi tersebut ke bank.

Sularsi mengatakan, ia telah menyampaikan pentingnya perlindungan data pelanggan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sularsi mengimbau pemerintah melarang masyarakat mencantumkan nama ibu kandung saat registrasi kartu SIM.

Hingga akhirnya, Kominfo mengeluarkan siaran pers terkait perlindungan data masyarakat. Kominfo menegaskan, registrasi kartu SIM prabayar tidak perlu mencantumkan nama ibu kandung.

Namun, kata Sularsi, sebenarnya melalui NIK, data publik seperti alamat dan nama ibu kandung juga bisa diakses. "Melalui NIK pun sebenarnya di Dukcapil bisa ketahuan nama ibu kandung, alamat dan nama lengkap," ujarnya.

YLKI juga telah meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk melakukan verifikasi tanpa menggunakan nama ibu kandung. Sularsi mengatakan verifikasi tanpa nama ibu kandung juga berlaku bagi operator telekomunikasi."Kami juga telah meminta kepada Dukcapil untuk melakukan verifikasi dengan NIK dan nomor KK saja."

Komentar

Loading...