618 ASN Diduga Terlibat Politik Praktis pada Pilkada 2020

618 ASN Diduga Terlibat Politik Praktis pada Pilkada 2020
Ilustrasi |Foto: Ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrul Razi, mengungkapkan sekitar 618 Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga terlibat politik praktis menjelang Pilkada 2020.

"Tingkat netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami tren yang semakin lama semakin mengkhawatirkan," kata Fachrul saat webinar Pilkada dengan tema "Menyoal Pilkada 2020 Lanjut atau Tunda", via zoom, Sabtu 10 Oktober 2020.

Ia menyebutkan, berdasarkan data dari DPD RI menunjukkan dari 618 ASN, ada sekitar 74,95 persen ASN sudah di indikasikan terlibat dalam politik praktis di dalam Pilkada 2020.

"Artinya memang yang kita khawatirkan adalah dari 270 kepala daerah baik di kabupaten/lota maupun provinsi dengan 105 juta pemilih atau rakyat, 74,95 persen itu ASN sudah terlibat dalam politik praktis," tutur Fachrul.

Menurutnya, jika hal itu terjadi maka petahana akan berpeluang untuk menang. Hal tersebut dikarenakan mereka yang memiliki kekuasaan periode kedua akan memiliki peluang untuk menang.

"Itu yang kita khawatirkan, ini yang kita sebutkan pandemi di dalam demokrasi. Virus yang nyata ternyata ada di dalam demokrasi kita hari ini," tegasnya.

Adapun virus dalam demokrasi yang dimaksud itu yakni, virus yang pertama adalah virus dinasti politik, kedua money politik, dan ketiga melawan kotak kosong.

"Ini menarik ketika demokrasi adalah kedaulatan rakyat, tapi yang dilawan bukan lah human to human melainkan human to kotak kosong. Jadi kotak kosong ini merepresentasikan suara rakyat," ujar Fachrul.

Kata dia, inilah yang salah dengan sistem demokrasi hari ini dan aturan itu memberi ruang untuk terjadinya demokrasi elit. Untuk itu, jika berbicara Pilkada 2020 nantinya itu prosedural demokrasi yang dijalankan hanya secara aturan, tahapan dan sebagainya saja. "Namun, substansi demokrasinya tidak ada," tegas Fachrul.***

Komentar

Loading...