Aceh, Provinsi "Seribu" Plt

Aceh, Provinsi "Seribu" Plt
Para demonstran saat melakukan aksi di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh|Foto: KBA.ONE, Komar

KBA.ONE, Banda Aceh - Gerakan Aceh Hebat mempertanyakan penetapan Pelaksana Tugas (Plt) di Aceh, mulai dari Gubernur hingga jajaran Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang belum rampung dan kejelasan pejabat defenitif.

Koordinator Gerakan Aceh Hebat, Darmansyah, saat melakukan demo di depan kantor Gubernur Aceh, Senin, 10 Februari 2020, mempertanyakan, persoalan yang selama ini terjadi, hingga sejumlah SKPA masih dijabat Plt, "dan sejumlah lembaga keistimewaan di Aceh yang masih dijabat Plt," katanya.

Saat orasi, ia mengatakan jabatan yang di-Plt-kan akan berdampak pada terbatasnya wewenang yang dimiliki, dan tidak sekuat wewenang pejabat definitif.

"Fungsi Plt hanya melakukan pekerjaan sehari-hari, sesuai undang-undang yang berlaku terhadapnya. Penunjukan Plt untuk lembaga non pemerintah apalagi bersifat otonom, dan independen jelas tidak tepat," ungkap Darmansyah.

Darmansyah menduga banyaknya pejabat yang di-Plt-kan adalah langkah keliru tanpa menetapkan secara definitif sesuai keahlian. "Jangan hanya gara-gara kepentingan politik, maka semua harus di-Plt-kan," tambahnya.

Dalam aksi tersebut, para demonstasi menuntut menyampaikan empat poin untuk mengingatkan pemerintah Aceh, terutama untuk eksekutif, di antaranya, pertama,
pemerintah Aceh dalam menentukan jabatan eselon harus bersikap transparan, akuntabilitas dan keterbukaan publik, sebagai bagian dari mendukung program kebebasan informasi publik. Karena publik wajib mengetahui siapa yang akan melayani dan siapa yang akan membuat kebijakan atas asas hak kepentingan rakyat.

Kedua, pemerintah Aceh harus profesional dalam menempatkan bawahannya sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimiliki, khususnya ada eselon II. Jangan mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok dan balas jasa politik serta titipan, karena perlakuan itu, asas yang dipinggirkan dari asas dasar hak masyarakat.

Pemerintah Aceh juga, katanya, harus melihat rekam jejak setiap individu calon pejabat eselon II, harus sesuai dengan skill, disiplin ilmu, pengalaman yang pernah diduduki selama massa pejabat eselon III di beberapa bidang, dan mampu menjalankan program prioritas sesuai visi misi pemerintah Aceh. Aelain itu memiliki kemampuan lebih cepat dalam mengambil kebijakan demi kepentingan rakyat Aceh dan kebijakan pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, bukan kepentingan pribadi, kelompok-kelompok tertentu.

Kemudian, ketiga, pemerintah Aceh harus tegas dalam menentukan jabatan eselon serta menetapkan jabatan eselon secara definitif bukannya Plt. Ini untuk menciptakan kesinambungan kinerja pegawai demi berhasilnya kinerja organisasi yg berdampak pada suksesnya visi misi pemerintah Aceh yang lebih kompetitif. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengabdian pejabat eselon. Karena itu, tidak layak sekelas pemerintah Aceh masih ada pejabat eselon yang dijabat oleh seorang Plt.

Empat, mendesak kepada Plt Gubernur Aceh, agar lebih jeli dalam penempatan dan pengangkatan pejabat eselon II. Harus lebih mengedepankan aturan-aturan yang berlaku dan melibatkan tim Baperjakat bukan kelompok tertentu demi kepentingan pribadi, atau kelompok. Sehingga dalam penempatan pejabat eselon II tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku.

Contohnya dalam pengangkatan pejabat MAA dan BPKS yang tidak sesuai aturan sehingga berdampak pada gugatan ke PTUN kan dan mirisnya Pemerintah Aceh kalah dalam gugatan itu. "Karena itu, kami mengharapkan kepada pemangku kepentingan di Aceh, harus lebih jeli, dan peka terhadap persoalan Aceh hari ini."

Sementara itu, Kepala Dinas Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Iskandar, kepada demonstans mengatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP), disebutkan dalam pemilihan kepala pemerintahan dibantu oleh tim penilai untuk menilai seseorang. "Tim penilailah yang akan memberi pertimbangan atau masukan untuk gubernur menentukan jabatan dalam pemerintahan," jelasnya.

"Di antara jabatan Plt yang disebutkan, saat ini ada yang duduk dijabatan Plt di bawah persyaratan PNS, ada di kepala biro, di kepala sekretariat Majelis Pendidikan Aceh (MPA), dan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)," kata Iskandar.

Ia juga menjelaskan ada, tiga jabatan dalam kapasitas Badan Kepegawaian Aceh, dalam konteks yang duduk harus PNS. "Tidak bisa dilakukan seenaknya oleh Plt gubernur, karena di atas gubernur ada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN pimpinannya setingkat menteri dan langsung di bawah presiden," ungkapnya. | Komar, Kontributor Banda Aceh.

Komentar

Loading...