Ada Mufakat Jahat untuk Mengebiri UUPA

Oleh ,
Ada Mufakat Jahat untuk Mengebiri UUPA
Pertemuan Komisi I DPR Aceh dengan akademisi untuk membahas pencabutan pasal-pasal dalam UUPA. Foto: KBA.ONE/Khalis Surry

Pencabutan pasal-pasal di UUPA terjadi akibat kelengahan seluruh elemen di Aceh. Hal ini dapat mengganggu hubungan politik Jakarta-Aceh.

KBA.ONE – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Ermiadi Abdul Rahman tak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Sambil menunjuk sebuah buku bercorak merah dan putih, setebal 269 halaman, Ermiadi mengingatkan seluruh peserta rapat dengan perwakilan fakultas hukum dan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, dari sejumlah kampus di Aceh, tentang ancaman yang dihadapi Undang-Undang Pemerintah Aceh saat ini.

“Kita harus selamatkan kekhususan Aceh. Jangan sampai UUPA tinggal buku saja, tapi isinya sudah tidak ada lagi, karena dicabut satu per satu,” kata Ermiadi, Senin, 7 Agustus 2017.

Komisi I mengundang para akademisi untuk dimintai pendapat dan saran mengenai langkah yang harus diambil dewan dalam menyikapi pencabutan dua pasal dalam UUPA. Sebelumnya, pada 2012, pasal 256, yang mengatur tentang calon independen, dicabut. Pada 2014, pasal 67 tentang larangan terhadap narapidana juga dicabut.

Kali ini, Dewan Perwakilan Rakyat berencana mencabut pasal 57 tentang KIP dan pasal 60 tentang Panwaslih. Pasal tentang KIP dan Panwaslih ini akan digugurkan dengan disahkannya Undang-Undang Pemilihan Umum yang baru. “Jadi kalau kita biarkan hal ini terus terjadi, akan habis kekhususan Aceh,” kata Ermiadi.

Arnita, pengajar di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, menganggap pencabutan pasal dalam UUPA adalah masalah besar. Seharusnya, sebelum mengesahkan aturan itu, DPR berkonsultasi dengan DPR Aceh dan Pemerintah Aceh. Kejadian ini, kata dia, akibat seluruh elemen di Aceh lengah.

Oleh karena itu, Arnita menyarankan UUPA direvisi. Termasuk dengan menghilangkan wewenang yang memungkinkan Pemerintah Indonesia dan DPR mencabut pasal-pasal yang ada di dalam UUPA. Menurut dia, artinya diubah dan dicabut dalam kamus hukum berbeda jauh.

Setiap perubahan pasal dalam undang-undang tercantum dalam peraturan perubahan. Tapi jika setengah dari aturan yang ada dalam undang-undang itu dicabut, undang-undang tersebut harus diganti dengan undang-undang baru.

“Seekor anjing jika sudah duluan kepalanya yang lolos melewati sesuatu, maka ekornya juga ikutan lolos. Maka hal itulah yang menjadi pegangan dari Pemerintah Pusat dalam pencabutan pasal itu,” kata Arnita.

Dekan FISIP Unimal M Akmal melihat pencabutan dua pasal itu merupakan pemufakatan jahat Jakarta terhadap Aceh. Hal itu merupakan pelanggaran etika politik, pelanggaran etika hukum, pelanggaran martabat Aceh. “Ini permufakatan jahat,” kata Akmal.

Akmal menilai, pencabutan dua pasal itu tidak lepas dari kepentingan elit politik nasional. Mereka tak ingin partai lokal berkembang. Kondisi ini juga luput perhatian elit politik asal Aceh di Jakarta.

Bahkan, kata Akmal, seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan pencabutan dua pasal ini menghemat anggaran Aceh. Dengan aturan baru, KIP dan Panwaslih Aceh menerima uang dari KPU dan Bawaslu pusat.

Untuk mencegah perubahan ini, Akmal meminta Gubernur Aceh dan Ketua DPR Aceh segera menghadap presiden. Sekaligus membawa ulama-ulama Aceh dan akademisi yang terlibat dalam mendesain UUPA. “Sampaikan kepada presiden bahwa hal ini membuat Aceh jauh dengan Jakarta. Ini adalah pelanggaran yang membuat hubungan pusat dan daerah terganggu,” kata Akmal.

Komentar

Loading...