Agak Emosi, Ini Komentar Ketua Fraksi PA Soal UUPA

Agak Emosi, Ini Komentar Ketua Fraksi PA Soal UUPA
Ketua Fraksi PA Iskandar Usman Alfarlaky | KBA.ONE/Syukran Jazila

"Bagaimana cara mengubahnya? Kalau misalnya cara mengubahnya salah, maka ibarat anak lahir tanpa bapak, aneuk bajeung," ujar Iskandar.

KBA.ONE - Ketua Fraksi Partai Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Iskandar Usman Alfarlaky menilai pemerintah seharusnya menghargai Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA.

"UUPA itu kan dibuat oleh pusat dan Pemerintah Indonesia. Mereka para rezim baru ini atau kabinet-kabinetnya harus paham kalau di Aceh itu ada UUPA," ujar Iskandar saat ditemui di gedung DPRA usai tes urine pengecekan penggunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh, Senin, 21 Agustus 2017.

Iskandar menilai kedudukan UUPA dan undang-undang pusat itu sama. "Makanya, mereka di sana [pusat] perlu menghargai UUPA ini," ujar Iskandar.

Yang harus dilakukan sekarang, kata Iskandar, pemerintah pusat harus berkonsolidasi dengan DPR Aceh tentang bagaimana merevisi UUPA. "Sekarang bagaimana cara merevisinya? Bagaimana cara mengubahnya? Kalau misalnya cara mengubahnya salah, maka ibarat anak lahir tanpa bapak, aneuk bajeung," ujar Iskandar.

Rabu lalu, Presiden Joko Widodo akhirnya meneken Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Johan mengatakan undang-undang tersebut terdaftar di lembaga negara sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bagi Aceh, ditekennya UU Pemilu membuat pasal 57 tentang Komisi Independen Pemilihan dan pasal 60 tentang Panitia Pengawas Pemilihan dalam UUPA tak berlaku lagi.

Hal ini disebabkan isi dari isi pasal 531 UU Pemilu. Ayat pertama pasal ini menyebutkan, kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri dari KPU dan Bawaslu provinsi maupun kabupaten kota atau dengan sebutan lain, merupakan satu kesatuan kelembagaan yang bersifat hierarki dengan KPU dan Bawaslu pusat.

Lalu di pasal 2 disebutkan, kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat pertama itu pada saat undang-undang mulai berlaku wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada UU Pemilu tersebut.

Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Arnita, menganggap pencabutan pasal itu masalah besar. Seharusnya, kata dia, sebelum mengesahkan aturan itu, DPR berkonsultasi dengan DPR Aceh dan Pemerintah Aceh. Kejadian ini, kata dia, akibat seluruh elemen di Aceh lengah.

Arnita menyarankan UUPA direvisi. Termasuk dengan menghilangkan wewenang yang memungkinkan Pemerintah Indonesia dan DPR mencabut pasal-pasal yang ada di dalam UUPA.

Sementara pakar hukum tata negara dari Universitas Syiah Kuala, Kurniawan, berpendapat pola revisi UUPA harus diperhatikan yakni dengan cara amendemen terhadap undang-undang itu oleh parlemen. "Bukan dicabut satu atau beberapa pasal dalam UUPA itu oleh undang-undang lain," ujar Kurniawan.

Komentar

Loading...