Ali Basrah: Jumlah Pokir DPRA Rp1,8 Triliun Bukan Rp2,7 Triliun

Ali Basrah: Jumlah Pokir DPRA Rp1,8 Triliun Bukan Rp2,7 Triliun
Ketua Fraksi Golkar DPRA, Ali Basrah. | Foto: KBA.ONE, Komar

KBA.ONE, Banda Aceh - Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ali Basrah, menegaskan jumlah Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakni sebesar Rp1,8 triliun bukanlah Rp2,7 triliun.

"Jumlah Pokir bukan Rp2,7 triliun tapi Rp1,8 triliun. Dari Rp1,8 triliun itu, ada lebih kurang Rp300-400 miliar yang tidak masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), itu yang di ganti," kata Ali kepada KBA.ONE, Selasa, 12 Januari 2021 di Banda Aceh.

Ia mengatakan semua program yang masuk dalam Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2021, terutama Pokir DPRA yang tidak masuk dalam RKPA 2021, itu harus diganti dengan program yang sudah tertampung dalam RKPA 2021.

Program yang ditampung dalam RKPA merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kabupaten/kota, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Pokir DPRA. "Setelah itu baru di Pergubkan, Pergub Nomor 38 tahun 2020 tentang RKPA tahun 2021," tambahnya.

Sementara itu, Politisi Partai Golkar Aceh itu menyebutkan DPRA dalam menyusun program Pokir juga telah mengikuti aturan yang diatur dalam Permendagri Nomor 87 Tahun 2017.

Kemudian, lanjutnya, muncul pertanyaan mengapa ada pokir DPRA yang tidak masuk dalam RKPA 2021. Ali menjelaskan itu disebabkan adanya konflik dan ribut beberapa waktu lalu antara legislatif dan eksekutif.

"Setelah damai, barulah DPRA memenuhinya, tapikan waktu sisa dua hari, sehingga DPRA mengusulkan Pokir berdasarkan hasil reses tidak melihat lagi buku RKPA 2021 karena tidak ada lagi waktu," tegas Ali yang juga Ketua Koordinator dan Pembahasan Pokir DPRA.

Selain itu, terkait isu penambahan Pokir DPRA, kata Ali, tidak ada penambahan Pokir DPRA, semua telah ditetapkan, setelah hasil evaluasi itu ada kegiatan yang tidak sesuai tidak masuk dalam RKPA 2021. "Berarti yang ada hanya penyesuaian saja," tambahnya.

"Pokir harus sesuai dengan rencana kerja. Untuk jumlah Pokir anggota DPRA kita buat seragam supaya ada keserataan atau keseimbangan. Anggota Rp15 miliar, Wakil Ketua Rp50 miliar dan Ketua Rp100 miliar," ungkap mantan Wakil Bupati Aceh Tenggara itu.***

Komentar

Loading...