Proyek Multiyears Dibatalkan

Ali Basrah: MoU Proyek Multiyears Ini tidak Sesuai Mekanisme

Ali Basrah: MoU Proyek Multiyears Ini tidak Sesuai Mekanisme
Ketua Fraksi Golkar DPRA. | Foto: KBA.ONE, Komar

KBA.ONE, Banda Aceh - Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ali Basrah, mendukung pembatalan Memorandum of Understanding (MoU) proyek multiyears tahun anggaran 2020-2022 yang dinilai tidak sesuai mekanisme.

"Proyek tahun jamak ini prosesnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ali kepada KBA.ONE, Kamis, 23 Juli 2020, di kantor DPRA.

Ali menjelaskan, Pemerintah Aceh dalam hal ini tidak melaksanakan ketentuan yang disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 63.

"Pekerjaan konstruksi tahun jamak harus melalui persetujuan DPRA yang diawali dengan kesepakatan melalui Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara DPRA dengan Pemerintah Aceh," sebut Ali.

Kemudian, setelah mendengar dan melihat dokumen itu, lanjutnya, ternyata pengambilan keputusan penandatanganan MoU multiyears itu hanya antara DPRA lama dengan Plt Gubernur Aceh. "Bukan melalui paripurna berdasarkan keputusan paripurna dewan," tegas Ali.

Sementara itu, ia juga menyampaikan, jika nanti Pemerintah Aceh ingin melanjutkan MoU proyek multiyears yang telah dibatalkan itu. Maka, dapat dibicarakan serta diperbaharui kembali dengan legeslatif.

"Supaya tidak ada mekanisme yang dilanggar dan ini juga untuk memperbaiki beberapa mekanisme yang cacat itu," imbuh politisi partai Golkar itu.

Selain itu, ia juga menegaskan, persetujuan pembatalan MoU proyek itu bukan karena Fraksi Golkar tidak mendukung pembangunan di Aceh. Melainkan lebih kepada proses yang perlu disesuaikan.

"Kita sangat mendukung pembangunan infrastruktur 12 ruas jalan itu. Saya kan orang sana (Aceh Tenggara dan Gayo Lues), tapi ada yang harus diperbaiki terlebih dahulu ketentuannya, supaya sesuai mekanisme," tutupnya.

Komentar

Loading...