Aliran Sesat dan Peran Serta Masyarakat

Aliran Sesat dan Peran Serta Masyarakat
Prof. Dr. Al Yasa` Abubakar, Guru Besar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, mantan Kepala Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh. | Foto: Aceh.tribunnews.com

Masyarakat dan pemerintah tidak boleh secara sepihak menetapkan seseorang atau kelompok sebagai pengikut atau penyebar aliran sesat sebelum ada putusan Mahkamah Syari'ah.

Oleh: Prof. Dr. Al Yasa` Abubakar. 

PEMERINTAH ACEH dan DPR Aceh telah mengeluarkan Qanun tentang pembinaan dan perlindungan akidah sejak tahun 2015, yaitu Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2015, tentang pembinaan dan Perlindungan Aqidah. Di antara isi qanun adalah tentang larangan dan peran serta masyarakat.

Kelihatannya qanun ini belum dipahami dengna baik, karena praktek keributan dan perebutan kepengurusan BKM di beberapa masjid--dalam pandangan penulis, tidak sejalan dengan aturan yang ada di dalam qanun. Tulisan ini ingin menjelaskan beberapa pasal isi qanun yang berkaitan dengan peran serta masyarakat.

Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur larangan (perbuatan yang dianggap sebagai jarimah).

Pasal 7 (enam ayat); (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain keluar dari Islam. (3) Setiap orang dilarang dengan sengaja menyebarkan aliran sesat.

(4) Setiap orang dilarang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau memberi peluang yang patut diduga digunakan untuk penyebaran aliran sesat. (5) Setiap orang dilarang dengan sengaja menuduh orang lain sebagai penganut atau penyebar aliran sesat.

Pasal 8, Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri kepada setiap orang yang diduga sesat atau melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 12 (dua ayat) mengatur peran serta masyarakat; (1) Masyarakat melaporkan adanya penyebaran aliran sesat atau diduga sesat kepada pejabat yang berwenang secara lisan dan/atau tulisan.

Pasal 18 (tiga ayat) mengatur uqubat; (2) Setiap orang yang dengan  sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  ayat (2) sampai dengan ayat (6) dikenakan `Uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 30 (tiga puluh) kali dan paling sedikit 15 (lima belas) kali, atau pidana penjara paling lama 30  (tiga puluh) bulan dan paling singkat 15 (lima belas) bulan, atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni dan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) gram emas murni.

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan `uqubat ta'zir berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) bulan dan paling singkat 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 60 (enam puluh) gram emas murni.

Pasal 15 dan 16, mengenai penegakan qanun; Pasal 15, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, proses Persidangan, dan pelaksanaan putusan Mahkamah terhadap pelanggaran qanun ini dilaksanakan menurut Qanun  Aceh tentang Hukum Acara Jinayat.

Pasal 16, Jarimah terhadap ketentuan yang terdapat dalam qanun ini diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Dari isi qanun di atas terlihat bahwa peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk melaporkan adanya penyebaran aliran sesat atau diduga sesat kepada pejabat yang berwenang secara lisan dan/atau tulisan.

Walaupun tidak disebutkan, pejabat berwenang di sini tentulah Polisi atau Satpol PP. Dengan kata lain tugas masyarakat yang sah menurut qanun adalah melaporkan orang atau kelompok yang diduga menyebarkan aliran sesat tersebut kepada polisi atau Satpol PP.

Orang yang dituduh menyebarkan ajaran sesat mesti diajukan ke Mahkamah Syar`iyah dan Mahkamah inilah yang akan menentukan apakah seseorang atau kelompok merupakan pengikut atau penyebar ajaran sesat. Jadi sebuah ajaran baru dapat dikatakan sesat dan orang yang menceramahkannya dianggap menyebarkan ajaran sesat, apabila ada Putusan Mahkmah Syar`iyah untuk itu.

Sekiranya ada orang yang menuduh orang lain sebagai pengikut aliran sesat atau melakukan tindakan main hakim sendiri, sebelum ada putusan Mahkamah Syar`iyah, maka dia dapat dianggap telah melakukan jarimah (perbuatan pidana). Aparat keamanan (polisi dan satpol PP) mestinya menangkap orang-orang yang menuduh ini untuk diperiksa. Sekiranya cukup bukti maka mereka mesti diajukan ke Mahkamah untuk diadili dan dijatuhi uqubat.

Para penuduh dan pelaku tindakan main hakim sendiri oleh qanun secara terang benderang dinyatakan sebagai pelaku jarimah (Pasal 7 dan 8). Uqubat (hukuman) untuk orang yang dengan sengaja menuduh orang lain menjadi pengikut atau penyebar ajaran sesat diaatur dalam Pasal 18 ayat (2) di atas.

Sedang uqubat untuk orang yang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang dia tuduh menjadi pengikut atau penyebar ajaran sesat, adalah uqubat ta'zir sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (3).

Dari uraian di atas terlihat bahwa masyarakat dan juga pemerintah tidak boleh secara sepihak menetapkan bahwa seseorang atau sebuah kelompok merupakan pengikut atau penyebar aliran sesat sehingga dilarang menyampaikan pengajian, ceramah atau khutbah.

Kalau ada orang, atau kelompok orang yang melakukan pelarangan apalagi dengan menggunakan kekerasan, sebelum ada putusan Mahkamah Syar`iyah yang berkekuatan hukum tetap, maka mereka dapat dianggap telah melakukan tindakan main hakim sendiri, yang oleh qanun dianggap sebagai jarimah. Aparat keamanan tidak boleh membiarkan apalagi membela dan melidungi mereka.

Semua kita tahu dalam negara hukum aparat keamanan mesti  melindungi rakyat yang tidak bersalah dan sebaliknya menangkap dan membawa ke depan pengadilan orang-orang yang melakukan perbuatan pidana.

Penulis berharap anggota masyarakat, baik yang senang pada kerusuhan atau tidak, perlu mengetahui bahwa perbuatan melarang orang berceramah dengan tuduhan menyebarkan ajaran sesat, merupakan perbuatan pidana di mata hukum negara.

Sedang tindakan oknum aparat yang memberi kesan mengalah, membiarkan bahkan membenarkan tindakan para perusuh, dan menyingkirkan pengurus BKM yang sah secara melawan hukum, mungkin sekali akan menimbulkan opini, telah melakukan tindakan "lempar batu sembunyi tangan".

Karena peristiwa kerusuhan di masjid telah terjadi lebih dari sekali, maka kita juga bisa maklum sekiranya ada anggota masyarakat yang mengangap sebagian oknum-oknum sebagai orang-orang yang tidak paham hukum atau malah sengaja melecehkan hukum karena sedang "berasyik maksyuk" dengan kekuasaan yang mereka sandang.

Semoga Allah Swt memberikan hidayah dan perlindungan kepada kita semua, menjadikan kita umat yang mulia dan bermartabat, yang sanggup menghargai dan menjaga kesucian masjid sebagai "Rumah Allah."

Marilah kita berdoa agar Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Aceh selalu berhati-hati dengan kebijakan dan tindakan yang mereka ambil, sehingga anggapan sebagian orang luar bahwa masyarakat Aceh dan pemerintahannya sebagai orang yang tidak toleran tidak mendapat semacam pembenaran. Wallahu a`lam bish-shawab.  

* Penulis: Guru Besar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, mantan Kepala Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh.

Komentar

Loading...