Diduga Melanggar Peraturan Menteri LHK

AMP Serafon Simeulue Tetap Beroperasi

AMP Serafon Simeulue Tetap Beroperasi
Lokasi AMP Serafon, Simeulue | Foto: Kadri, KBA.ONE

KBA.ONE, Sinabang - Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2014 Kabupaten Simeulue, Desa Seurafon merupakan bukan sebagai kawan industri. Namun, Aspal Mixing Plant (AMP) milik PT. Aceh Lintas Sumatera rencananya akan launching perdana pada 18 Desember 2019.

Pemilik PT Aceh Lintas Sumatera, Saiful Anwar alias Pul SM, saat dikonfirmasi KBA.ONE via Whatsapp, Selasa 17 Desember 2019 mengatakan pihaknya telah melakukan uji coba, "besok akan dilakukan launching perdana. Insya Allah tergantung cuaca," katanya.

Pembangunan pabrik AMP ini, dinilai melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 38, tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 21 tahun 2018 tentang Sempadan Pantai.

Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Joni, saat dikonfirmasi KBA.ONE, Selasa 17 Desember 2019, mengenai dokumen izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) AMP Serafon. Ia belum dapat memastikan dokumen Amdal atau izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) yang dibutuhkan oleh pabrik AMP Serafon tersebut.

Joni menjelaskan, untuk menentukan jenis dokumen lingkungan dan kewenangan penerbitan izin lingkungan, perlu dilakukan penapisan atau penentuan jenis dokumen apakah Amdal atau UKL UPL. Hal itu dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LHK) dengan nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019

Selain itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, M. Nur, saat dikonfirmasi KBA.ONE, memberikan pernyataan keras terkait akan dilaksanakannya launching tersebut. Ia mengatakan, harusnya hal itu menjadi kewajiban dinas teknis untuk memeriksa kelengkapan dokumen sebelum dilakukan launching.

"kita mesti paham sikap dinas teknis tergantung sikap politik bupati. Namun, ketika kita berbicara aspek hukum mesti dipisahkan dari sikap politik, karena pengabaian aspek hukum tidak memenuhi syarat membangun," ucap M. Nur.

Ia menambahkan, jika tidak ada dokumen apapun, maka pejabat yang meletakan batu pertama untuk pembangunan AMP Serafon itu dapat dikatakan meresmikan kegiatan ilegal. "Sama saja melanggar hukum oingkungan hidup, pelanggaran ruang dan berbagai kebijakan lainnya," ungkapnya.

Walhi Aceh mendesak Polres Simeulue periksa kembali kasus ini, soal kelengkapan syarat pembangunan. Apakah ditemukan pelanggaran hukum didalamnya. | Kadri, Kontributor Simeulue

Komentar

Loading...