Anggaran Rp3,5 Triliun, Ketua Komisi VI DPRA: Pendidikan Aceh Belum Optimal

Anggaran Rp3,5 Triliun, Ketua Komisi VI DPRA: Pendidikan Aceh Belum Optimal
Tgk. H. Irawan Abdullah | Foto : KBA.ONE, Komar

KBA.ONE, Banda Aceh - Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA),  Tgk. H. Irawan Abdullah, menyebutkan meski anggaran untuk Pendidikan Aceh terbilang cukup besar yaitu Rp3,5 Triliun, tapi evaluasi dan capaian pendidikan di Aceh belum optimal.

"Secara garis besar, anggaran untuk pendidikan di Aceh sebesar Rp3,5 triliun, tapi disisi lain evaluasi dan capaian pendidikan belum optimal. Hal itu dilihat dari trend kelulusan sekolah," kata Irawan, kepada KBA.ONE, Senin, 3 Mei 2021.

Selain itu, kata Irawan, fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki sekolah-sekolah di Aceh saat ini juga masih sangat terbatas. Kalaupun ada fasilitas dan infrastruktur yang memadai itu hanya di sekolah yang berada di kota.

"Kita tahu kalaupun ada sekolah yang unggul, itu hanya sekolah-sekolah yang ada di kota, tidak dengan sekolah yang ada di pelosok-pelosok," ujar Politisi Partai PKS itu.

Irawan juga menyampaikan adapun untuk solusinya, harus ada evaluasi secara optimal terhadap kebutuhan sekolah disemua sekolah, tidak hanya di perkotaan, namun juga di pelosok.

"Kami saat road show mencoba melihat mendengar masukan dari Kepala Sekolah (Kepsek), khususnya SMA yang ada di Kabupaten. Keluhan-keluhan seperti itu masih sangat banyak terjadi," tegasnya.

Ia juga menyinggung terkait adanya program program 'BEREH', tapi program 'BEREH' itu tidak diikuti dengan anggaran yang memadai. Bahkan tidak ada anggaran yang di plot untuk program 'BEREH'. Sehingga dengan sendirinya pihak sekolah mencari alternatif dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Dana BOS itu yang sebenarnya di khususkan untuk mengoptimalkan perjalanan pendidikan, sudah terkuras semua untuk program 'BEREH' itu," tegasnya.

Sementara itu, Irawan berharap dengan anggaran yang cukup besar itu pendidikan di Aceh dibedah secara optimal. Data sekolah-sekolah membutuhkan fasilitas dan infrastruktur terdata dengan baik oleh pihak dinas.

"Dinas juga perlu bekerjasama dengan instansi terkait lainnya. Sehingga, menjadi tanggung jawab bersama, misal terkait infrastruktur, dinas bisa bekerjasama dengan Dinas PUPR dan lain sebagainya," tutupnya.

Komentar

Loading...