Anggota KPA Minta Pemerintah Segera Realisasikan MoU Helsinki

Oleh ,
Anggota KPA Minta Pemerintah Segera Realisasikan MoU Helsinki
Ilustrasi |Foto: Ist

KBA.ONE, Sabang – Anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah Pulau Aceh - Sabang (Wil-Pas) meminta pemerintah pusat  untuk merealisasikan seluruh butir Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.

Anggota senior KPA Wil-Pas Syukri alias T. Bayu, mengatakan hingga saat ini perjanjian tersebut sudah berjalan 15 tahun. Namun, kesepakatan bersama penyelesaian konflik Aceh yang tertuang dalam perjanjian bersama (MoU Helsinki) pada 15 Agustus 2005 lalu belum sepenuhnya terealisasi.

“Kami hanya menuntut keadilan dan kesejahteraan kepada Pemerintah yang sesuai dengan MoU Helsinki, yang kami minta hanya lapangan pekerjaan agar kami bisa menafkahi keluarga kami, di Kota Sabang dan Pulau Aceh anggota KPA hanya sekitar 30 atau 40 orang saja, saya rasa tidak sulit untuk pemerintah mensejahterakannya,” Syukri didampingi anggota KPA lainnya, Musliadi alis Maneh dan Hendra alias Bude kepada awak media disalah satu cafe di Kota Sabang, Sabtu 8 Agustus 2020.

Dikatakan Syukri, perjanjian bersama MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 lalu di Helsinki dan Finlandia adalah sebuah momen bersejarah yang hingga kini perdamaian tersebut masih tetap terjaga dengan baik.

Hanya saja diharapkan kepada Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh agar segera merealisasikan butir – butir yang tertuang dalam MoU Helsinki, dimana terdapat beberapa poin di dalamnya termasuk tentang Reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Syukri juga menegaskan, pada saat ini semua pihak termasuk seluruh masyarakat Aceh telah ikut menjaga dan merawat perdamaian Aceh, karena seluruh anggota KPA sudah kembali ke pangkuan Negara Republik Indonesia dan tetap mengibarkan bendera merah putih.

"Kalaupun ada diantara kami yang masih mengibarkan bendera GAM itu adalah ungkapan dari rasa ketidak adilan pemerintah," ungkapnya.

Saat ini semua pihak sudah menjaga perdamaian tersebut, bendera merah putih tetap kami kibarkan, karena kami sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Republik Indonesia, anak – anak kami juga sudah mulai dewasa dan tidak ingin mereka seperti kami.

"Sekali lagi saya katakan kalau pun ada diantara kami yang masih mengibarkan atribut GAM itu hanyalah bentuk kekecewaan dari kurangnya perhatian pemerintah kepada kami,” tutupnya.***

Komentar

Loading...