Apa Kabar Dana Hibah Covid-19 untuk OKP di Aceh?

Apa Kabar Dana Hibah Covid-19 untuk OKP di Aceh?
Ilustrasi. | Foto: Ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Apa Kabar dana hibah Covid-19 yang digelontorkan Pemerintah Aceh senilai Rp9,5 miliar untuk Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) se-Aceh.

Sejauh mana sudah prores pelaporan dan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut. Dan sejauh mana sudah fungsi pengawasan yang dilakukan DPRA, Inspektoran dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dana yang bersumber dari APBA 2020, dan mengapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Aceh menolak, Universitas Syiah Kuala (USK) meminta untuk dikembalikan dana tersebut, di edisi kali ini tim investigasi KBA.ONE mencoba mengupasnya.

Dari Informasi yang diperoleh KBA.ONE masih banyak lembaga penerima dana hibah tersebut belum menyelesaikan laporan pertanggungjawabanya. Ada 30 lebih OKP lagi yang belum menyerahkan laporannya, padahal ini sudah memasuki Maret. Semestinya sudah selesai di Januari, jika memang ada adendum yang ditanda tangani oleh OKP se- Aceh. Kejanggalan-kejanggalan mulai terjadi dari awal pengajuan proposal kegiatan yang berkaitan dengan Covid-19.

Saat rapat bersama presma di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh, tidak ada pemberitahuan batasan pengajuan anggaran (Patokan RAB). Namun, di tengah perjalanan seleksi proposal, tepatnya Desember menjelang pencairan anggararan pada 28 Desember, para OKP tersebut diminta untuk mengubah RAB dengan maksimal angaran hanya Rp100 juta dan diminta membuat laporan penggunaan dana tidak boleh lewat dari 30 Januari 2021.

Faktanya, hingga memasuki Maret 2021 masih ada sejumlah lembaga yang belum menyerahkan laporan penggunan anggaran.

Zarman Ketua Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sabang (IPPEMAS) yang ditemui KBA.ONE, membenarkan terkait adanya perubahan RAB dalam proposal yang diajukan ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh jelang proses pencairan anggaran.

“Di awal pengajuan proposal kegiatan, kami mengajukan anggaran kegiatan senilai Rp250 juta. Namun jumlah tersebut diminta revisi kembali jelang pencairan anggaran, maksimal anggarannya Rp100 juta, dan itu aneh sih menurut saya," ucap Zarman.

IPPEMAS menerima dana hibah Covid-19 yang dialokasikan Pemerintah Aceh pada 28 Desember 2020 senilai Rp100 juta masuk ke rekening lembaga. Kemudian mereka gunakan untuk sosialisasi Covid-19 bagi masyarakat Sabang, dengan membagikan masker, hand sanitezer dan sembako bagi warga yang terdampak Covid-19 di Kota Sabang.

“Kegiatan itu kita lakukan setelah dananya masuk ke rekening, dan kita lakukan sesuai dengan aturan, setiap kegiatan kita ada dokumentasi dan kwitansinya untuk pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan. Dan, IPPEMAS Sabang telah mengajukan laporan kita ke Dispora Aceh,” papar ketua IPPEMAS beberapa hari lalu.

Hal serupa juga diungkapkan Presiden Mahasiswa Universitas Iskandar Muda (Unida) Yulindawati, ia sempat merasa aneh dengan usulan pengajuan anggaran di proposal yang tiba-tiba diminta diubah menjelang pencairan angggaran pada 28 dan 29 Desember 2020. Pencairan dana senilai Rp100 juta tersebut dilakukan setelah menandatangani dokumen adendum dengan seluruh lembaga dan OKP tersebut.

“Oktober 2020 semua OKP, BEM, dan pagayuban dipanggil untuk rapat di KNPI membicarakan pengajuan proposal untuk kegiatan sosoalisasi Covid-19, tanggal 22 Desember 2020 Surat Keputusan (SK) gubernur keluar, 25 Desember 2020 kita semua dipanggil untuk tanda tangan semua berkas, 28 dan 29 Desember 2020 anggaran masuk ke rekening," jelas Presma Unida.

Selain itu, Linda, begitu ia biasa disapa, mengatakaan sempat meragukan jika dana yang diperuntukkan untuk OKP ini akan tepat sasaran dan tercapai targetnya mengingat banyak OKP yang selama ini tidak aktif, namun masuk dalam daftar 100 OKP penerima dana hibah Covid-19. Begitu juga dengan banyaknya nama-nama OKP yang tidak pernah tampak juga ikut menerima dana hibah tersebut hingga OKP partai politik.

Gedung KNPI Aceh. | Foto: Ist

“Jika melihat track record OKP-OKP tersebut, saya ragu penggunaan angaran yang telah dibagikan pada akhir Desember 2020 lalu dapat dilakukan sesuai dengan peruntukannya, jika tidak ini sangat mubazir” ucap mantan aktivis GeRAK tersebut.

Dana hibah Covid-19 tersebut ditawarkan oleh Dispora Aceh kepada seluruh OKP sebagai leading sector penyalurannya, dan KNPI sebagai penghubung atau yang mengkordinasikan dengan OKP.

Informasi yang diperoleh KBA.ONE dari beberepa sumber. Ide pengalokasian dana hibah Covid-19 untuk OKP ini dari seorang politisi partai berkuasa di Aceh, dan diduga program ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat suara di kalangan muda jelang Pilkada 2022.

Jika bisa meminjam istilah Alfian MaTA, penggelontoran dan hibah Covid-19 untuk OKP se-Aceh adalah bentuk politisasi anggaran. Maka tak heran jika beberapa kalangan aktivis, akademisi bahkan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Aceh (APPA) mengkritisi dan mempertanyakan terkait penggunaan dana hibah Covid-19 untuk 100 OKP.

Mereka melakukan protes dengan berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh untuk meminta pembatalan pembagian dana sejumlah Rp9,5 miliar untuk 100 OKP di Aceh.

Selain itu, mereka juga meminta Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk membentuk tim pengawasan dana hibah tersebut supaya transparan dalam penggunaannya. Semestinya dana senilai Rp9,5 miliar yang bersumber dari APBA tersebut digunakan untuk mengatasi kemiskinan di Aceh, serta untuk pemberdayaaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19.

Halaman12

Komentar

Loading...