Apakah Fatwa DSN-MUI Merupakan Hukum Positif?

Apakah Fatwa DSN-MUI Merupakan Hukum Positif?
Zulfiyanda. | Foto: Ist

Oleh: Zulfiyanda

Jika perbankan Syariah tidak mengikuti atau menyimpang dari fatwa, DSN-MUI bisa memberikan peringatan untuk menghentikan penyimpangan tersebut.

BANK SYARIAH di Indonesia, baik yang berbentuk bank umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), berada dibawah Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008). Selain itu, dalam operasionalnya harus sesuai prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Bank Syariah di Indonesia dapat melakukan transaksi berdasarkan titipan, pinjaman, bagi hasil, jual beli, sewa dan prinsip lain yang dibolehkan fatwa DSN-MUI dan undang-undang. Dengan demikian, bank Syariah di Indonesia merupakan bank universal yang dapat berusaha sebagai consumer banking, investment banking, merchant banking, leasing company, invesment agent dan sebagai lembaga amil zakat infak dan sadaqah.

Apabila melihat perbedaan antara BUS dan UUS, bisa kita lihat dalam hal kebebasan kebijakan manajemen. BUS merupakan badan usaha sendiri yang memiliki independensi kebijakan sehingga memiliki otonomi dalam memilih strategi bisnis dan pengembangannya. Sementara itu, UUS merupakan bagian dari bank konvensional induknya sehingga kurang memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan manajemen.

Kedudukan Bank Syariah Dalam Fatwa

Fatwa merupakan salah satu institusi hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Dari fungsinya, fatwa memiliki tabyin dan tawjih. Tabyin berarti menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi Syariah ke DSN; Tawjih, yaitu memberikan petunjuk (guidance) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma hukum ekonomi Syariah.

Di Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang mengeluarkan fatwa terhadap lembaga perbankan Syariah adalah DSN-MUI. Tugas DSN-MUI di bidang keuangan dan perbankan pada prinsipnya tidak berbeda dengan tugas NSAC Malaysia. Ini merupakan satu-satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada institusi terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Departemen Keuangan yang berkaitan dengan operasi perbankan Syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, terkait isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan syariah.

DSN-MUI berada di luar struktur bank sentral, sehingga fatwa yang dikeluarkan lebih independen, kredibel dan diakui secara nasional dalam hal keputusan atau fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan syariah.

Fatwa perbankan syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengikat atau mesti diikuti oleh lembaga perbankan Syariah. Apabila lembaga perbankan Syariah tersebut tidak mengikuti atau menyimpang dari fatwa DSN-MUI, maka DSN-MUI bisa memberikan peringatan untuk menghentikan penyimpangan tersebut. Selain itu, DSN-MUI juga bisa mengusulkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengambil tindakan tegas apabila peringatan tidak diindahkan.

Pertanyaannya adalah mengapa fatwa DSN-MUI mengikat atau wajib diikuti oleh perbankan syariah? Apakah ia salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia sehingga wajib dipatuhi?

Penulis berpendapat dari sudut pandang perundang-undangan, apabila kita melihat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang termasuk jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 8 udnag-undang yang sama dijelaskan jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat.

Jika kita melihat bunyi Pasal 7 dan 8 di atas, fatwa DSN-MUI tidak termasuk salah satu jenis peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu ia tidak bisa mengikat dan berlaku secara serta merta yang wajib dipatuhi. Fatwa DSN-MUI tersebut baru bisa dilaksanakan oleh lembaga perbankan syariah apabila sudah dijadikan suatu hukum positif.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pada tahun 2008 Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/32/PBI/2008 membentuk sebuah Komite Perbankan Syariah. Dimana tugas dari komite tersebut untuk membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI terkait dengan perbankan syariah, seperti memberikan masukan dalam rangka mengadopsi fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), yang tujuannya adalah untuk menyelaraskan PBI dengan Fatwa DSN-MUI. Dengan dituangkannya fatwa DSN-MUI ke dalam PBI, maka kekuatannya tidak hanya mengikat secara moral tapi juga mengikat secara hukum.

Seiring waktu, DSN-MUI sering dilibatkan dalam menyusun peraturan, bahkan dimintakan fatwa terlebih dahulu ketika akan membuat peraturan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan OJK. Hampir semua peraturan kegiatan ekonomi Syariah di bidang perbankan, asuransi Syariah, pasar modal Syariah menyebutkan prinsip Syariah sesuai Al-Qur’an dan Hadits yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu: Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

Dengan demikian fatwa DSN-MUI menjadi perdoman dalam setiap kegiatan perbankan Syariah dan juga fatwa DSN-MUI bersifat mengikat karena fatwa tersebut terserap ke dalam peraturan Perundang-Undangan.

*PENULIS adalah Dosen Hukum Perdata dan Hukum Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna.

Komentar

Loading...