APBA Aceh 2019 Alat Intervensi Utama Atasi Kemiskinan

Oleh ,
APBA Aceh 2019 Alat Intervensi Utama Atasi Kemiskinan
Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah menghadiri paripurna istimewa persidangan II DPRA tahun 2018 dalam rangka penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2019, di Gedung Utama DPR Aceh, Kamis, 13 Desember 2018 | Humas Pemerintah Aceh

KBA.ONE, Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menilai ada banyak skema yang bisa dibangun untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh. "Kuncinya adalah menemukan inovasi yang keluar dari kebiasaan," ujar Nova Iriansyah ketika menyampaikan pidatonya di hadapan Tim TKP2K Aceh, pada Desember 2018.

Untuk menjalankan semua program itu, menurut Nova Iriansyah, APBA 2019 menjadi alat intervensi yang utama. "APBA masih diposisikan sebagai alat intervensi utama, sebab Aceh belum bisa berharap pada investasi yang realisasinya baru mencapai 61 triliun," sebutnya.

Nova Iriansyah juga mendorong Tim TKP2K Aceh untuk memikirkan skema lain, di antaranya Dana Desa, Dana CSR, Dana Haji, Bank Aceh dan lainnya. Solusi lain yang juga perlu dicermati sebagai alat intervensi untuk pengentasan kemiskinan Aceh adalah penerimaan tenaga kerja. Baik penerimaan tenaga kerja di sektor swasta, mau pun rekruetmen lainnya, seperti CPNS, termasuk di kepolisian dan TNI.

Harmonisasi Pemerintah Aceh-DPRA

Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019 sebesar Rp17,104 triliun, telah disahkan tepat waktu, persis disahkan pada menjelang tengah malam di penghujung tahun, 31 Desember 2018. Harus diakui, komunikasi yang harmonis antara Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), telah memberikan warna dan harapan baru bagi rakyat di provinsi paling ujung Pulau Sumatera ini.

Qanun APBA yang telah menjalani revisi di Kementerian Dalam Negeri RI, disahkan tanpa gonjang-ganjing dan tanpa konflik, apalagi adu “kekuatan". Kondisinya jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Semua pihak mengabaikan perbedaan kepentingan. Hanya fokus untuk satu tujuan, yaitu percepatan pembangunan Aceh. Situasi dan kondisi politik di Aceh menjadi lebih kondusif.

Keharmonisan yang dicontohkan eksekutif dan legislatif ini tentu memberikan motivasi dan rasa nyaman kepada rakyat Aceh. Rakyat berharap antara eksekutif dengan legislatif bisa seiring sejalan untuk membangun Aceh yang lebih baik, ‘Aceh Hebat’.

Bagaimana mungkin bisa fokus membangun Aceh bila segenap komponen masyarakat, masing-masing berjalan sendiri? Mempertahankan egonya sendiri? Padahal Pemerintah Aceh dan legislatif sama-sama memiliki semangat dan kerja besar, yaitu mendorong percepatan pembangunan untuk mengurangi angka kemiskinan.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Kepala Bappeda Aceh Azhari menyebutkan, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, nantinya diharapkan akan mampu memberikan kontribusi penyediaan lapangan kerja kepada sekitar 40 ribu orang. "Secara bertahap, bila KEK Arun sudah beroperasi, maka secara bertahap akan mampu membuka lapangan kerja baru. Bila semua industri sudah beroperasi sepenuhnya, diharapkan mampu menampung sekitar 30 ribu hingga 40 ribu tenaga kerja."

Selain KEK Arun, ujar Azhari, Pemerintah Aceh kini sedang mengembangkan Kawasan Industri Aceh (KIA) di kawasan Ladong, Aceh Besar. Sebagaimana pernah dinyatakan Plt Gubernur, lanjut Azhari, KIA Ladong dapat menjadi andalan kemajuan ekonomi Aceh.

Menurutnya, KIA Ladong berpotensi besar untuk berkembang, dan nantinya diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di Aceh. KIA Ladong direncanakan seluas 55 hektare, terletak di Gampong Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Azhari menyebutkan, di lokasi itu nantinya diharapkan akan beroperasi berbagai sektor industri, seperti pengolahan hasil laut, makanan, kerajinan tangan, dan industri manufaktur.

Menggenjot Pertumbuhan Ekonomi

Berbagai program dan kegiatan yang termuat dalam APBA 2019 telah disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Program tersebut memang mengutamakan manfaat bagi masyarakat luas dari setiap alokasi dana yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat, perekonomian Aceh Triwulan II-2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp39,12 triliun atau sebesar US$2,80 miliar. Sementara itu PDRB tanpa migas adalah sebesar Rp37,70 triliun atau sebesar US$2,70 miliar.

Ekonomi Aceh dengan migas secara tahunan (y-on-y) pada triwulan II-2018 tumbuh sebesar 5,74 persen. Sementara pertumbuhan y on y tanpa migas adalah sebesar 5,72 persen. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 13,33 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi ada di komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 88,45 persen.
Sejauh ini, sebagaimana pernah diungkapkan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, struktur ekonomi Aceh belum banyak berubah, masih didominasi sektor pertanian.

Sektor industri sebenarnya diharapkan mampu bertumbuh baik agar berkontribusi menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Salah satu strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Aceh adalah dengan memberikan berbagai kemudahan kepada investor yang ingin berinvestasi di Aceh.

Sektor Pertanian dan Perkebunan

Dari sektor pertanian dan perkebunan, Aceh memang sudah cukup dikenal. Lahan sawah terbentang luas dan subur untuk bertanam padi. Begitu juga tanaman palawija.

Sementara dari kawasan Tanah Gayo, Aceh cukup dikenal di dunia karena produk kopi Gayo, yang memiliki cita rasa khas. Begitu juga kakao (coklat), pala dan cengkeh Aceh, yang cukup dikenal masyarakat Eropa, karena kualitasnya.

Nova Iriansyah ketika membuka Jambore Penyuluh Pertanian Ke-2 di Meulaboh, November 2018, meminta stakeholder terkait, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota, untuk memberikan perhatian serius terhadap pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Menurut Nova, majunya sektor tersebut akan mendukung dan memberikan kontribusi ekonomi bagi Aceh dan secara nasional. "Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan merupakan salah satu andalan bagi pendapatan daerah dan nasional. Karena itu, Pemerintah Aceh dalam lima tahun ke depan tetap menjadikan  sektor ini sebagai salah satu program prioritas," ujarnya.

Nova mengatakan, salah satu misi Pemerintah Aceh adalah Aceh Meugoe dan Aceh Troe, sebagaimana tertuang dalam program Aceh Hebat. Misi itu adalah untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan.

Menurut Nova, 30 persen dari luas daratan Aceh adalah lahan pertanian dan perkebunan. Di samping itu, dari sekitar 5,2 juta penduduk Aceh, 70 persen di antaranya tinggal di pedesaan dan 70 persen dari mereka bekerja sebagai petani. "Aceh memiliki tanah atau lahan yang luas dan subur, sehingga memungkinkan dilakukan pengembangan berbagai komoditi unggulan pada sektor pertanian, hortikultura dan perkebunan," kata Nova.

Plt Gubernur Aceh juga mencanangkan Aceh mandiri benih padi di tahun 2019 dan surplus padi di tahun 2020. Nova mengatakan, tahun 2017 lalu, realisasi produksi padi Aceh mencapai 2,49 juta ton. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2016 lalu sebesar 13,13 persen atau 289.621 ton.***ADV

Komentar

Loading...