Aset PA Picu Konflik, Sarwa: Pemkab Aceh Tengah Telah Menyurati Gubernur Aceh

Aset PA Picu Konflik, Sarwa: Pemkab Aceh Tengah Telah Menyurati Gubernur Aceh
Kepala Dinas Pertanahan Aceh Tengah, Sarwa Jalami. | Foto: KBA.ONE, Karmiadi

KBA.ONE, Takengon – Terkait aset Pemerintah Aceh (PA) yang terletak di Paya Sangor, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, diduga menjadi penyebab terjadinya kericuhan di daerah itu.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah sebelumnya sudah menyurati Pemerintah Aceh termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), namun belum digubris.

Kepala Dinas Pertanahan Aceh Tengah, Sarwa Jalami, Jum'at 23 Oktober 2020, mengatakan surat yang dilayangkan ke DPRA tanggal 14 September 2020. Sedangkan surat terakhir untuk Gubernur Aceh pada 27 Agustus 2020.

“Pemkab Aceh Tengah telah menyurati Gubernur Aceh untuk segera melimpahkan aset Pemerintah Aceh ke kabupaten. Surat itu tidak sekali, bahkan terakhir kami menyurati DPR Aceh untuk membahas peralihan aset tersebut karena mereka memiliki kewenangan untuk menyetujui,” kata Sarwa.

Menurutnya, Pemerintah Aceh Tengah saat ini telah membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria. Tim itu dibuat untuk menyelesaikan semua persoalan tanah yang ada di kabupaten penghasil Kopi Arabika itu, termasuk menuntaskan sengketa tanah hak pakai nomor satu yang ada di Paya Sangor Kung dan tanah di Burni Bius, Kecamatan Silihnara.

“Kita melihat pihak provinsi jika tidak disurati tidak ada respon. Maka setelah tim ini terbentuk akan mengambil sikap atas peristiwa ini, tim gugus akan berupaya mengambil alih dan berupaya tanah itu menjadi aset Pemkab Aceh Tengah,” ungkap mantan Camat Kebayakan itu.

Kata Sarwa, pihak terkait akan duduk bersama dengan Gugus Tugas Reforma Agraria pada Senin 26 Oktober 2020, membahas percepatan pengalihan aset dari pihak provinsi ke Pemkab Aceh Tengah.

“Ada dua aset yang akan dibahas, di Blang Bebangka dan Burnibius. Insya Allah hari Senin akan dilakukan rapat koordinasi dan menentukan langkah yang tepat, sehingga polemik ini segera usai,” tutup Sarwa Jalami.

Sementara itu, Ketua Majelis Adat Gayo Aceh (MAG) Tengah Tengah, Banta Cut Aspala, meminta Pemerintah Aceh segera menuntaskan sengketa tanah yang ada di Paya Sangor sebelum korban lain berjatuhan.

“Kita khawatir, jika tidak segera diselesaikan oleh Pemerintah Aceh gejolak ini akan berlarut. Selaku pemilik tanah harus bertanggung jawab,” kata Aspala meminta kepastian pengelolaan tanah itu.

Sebelumnya, di tanah Pemerintah Aceh puluhan hektar itu terjadi gejolak antar warga terhadap salah seorang Ibu Rumah Tangga (IRT), ZR, yang diduga mengalami penganiayaan, dan satu unit rumah milik, SF, hangus terbakar.

Hingga saat ini, Polres Aceh Tengah terus mendalami peristiwa hukum yang terjadi di lokasi tersebut.** | Karmiadi, Kontributor Aceh Tengah

Komentar

Loading...