Awas Sanksi Keterlambatan Pengesahan Anggaran

Awas Sanksi Keterlambatan Pengesahan Anggaran
Kurniawan.

Oleh Kurniawan*

Kepemimpinan Irwandi Yusuf - Nova Iriansyah di tahun 2017 ini merupakan kepemimpinan di tahun pertama. Untuk itu, semangat kebatinan serta kinerja pemerintahan yang dilakukan di tahun pertama ini tentunya secara psikologis akan banyak menentukan warna kinerja pemerintahan di tahun tahun berikutnya. Hal yang sama juga berlaku dalam hal ketepatan dalam menetapkan APBA dan ABPK di seluruh Aceh.

Ketidaktepatan dalam menyusun dan menetapkan APBA dan APBK tentunya dapat memberikan dampak buruk bagi pemerintahan daerah yang bersangkutan karena dapat dijatuhi sanksi administratif. Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah, Anggota DPRD, dan daerah yang melakukan pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijatuhi "sanksi administratif" sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun salah satu dari beberapa hal yang masuk dalam kategori/jenis pelanggaran administratif adalah dalam hal "Kepala Daerah dan anggota DPRD tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum dimulai tahun anggaran setiap tahun" sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (2).

Jadi dapat disimpulkan bahwa keterlambatan Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota), Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota) dan Anggota DPRD (DPRA dan DPRK) di Aceh dalam menetapkan APBA dan APBK sebelum dimulai tahun anggaran setiap tahunnya (dalam hal ini terhitung 1 Januari 2018) menurut PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, masuk dalam kategori "pelanggaran administratif".

Adapun bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, anggota DPRD (dalam hal ini DPR dan DPRK) yang melakukan pelanggaran administratif tersebut dijatuhi sanksi administratif oleh Presiden, menteri (untuk level pemerintahan provinsi), dan oleh gubernur (untuk level pemerintahan kabupaten/kota) sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2017.

Adapun Pasal 37 ayat (4) PP No. 12 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa "Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) tersebut terdiri atas : teguran tertulis, tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 bulan, tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 bulan, penundaan evaluasi rancangan perda, pengambilalihan kewenangan perizinan, Peniadaan atau pemotongan DAU dan/atau dana bagi hasil, mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan, pemberhentian sementara selama 3 bulan, dan/atau pemberhentian".

Para Kepala Daerah (Gubernur Aceh dan para Bupati dan Walikota) serta Para Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur Aceh dan Para Wakil Bupati/Wakil Walikota) beserta para Anggota DPRA dan DPRK di Aceh untuk dapat berusaha seoptimal mungkin guna dapat menyelesaikan sekaligus menetapkan Raqan Aceh dan Raqan kabupaten/kota tentang APBA dan APBK sebelum dimulai tahun anggaran setiap tahunnya, sehingga dapat terhindar dari berbagai sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 ayat (4) PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut di atas.

Pemberian sanksi administratif sebagaimana tersebut di atas kiranya sangat merugikan daerah terutama bilamana dijatuhi sanksi berupa Peniadaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH). Kalau selama ini Pemerintahan Aceh (dalam hal ini Pemerintah Aceh dan DPRA) dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota dan DPRK) tercatat sering terlambat dalam menyelesaikan dan menetapkan Raqan Aceh dan Raqan kabupaten/kota tentang APBA dan APBK, maka untuk APBA dan APBK di tahun anggaran 2018 seyogyanya dapat ditetapkan tepat waktu yaitu sebelum dimulai tahun anggaran.

*) Penulis adalah akademisi hukum tata negara Universitas Syiah Kuala, Ketua Pusat Studi Ilmu Pemerintahan Unsyiah, dan Ketua Laboratorium Klinis Hukum Fakultas Hukum Unsyiah

Komentar

Loading...