Bahas Radikalisme, MPU: Pemeluk Agama dan Golongan Diminta Saling Menghargai

Bahas Radikalisme, MPU: Pemeluk Agama dan Golongan Diminta Saling Menghargai
Rapat Koordinasi (Rakor) dengan lintas sektor yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, Selasa 30 Maret 2021. | Foto: KBA.ONE, Karmiadi

KBA.ONE, Takengon - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan lintas sektor yang ada di kabupaten berhawa sejuk itu, Selasa 30 Maret 2021, di Op Room Setdakab setempat . Topik yang dibahas adalah radikalisme ditinjau dari aspek agama dan hukum.

Wakil Ketua MPU Aceh Tengah, Amri Jalaludin, dalam pidato iftitahnya menginginkan di kabupaten tersebut tidak ada tokohadat, tokoh ulama, tokoh masyarakat tokoh pemuda, dan ormas-ormas Islam dari semua golongan dan komponen masyarakat, yang tersandung dengan faktor pemicu radikalisme yang bertentangan dengan Al-Qur’an, assunah dan hukum yang berlaku dalam republik ini.

Ia juga menyampaikan tentang fatwa MPU Aceh terkait haram hukumnya melakukan tindakan radikalisme dan intoleransi dalam beragama. Dalam Fatwa itu disebutkan pertama, tasabbuh adalah sifat atau sikap tenggang rasa terhadap perbedaan, kedua toleransi (tasamuh) pada pokok-pokok aqidah, ibadah, dan akhlak tidak dibenarkan.

Ketiga, radikalisme (tatharruf) adalah sifat atau sikap keras yang berada diluar batas yang sewajarnya, keempat, toleransi (tasamuh) dianjurkan dalam batasan yang telah diatur oleh agama serta mempertimbangkan kearifan lokal.

Kelima, toleransi (tasamuh) terhadap perbedaan dalam agama dan pemahaman yang bersifat pokok-pokok aqidah, ibadah, dan akhlak hukumnya adalah haram. Keenam, radikalisme (tatharruf) dalam sikap beragama, meliputi aqidah, ibadah, dakwah dan akhlak adalah haram.

“Kami meminta para da’i dan pendidik di Aceh tengah tidak menebarkan sikap intoleran dan radikal, masyarakat diminta tetap waspada terhadap kelompok terpapar radikalisme. Pemeluk agama dan golongan serta kelompok diminta saling menghargai dan menjauhi sifat, sikap, prilaku radikalisme dan intoleran,” tegas Amri Jalaluddin.

Sementara itu, Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar menyampaikan duka yang mendalam terhadap insiden bom bunuh diri, yang menyasar jemaat sedang beribadah di sebuah katedral di Kota Makassar. Dua orang pelaku tewas dan melukai sejumlah jemaat.

Kata dia peristiwa ini tentu saja mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan beribadah masyarakat. 

"Kami yakin, kita semua mengutuk terjadinya tindakan terorisme ini. mengapa kami katakan terorisme? sebab peristiwa ini merupakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa ketakutan secara luas, menyebabkan korban, baik jiwa maupun luka-luka, serta menyebabkan kerusakan dan kehancuran fasilitas dengan motif gangguan keamanan. dengan demikian terorisme identik dengan konotasi negative,” imbuh Shabela.

Segala bentuk teror yang terjadi kata dia, bukan hanya dilatarbelakangi oleh perbedaan agama saja, perbedaan ideologi, aliran politik, bahkan perbedaan pandangan dalam satu agama pun dapat menyebabkan timbulnya radikalisme maupun terorisme.

“Akan hadir sikap toleransi atas segala perbedaan dan menjadikan perbedaan itu sebagai suatu rahmat. Pelangi akan indah jika berwarna warni. jika warnanya sama atau hanya satu warna saja tentu tidak indah,” katanya.

Ia menyampaikan tugas kita bersama agar segenap masyarakat kita tidak terjebak dalam paham-paham yang menyesatkan. perlu keterlibatan guru, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh lintas agama, pemerintah, dan pihak lainnya, baik langsung maupun secara tidak langsung terlibat dalam pembentukan mental dan karakter masyarakat.

Hal lain yang harus turut diwaspadai, menurut bupati, derasnya arus informasi tanpa batas melalui media sosial yang sangat menyulitkan, terutama bagi para orang tua di rumah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keluarga. 

“Kiranya perlu sebuah langkah integratif, dimana seluruh pihak yang terlibat dan terkait memiliki persepsi yang sama bahwa memerangi paham menyesatkan merupakan tanggung jawab bersama. Bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah saja atau hanya sebatas tanggung jawab orang tua di rumah," tutup Bupati Aceh Tengah, berharap kegiatan itu menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah.

Sebagai narasumber turut terlibat langsung Kapolres Aceh Tengah, AKBP Mahmun Hari Sandy Sinurat, dan Dr. Al-Musana, Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Takengon.*** | KARMIADI, Kontributor Aceh Tengah

Komentar

Loading...