Banyak Permasalahan, Pemuda Aceh Dilatih Mengawasi Pengadaan Barang dan Jasa

Banyak Permasalahan, Pemuda Aceh Dilatih Mengawasi Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemantauan Pengadaan Publik Berbasis Warga | Foto :Komar

KBA.ONE, Banda Aceh - Transparansi Internasional (TI) Indonesia bekerjasama dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh dan Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA) melatih para pemuda Aceh terkait pemantauan atau pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.

Kepala SAKA, Mahmuddin mengatakan, kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut merupakan bagian dari konsolidasi organisasi masyarakat sipil dalam pemantauan pengadaan publik berbasis warga.

"Kita perlu mengetahui proses terkait barang dan jasa ini, sehingga bisa kita memahami serta mengawasinya," kata Mahmuddin, di Banda Aceh, Kamis, 3 Juni 2021.

Ia menyampaikan dalam masa pandemi Covid-19 ini banyak sekali timbul permasalahan pada pengadaan barang dan jasa di pemerintahan yang dapat merugikan keuangan negera.

"Salah satunya terkait bantuan sosial (Bansos) ini sudah banyak ditemukan masalah di berbagai daerah, dan masih banyak pengadaan lainnya. Karena itu kita harus terlibat," ujarnya. 

Sementara itu, Peneliti TI, Agus Sarwono mengatakan pemantauan pengadaan barang dan jasa ini penting diketahui, apalagi dalam masa pandemi ini informasi mengenai hal tersebut sangat terbatas.

Menurutnya, saat ini ada kemerosotan akuntabilitas publik tak terkecuali pada sektor pengadaan barang dan jasa. Terutama saat pandemi Covid-19 sehingga memperluas risiko korupsi. 

"Untuk memperkuat pemberdayaan jaringan kelompok anak muda, perempuan dan kelompok rentan, ini menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko korupsi pengadaan publik di daerah," tutur Agus. 

Agus menyebutkan jaringan antikorupsi yang dipimpin anak muda mampu secara independen meningkatkan partisipasi dalam advokasi penganggaran publik serta audit sosial pada proses pengadaan barang dan jasa.

"Terselenggaranya forum konsultasi pengadaan barang dan jasa berbasis anak muda, mereka diharapkan dapat menyusun laporan audit sosial tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lokal," ungkap Agus.

Sementara itu, Sekjen JMSI Aceh Akhiruddin Mahjuddin, menyampaikan terdapat empat komponen keberhasilan daerah dalam pembangunan yakni Sekretaris Daerah (Sekda), Bappeda, Dinas Keuangan, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Jika keempat itu baik, maka yakin lah semua program pembangunan akan baik," kata Akhiruddin yang juga pendiri GeRAK Aceh itu.

Komentar

Loading...