Bereh Tak Perlu Ditolak

Bereh Tak Perlu Ditolak
Ilustrasi |Foto: Ist

Tingkah beberapa kepala daerah yang menolak kunjungan Sekda Aceh, Taqwallah sepertinya baru kali ini terjadi. Atas nama daerah, beberapa bupati menolak Taqwallah dengan alasan Pemda tak punya dana untuk menanggulangi kunjungan tersebut. Yang patut menjadi pertanyaan, seberapa besar dana yang harus dikeluarkan? Apakah lebih besar dari biaya sekali duduk menyantap kuah beulangong, yang kerap dilakukan pejabat daerah saat menjamu kolega dan tamu penting? Atau lebih besar dari sebuah pesta perayaan hari ini dan itu.

Menjadi lucu dan tidak logis jika hanya itu yang dipersoalkan. Kalaulah kunjungan itu disebut sia-sia karena pejabat daerah juga sering melakukannya, mungkin masuk akal.

Tapi, ini kan konteksnya berbeda. Taqwallah datang ke daerah bukan untuk beranjangsana bahkan cuci mata. Dari beberapa foto terlihat dia meninjau dan meminta apa yang tak beres di sebuah instansi atau lembaga, agar dirapikan. Tentu yang tak beres dari kacamatanya sebagai pejabat provinsi.

Dalam beberapa hal, apa yang lazim terjadi di daerah mungkin tidak patut bagi provinsi. Konon lagi, pada sebuah kepatutan yang lazim dan telah umum, misalnya terkait rasa malas berlebihan dalam diri ASN dalam melayani publik. Karena itu harus dibereskan.

Sepintas, apa yang dilakukan Taqwa tidak lain untuk menunjukkan kepada masyarakat, bahwa zaman telah berubah. Sekarang waktunya pejabat-pejabat turun ke daerah untuk menyelidiki sendiri sejauh mana publik telah terlayani. Bukan menunggu di meja kerja sembari memastikan sebuah "laporan bersampul baik" datang diantar oleh daerah. Seperti yang terjadi di masa lalu.

Dari beberapa kunjungan Taqwa, terlihat ia hanya menyambangi tiga spot utama publik: kantor desa/camat, puskesmas, dan sekolah. Ketiga tempat ini menjadi sektor penting bagi masyarakat dalam pelayanan administrasi, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga hal ini patut di-saweu karena ketiganya menuntut perhatian ekstra.

Kita acapkali mendengar publik mengecam buruknya administrasi, kesehatan , dan pendidikan Aceh. Oleh karena itu, menjadi tugas Taqwa mengecek itu semua. Jika belum beres, dia meminta dibenahi, simpel saja. Menjadi wajar bila permintaan berbenah itu kadang disuarakan agak keras karena Taqwa ingin semuanya berjalan baik. Sekali lagi, dari kacamatanya sebagai orang kedua di bawah Plt Gubernur Aceh.

Jadi, jangan takut kedatangannya bakal menimbulkan preseden buruk. Taqwa tidak datang untuk mengacak-ngacak daerah. Dia bekerja tetap dalam koridor yang diamanatkan kepadanya. Tanpa harus disadarkan juga, dia pasti tahu sejauh mana tupoksi yang dibebankannya sebagai Sekda. Apalagi, kunjungan ini dititahkan melalui program resmi Bereh yang telah legal karena diteken oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Tidak ada yang salah dengan kunjungan Bereh itu. Daerah seharusnya tidak mencari-cari alasan. Mereka sepatutnya bersyukur dan melihat kunjungan itu sebagai bentuk penguatan tali silaturahmi. Siapa yang mau memutuskan tali silaturahmi? Tentu tidak ada.

Kunjungan seperti ini harusnya dilakukan berjangka. Apalagi, Pemerintah Aceh sedang sekuat tenaga mengupayakan visi Aceh Hebat berjalan dengan baik. Beberapa program unggulan didalam Aceh Hebat masih belum menemukan kemajuan, dan ini diakui sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu, bereh sepatutnya dipandang sebagai "pengisi" kekosongan dari program-program tersebut.

Selain itu, kunjungan seperti ini selayaknya dilakukan secara berjangka. Inspeksi mendadak bahkan harus diperbanyak. Supaya kita tahu sejauh mana kualitas pelayanan publik di sebuah daerah. Kunjungan dan inspeksi ini bertujuan baik demi perubahan besar yang kerap diucapkan pejabat publik tapi jarang dilakukan.

Lebih baik daerah menerima kunjungan Taqwallah dengan tangan terbuka. Hal ini sangatlah elegan agar tidak menimbulkan tanda tanya bagi sebagian orang. Rendah hatilah dan jangan 'kueh'.

Komentar

Loading...