BPJAMSOSTEK akan Hadirkan Layanan Berbasis Syariah, E-Akad Jadi Syarat Pendaftaran

BPJAMSOSTEK akan Hadirkan Layanan Berbasis Syariah, E-Akad Jadi Syarat Pendaftaran
Kepala BPJAMSOSTEK Banda Aceh, Awalul Rizal menghadiri kegiatan webinar jaminan sosial dan kesejahteraan pekerjan di Fakultas Teknik USK, Banda Aceh, Kamis 16 September 2021. | Foto: KBA.ONE, Ayu

KBA.ONE, Banda Aceh - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) akan menghadirkan layanan berbasis syariah tahun ini. Hal ini sesuai dengan Qanun Aceh terkait Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Banda Aceh, Awalul Rizal, mengatakan BPJAMSOSTEK menyambut baik qanun LKS ini, karena memang sejalan dengan program pemerintah, melalui Komite Keuangan Nasional Keuangan Syariah (KKNKS) diharapakan untuk dapat memberikan satu fitur tambahan yaitu  layanan syariah.

Awal menyampaikan pada September 2021 ini, pihaknya melakukan soft opening penetapan layanan syariah di BPJAMSOSTEK di Provinsi Aceh, dimana seluruh peserta yang terdaftar di Aceh secara otomatis akan berubah sistem layanan menjadi syariah.

“Artinya, di Indonesia layanan syariah ini akan menjadi opsional pilihan, dimana pekerja berhak memilih layanan syariah atau tetap di layanan konvensional. Kecuali nanti di Aceh karena ditentukan qanun, karena harus semuanya,” kata Awalul Rizal saat ditemui KBA.ONE, di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Kamis 16 September 2021.

Ia menjelaskan layanan ini sesuai kaidah syariah, sebelumnya BPJAMSOSTEK sudah mendapatkan verifikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa pihaknya diperbolehkan untuk menetapkan layanan syariah dan sudah memiliki dewan penasehat syariah yang bertugas untuk mengawasi.

Sebelumnya, kata dia, untuk manfaat dan kegunaan yang ditawarkan layanan syariah ini sama dengan layanan konvensional, namun pada layanan berbasis syariah ini, saat pendaftaran akan menggunakan akad yang menjadi hal wajib. Tapi untuk kepesertaan yang banyak akan dimudahkan dengan penggunaan e-akad.

“Semua sama, cuma bedanya nanti yang pertama di e-akad, dan yang kedua di pengelolaan dalam program Jaminan Hari Tua (JHT),” tambahnya.

Dalam program JHT, ada yang mengumpulkan sebagian pekerja dan perusahaan yang menyetorkan untuk jaminan hari tua mereka. Lanjut Awal, pengelolannya dimulai dari investasi, perbankan, obligasi, dan dana reksa.

“Itu semuanya nanti menggunakan prinsip-prinsip syariah, tidak boleh pada beberapa tempat investasinya yang tidak sesuai syariah. Jadi nanti memang akan dijaga oleh penasehat syariah kita, memang harus murni dikelola secara syariah,” subutnya.

Sedangkan dalam penggunaannya, tidak menggunakan dalam ketidak pastian, misalnya untuk program jaminan kematian, di sini pihaknya akan mengimbau kepada seluruh pekerja untuk menyetorkan seluruh iurannya.

“Ini misalnya kalau terjadi musibah, nanti akan jadi gotong royong kita menyetorkan untuk membantu saudara kita yang musibah, jadi tidak membeli risiko tapi kita bersedekah jadi sifatnya berbeda,” jelasnya.

Selanjutnya, Awal menyebutkan membayar iuran mungkin untuk membeli risiko, namun kalau sekarang bayar iuran untuk bersedekah, jadi menolong kalau ada yang musibah niatnya sudah berubah.

Selain itu, pada JHT BPJAMSOSTEK setelah keluar dari pekerjaan, jika ingin mencairkan saldo tabungan maka pihaknya tidak akan memotong tabungan tersebut, bahkan peserta akan menerima pengembangan melalui bagi hasil.

“Ini dikarenakan tidak ada biaya bulanan, dan begitu dapat hasil pengembangan akan dikembalikan bulat-bulat ke peserta, karena kita tidak mengambil fee dari pengembangan itu. Kita ambil dari yang lain, karena kita bagian dari negara,” tutupnya. | AYU, Kontributor Banda Aceh

Anara

Komentar

Loading...