BPJAMSOSTEK Launching Layanan Syariah di Aceh

BPJAMSOSTEK Launching Layanan Syariah di Aceh
BPJAMSOSTEK melaunching layanan syariah di Aceh, Rabu 17 November 2021. | Foto: KBA.ONE, Tasya

KBA.ONE, Banda Aceh – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) melaunching layanan syariah BPJAMSOSTEK di Provinsi Aceh, di Gedung Amel Convention Hall, Rabu 17 November 2021.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, berharap dengan adanya layanan syariah ini, sebanyak 2,3 juta total pekerja di Aceh bisa ikut terdaftar menjadi peserta BPJAMSOSTEK. "Jadi mohon support dari pak Sekda dan bapak ibu sekalian, untuk dapat memberikan dukungan kepada para pekerja agar mereka terlindungi," pintanya.

Ia meyebutkan saat ini program-program seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) juga memberikan manfaat tambahan berupa beasiswa. Ia juga berharap agar pencadangan ini bisa mendorong kepesertaan di daerah Aceh. "Karena, sebetulnya itu kebutuhan bagi mereka," tambahnya.

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, mengatakan sudah lama Indonesia dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Namun, sudah lama sistem ekonomi syariah tertinggal dengan negara-negara muslim lainnya.

"Di Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019-2024, untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, dapat diartikan melalui penciptaan sistem ekonomi yang mendapatkan prinsip-prinsip Islam syariah," jelasnya.

Sebagai bagian dari ekosistem ekonomi Indonesia, kata dia, BPJAMSOSTEK memiliki komitmen penuh untuk memberikan kontribusi dalam memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Berdasarkan data per Oktober 2021, jumlah pekerja yang terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan secara nasional mencapai 51,11 juta pekerja, dengan dana keuangan BPKAMSOSTEK mencapai Rp536 triliun.

Ketua Steering Committee Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Soeprayitno, menuturkan terkait dengan hal-hal ataupun persoalan yang akan muncul, pihaknya telah membuat tiga komisi yaitu komisi kebijakan, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi (monev). "Pertama kali kami nanti akan melakukan monev itu di Aceh. Insya Allah nanti kita akan monev sambil cari durian," sambungnya.

"Apresiasi saya kepada kita semua, yang terus mengembangkan sistem jaminan sosial nasional khususnya kepada BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dapat menghadirkan layanan syariah jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Aceh," ucap Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah.

Ia menyampaikan Aceh merupakan provinsi dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia, gambaran sosiografis penduduk Provinsi Aceh ini akan menjadi kekuatan dan potensi bagi Aceh untuk menjadi yang terdepan dalam menata, serta mengembangkan layanan ekonomi syariah yang akumulatif dan dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional kita.

"Apalagi, didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan layanan sosial berbasis syariah untuk menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja di Provinsi Aceh," lanjutnya.

Halaman12
Anara

Komentar

Loading...