Bramacorah Free Port

Bramacorah Free Port
Ilustrasi | google.com

Orang-orang yang pernah dijadikan "martir" di BPKS, ditendang di tengah jalan: Zubir Sahim, Sahrul Sauta,  Saiful Ahmad, dan kini giliran Sayid Fadhil. 

ADA banyak aparatur negara yang "hobi" memperbaiki sistem menjadi lebih baik ketika ia menjabat. Sikap ini bagus sebenarnya jika tujuannya untuk memangkas birokrasi yang ruwet, atau mengganti bawahan secara objektif.

Namun, dari banyak aparatur itu, hanya sedikit yang mampu objektif. Semua pertimbangan dilakukan secara subjektif: sesuai pandangan sendiri, bahkan tak jarang hasil gelitik para pembusuk. Ini yang sering berakibat fatal pada sistem. Terlihat baik dari luar tapi centang perenang dan mendidih di dalam.

BPKS adalah salah satu contoh lembaga yang coba dibenahi secara objektif tapi dihalangi secara kolektif. Para "penggawa" penghalang itu sebagian sudah uzur dan termasyhur di zamannya. Tapi, bisikan yang mereka hembuskan justru efektif merusak ranting-ranting baik di pohon BPKS. 

Belum waktunya ranting itu patah secara alamiah tapi barisan orang uzur dan pembisik pembusuk itu sudah mengambil kapak, lalu memangkasnya. Ini tentu melawan hukum alam karena harusnya angin yang datang mematahkan ranting itu.

Menjadi makin tidak sehat ketika bisikan itu kemudian berbuah pemberangusan. DKS mengeluarkan surat mengganti Kepala BPKS Sayid Fadhil. Padahal, ia baru beberapa bulan berbenah, membersihkan tumpukan ranting-ranting buruk di dapur BPKS. Fadhil mencoba profesional ketika memegang tali kekang badan tersebut. Dan boleh jadi Fadhil salah satu ranting baik di BPKS.

Namun, kita juga tidak usah heran. Apa yang dilakukan DKS adalah fenomena umum di birokrasi Aceh. Jika bukan saudara, keluarga, istri, mertua, de geng, atau tim pemenangan bla bla bla, seseorang tidak gampang berkarir dalam birokrasi. Jika keluarga kita bisa, buat apa orang lain? Mungkin begitu kira-kira.

Maka sah-sah saja jika kemudian Fadhil ingin menggugat DKS. Itu adalah langkah yang tepat. Dia harus melawan dan menggugat orang-orang besar di DKS dan Dewan Pengawas ke ranah hukum.

Sikap ini bukan untuk menunjukkan siapa paling kuat tapi demi BPKS yang lebih baik. Hukum yang akan menjadi pintu terakhir pembuktian siapa yang keliru kelak.

Tapi, apa iya BPKS harus diributkan terus menerus saban tahun? Para kepalanya selalu dihempas di tengah jalan jika ogah memenuhi syahwat politik dan bisnis para oknum di pusaran lembaga itu?

Mari melihat BPKS dari perspektif profesional, bukan nalar emosional yang bersumbu kepada dendam. Karena kita, juga Anda-Anda, belum tentu lebih baik dari orang-orang yang pernah dijadikan "martir" di BPKS, ditendang di tengah jalan: Zubir Sahim, Sahrul Sauta,  Saiful Ahmad, dan kini giliran Sayid Fadhil. 

Mereka "digoreng hangus" di atas kuali subjektivitas dan bisikan kasar. Lalu, apakah Zubir (kini Dirut PDPA),  Sauta,  Saiful,  dan Fadhil adalah ranting-ranting buruk dan lapuk di BPKS? Jika itu anggapan Anda,  bisa jadi  persekongkolan yang Anda lakukan lebih bedebah ketimbang bramacorah Free Port Sabang terdahulu. ***

.

Komentar

Loading...