Bukan Pemerintahan Keledai

Bukan Pemerintahan Keledai
ilustrasi: Jarjeer Mules

HARUSNYA 1 Januari 2018 menjadi momentum bagi Aceh untuk melanjutkan membangun. Di awal tahun ini, pemerintah seharusnya mulai melelang paket-paket proyek kepada para rekanan untuk mencari pemenang dengan harga terbaik.

Harusnya ini menjadi waktu bagi para kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berkualitas yang menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh. Apalagi daerah ini masih sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Namun keinginan itu masih jadi mimpi di siang bolong; jauh panggang dari api, atau apapun istilah yang menyebutkan bahwa janji untuk melaksanakan APBA tepat waktu tak mungkin terealisasi.

Berbagai retorika politik yang disampaikan oleh legislatif dan eksekutif bak acara berbalas pantun yang tak pernah habis; saling menyerang. Bahkan lewat proses debat kusir yang tak berujung dan produktif.

Namun tak ada satupun dari mereka yang berupaya benar-benar menyelesaikan urusan itu sungguh-sungguh. Seandainya eksekutif ingin menuntaskan masalah ini, ada banyak cara untuk menuntaskan urusan ini dengan rekan mereka di legislatif.

Demikian juga dengan legislatif. Seandainya mereka ingin membantu pemerintah untuk segera mengesahkan APBA tepat waktu, akan ada banyak cara untuk melakukannya. Termasuk mengabaikan keinginan untuk mengatur proyek-proyek mereka lewat dana aspirasi yang dititipkan di Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Tapi memang kita bermasalah dengan uang. Tak ada uang; perang, kebanyakan uang; bingung. Dulu, saat kesenjangan menjajah Aceh, kita tak ragu mengangkat telunjuk dan senjata dan menuding orang lain sebagai biang kehancuran.

Dan kini, setelah kita bergelimang harta. Bahkan anggaran yang tersedia pun tak mampu dihabiskan. Konon lagi dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Uang malah menjadi sumber kemudaratan dan perpecahan. Harusnya ini menjadi bahan introspeksi. Bahkan keledai pun tak jatuh dua kali ke lubang sama.

Komentar

Loading...