Bukan Stempel Biasa

Bukan Stempel Biasa
Ilustrasi | Shutterstock

Di dalam ilmu sigilografi, stempel atau cap adalah bentuk simbolis mewakili kehadiran seseorang; raja atau kelompok lembaga-lembaga pemerintah.

Di Kabupaten Pidie, Aceh, Kamis 20 Juni 2019, kahadiran stempel tiba-tiba mengubah paradigma; dari positif ke hal negatif yang meletupkan akal waras. Ini terjadi di ruang anggota dewan terhormat. Bayangkan, pidato Bupati Pidie tentang Rancangan Qanun LKPJ Bupati Pidie tahun anggaran  2018, dicap dengan stempel Gubernur Aceh. Anggota DPRK Pidie pun sontak protes keras.

Ruang dewan terhormat yang semula hening, mendadak riuh rendah. "Bagaimana ini? Kenapa bisa ada  stempel Gubernur Aceh di LKPJ Bupati Pidie? Ada apa ini, apa kita dikerjain? LKPJ Bupati Pidie, kok, ada cap stempel Gubernur Aceh. Seharusnya, stempelnya milik Pemerintah Kabupaten Pidie," interupsi Isa Alima, anggota Dewan dari Partai Gerindra. Dan rekan sejawat Isa Alima tercengang.

Ironinya, Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud, saat membacakan pidato bupati tersebut juga tidak tahu adanya cap stempel Gubernur Aceh dalam dokumen yang dibacakannya.

Karena janggal, pimpinan sidang langsung meminta klarifikasi soal tersebut kepada Wakil Bupati Pidie.

"Ini merupakan kesalahan administrasi yang tidak disangka. Sekali lagi saya memohon maaf sebesar-besarnya," ujar Wabup Pidie.

Maaf sudah disampaikan, tapi jejak stempel Gubernur Aceh—notabene orang nomor satu di jajaran Pemerintah Aceh—jelas menyisakan tanya segunung. Bagaimana mungkin stempel Gubernur Aceh ada di Pemerintahan Kabupaten Pidie?

Di dalam ilmu sigilografi, stempel atau cap adalah bentuk simbolis mewakili kehadiran seseorang; raja atau kelompok lembaga-lembaga pemerintah. Jika kedua pihak membuat perjanjian, biasanya, ada bukti pernyataan tertulis yang isinya disepakati bersama.

Agar isi perjanjian itu menjadi sah maka para pihak diminta membubuhkan “tanda pengenal” berupa tanda tangan atau cap. Atau, dapat juga keduanya membubuhkan materai untuk keperluan ini, bahkan keperluan kobaran perang sekalipun.

Ilmu sigilografi  tak cuma mengajarkan pengetahuan mengenai bentuk fisik dan usia sebuah stempel. Tapi juga tentang isi dokumen-dokumen yang dibubuhi cap dan meterai.  

Maka jelas tanpa kehadiran stempel, atau cap, disamping tanda tangan dari satu atau semua pihak yang bersangkutan, perjanjian atau dokumen-dokumen penting lainnya dianggap tidak sah. Dan isinya tidak dapat diberlakukan atau dipertanggungjawabkan.

Pertanyaannya, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas “kehadiran” Gubernur Aceh (Pemerintah Aceh) di ruang sidang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Kamis kemarin?

Tentu Bupati Pidie Abu Syik, wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud, dan orang-orang yang terlibat menuntaskan dokumen pidato itu hingga sampai ke forum sidang dewan terhormat. Karena, bisa jadi, ketidakberesan ini bukan kali pertama dilakukan.

Kata “maaf atas kekeliruan administrasi ini”, secara etimologi dan hukum belum inkrah. Harus ada proses penyelidikan dan penyidikan dari polisi atas “ketidaksopanan” aparatur menggunakan stempel Gubernur Aceh bukan pada tempatnya. Karena ini bukanlah stempel biasa! ***

Komentar

Loading...