Buku Nikah Bakal 'Pensiun', Digantikan oleh Kartu Nikah

Buku Nikah Bakal 'Pensiun', Digantikan oleh Kartu Nikah
Model kartu nikah yang akan dikeluarkan Kementerian Agama | Detik/Dokumentasi Kemenag

KBA.ONE, Jakarta - Terobosan baru dilakukan Kementerian Agama yang akan segera menerbitkan kartu nikah menggantikan buku nikah yang dipakai selama ini. Kartu nikah ini bentuknya kira-kira sebesar dan setipis KTP.

Direktur Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama, Muhammadiyah Amin mengatakan terbitan perdana kartu nikah akan dimulai pada akhir November 2018. Sementara, pasangan yang menikah akan mendapat buku serta kartu nikah. "Kartu nikah berisi tentang informasi pernikahan yang bersangkutan seperti nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, tempat dan tanggal nikah," ujar Amin, Ahad, 11 November 2018, seperti dilansir Detik.

Di dalam kartu nikah akan ada kode QR yang terhubung dengan aplikasi Simkah atau Sistem Informasi Manajemen Nikah. "Buku nikah dan kartu nikah yang akan diberikan kepada pasangan nikah diberi kode QR yang dapat dibaca dengan menggunakan barcode atau QR scanner yang tersambung dengan aplikasi Simkah untuk mengatasi maraknya pemalsuan buku nikah," ungkap Amin.

Penerbitan kartu nikah akan dimulai di kota-kota besar seperti Jakarta. Nantinya, kartu nikah benar-benar menggantikan peran buku nikah yang akan "pensiun" pada 2020. "Kita rencanakan 2020 buku nikah sudah tidak dipakai," tutur Amin.

Secara fisik, kartu nikah berbentuk persegi panjang dengan tulisan Kementerian Agama dan 'Kartu Nikah' di atasnya. Kartu tersebut berlatar hijau dengan banyak logo Kemenag yang dibuat transparan.

Sementara di bagian tengah ada foto pria dan wanita. Lalu di bawah ada kode QR yang bisa dipindai dan kemudian akan menampilkan data-data pasangan yang menikah tersebut.

Telah Ada Sejak 2017

Namun, sejak 2017 kartu nikah tersebut telah diperkenalkan. Dikutip dari laman Bimasislam Kemenag, Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Tempe di Kabupaten Bajo, Sulawesi Selatan pada Maret tahun itu telah menghadirkan kartu nikah. Kartu nikah tersebut diberikan berdasarkan permintaan dari pasangan yang mendapatkan pelayanan nikah di KUA Tempe.

Kepala KUA Tempe, Hasbi saat itu menyampaikan kartu nikah yang mereka buat sangat diminati oleh pasangan pengantin. “Hampir semua pasangan yang menikah memesan kartu nikah," ujar Hasbi.

Menilik dari bentuknya, kartu nikah di KUA Tempe tersebut ukurannya hampir sama dengan kartu nikah yang bakal dirilis Kemenag. Hanya saja, desainnya simpel. Ada foto pasangan yang diberikan stempel Kemenag di tengahnya. Sedangkan bagian belakang kartu memuat data keduanya.

Kartu Nikah yang dikeluarkan KUA Tempe |  Bimasislam.kemenag.go.id

Dari informasi di laman tersebut dijelaskan, pengadaan kartu nikah menjadi strategi publikasi bagi KUA Tempe. Informasi tentang kartu nikah itu sudah banyak diketahui oleh masyarakat Wajo. “Namun kami menegaskan bahwa kartu nikah bukan menjadi layanan wajib yang harus diberikan setiap KUA," ujar Hasbi.

Dia mengatakan kartu nikah bagian dari inovasi KUA Tempe. Inovasi tentang kartu nikah ini mengalir karena melihat banyaknya permintaan masyarakat yang menginginkan adanya kartu tanda bukti untuk pasangan yang sudah menikah.

Kartu diadakan berdasarkan permintaan pasangan yang menikah yang menggunakan jasa layanan KUA Tempe dan setiap pasangan dikenakan biaya Rp50 ribu. Biaya tersebut digunakan untuk pembuatan kartu yang mencakup biaya pengambilan foto pasangan suami istri dan pencetakan kartu nikah.

'Ditegur' Kemenag

Masih mengacu pada laman yang sama di artikel berbeda, inovasi kartu nikah KUA Tempe itu menurut mantan Kasubdit Pemberdayaan KUA, Adib Machrus dibolehkan selama terkait dengan aspek teknis dan menjadi tambahan tugas KUA.

Menurut Adib, ketika KUA memberikan layanan tambahan seperti kartu nikah, tentunya harus ada payung hukum yang menjadi dasar bagi KUA memberikan dalam memberikan layanan tersebut. Apalagi bagi masyarakat yang membutuhkan harus keluar biaya tambahan yang tidak diatur oleh regulasi. “Setiap layanan yang diberikan KUA harus ada aturan yang menjadi pijakan pelaksanaan layanan itu. Tidak boleh lah KUA membuat inovasi lalu hasil inovasinya menarik biaya yang tidak ada aturannya. Ini tidak boleh, agar tidak offside“, ujar Adib.

Saat itu, Adib menambahkan, belum ada regulasi yang mengatur tentang pemberian layanan kartu nikah. Namun, kini Kemenag berubah pikiran sepertinya. Kemungkinan, ide mengeluarkan kartu nikah diadopsi dari inovasi KUA Tempe.

Komentar

Loading...