Cari Sensasi Lewat Cemeti

Cari Sensasi Lewat Cemeti
Eksekusi hukuman cambuk di Aceh | Antara

BELUM berjalan jauh, Pemerintah Aceh seperti kehilangan ide. Adalah rencana mereka mengubah aturan pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh. Jika awalnya dilaksanakan di tempat umum, Wakil Gubernur Nova Iriansyah mengatakan ada wacana untuk meminimalisir dampak hukuman cambuk dengan menyembunyikan eksekusi di ruang tertutup.

Meski dia memastikan hal ini harus melewati serangkaian diskusi panjang, urusan cambuk-mencambuk ini sebenarnya tak perlu dibahas, setidaknya belum sekarang. Selama ini, hukuman cambuk cukup memberikan perubahan. Namun dengan tingginya kerusakan dan rendahnya pemahaman di masyarakat, pelanggaran terus saja terjadi.

Soal pengaruh buruk hukuman ini terhadap investasi, ini juga terkesan mengada-ada. Dalam pelaksanaannya, sangat jelas batasan siapa yang layak atau tidak dicambuk. Aturan ini tak dilaksanakan semena-mena. Bahkan beberapa waktu lalu, seorang pejudi nonmuslim memilih dicambuk ketimbang dipenjara.

Investasi sangat dipengaruhi urusan keamanan dan pasokan energi. Dua hal ini masih sangat rapuh di Aceh. Lihat saja kasus penghadangan bongkar muat milik PT Medco, beberapa waktu lalu. Soal listrik? Jangankan investor, anak kecil saja tahu bagaimana buruknya pelayanan PLN yang berulang kali memadamkan aliran listrik dengan berbagai alasan, bahkan di saat mereka, anak-anak itu, melaksanakan ujian nasional.

Yang terjadi dalam pelaksanaan syariat Islam tak ada upaya serius memperkuat fungsi dan posisi Wilayatul Hisbah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan hukum syariat Islam dalam sistem sosial di Aceh. Dengan tingkat pelanggaran tinggi, dan tekanan yang kuat kepada penegakan hukum syariat Islam, lembaga ini seperti tak bertaji. Mereka bahkan tak memiliki jumlah penyidik yang memadai.

Pelaksanaan hukuman juga kerap diintervensi saat berhadapan dengan sumbu kekuasaan. Belum lagi, sering kali aparat WH tak berdaya saat berhadapan dengan pelanggar syariat yang “berseragam” tentara atau polisi. Jika yang terbuka saja dapat dengan mudah dikelabui, apalagi yang tertutup.

Pejabat di Dinas Syariat Islam Aceh juga tak perlu latah; menanggapi hal ini dengan cara berlebihan. Apalagi menjadikan isu ini sekadar “dagangan kecap” dengan harapan tetap dipertahankan dalam kabinet Irwandi-Nova. Pejabat jangan gagal fokus. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah penguatan lembaga WH dan menjadikan personil di dalamnya lebih berdaya.

Satu hal penting lainnya adalah memastikan setiap orang yang melanggar aturan ini benar-benar dicambuk di depan umum. Ketimbang merancang lokasi eksekusi cambuk, mendingan Dinas Syariat Islam Aceh memastikan agar semua instansi vertikal di Aceh mengikuti aturan ini, tanpa terkecuali. Aturan hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Komentar

Loading...