Cegah Teror, Austria Wajib Pendataan Para Imam

Cegah Teror, Austria Wajib Pendataan Para Imam
Orang-orang berkabung untuk mengenang para korban serangan teroris di Wina, Austria, pada 5 November 2020. Pemerintah Austria pada Selasa (3/11) mengumumkan masa berkabung nasional selama tiga hari pascaserangan teror mematikan yang menewaskan empati orang dan satu pelaku di ibu kota negara tersebut pada Senin (2/11) malam. (Xinhua / Georges Schneider).

Orang yang mencoba menegakkan hukum agama diancam penjara hingga dua tahun.

KBA.ONE, Wina - Pemerintah Austria resmi mewajibkan pendataan para imam Muslim mulai Jumat kemarin. Kebijakan ini mereka ambil dengan dalih untuk mengurangi terorisme setelah serangan teror di Wina pada November kemarin.

Austria juga menyerukan negara Uni Eropa lain mengikuti jejaknya. Wawancara dengan surat kabar Jerman Die Welt, Menteri Urusan Eropa Austria Karoline Edtstadler mengatakan pendaftaran Imam adalah kunci untuk sesuatu yang ia sebut sebagai perang melawan politik Islam.

"Kebanyakan imam bergerak melalui banyak negara Uni Eropa, jadi otoritas keamanan perlu tahu siapa yang berdakwah dan di masjid mana (mereka berdakwah) pada waktu tertentu," kata Edtstadler, anggota Partai Rakyat Austria konservatif Kurz dikutip dari Deutsche Welle, Ahad, 3 Januari 2020 .

Karoline Edtstadler menyerukan agar dana Uni Eropa yang dikeluarkan harus dikontrol dengan ketat sehingga mereka tidak pergi ke organisasi dan asosiasi yang mendukung posisi Islamis dan anti-Semit. "Larangan pembiayaan luar negeri untuk masjid, yang sudah diberlakukan di Austria, juga bisa dibayangkan," katanya.

Pendaftaran dan pendataan para imam ini merupakan salah satu dari beberapa kebijakan baru yang diambil pemerintah Kanselir Sebastian Kurz setelah serangan teror 2 November di Wina. Empat warga sipil terbunuh dan 23 lainnya luka-luka setelah seorang pria berusia 20 tahun melepaskan tembakan di pusat ibu kota Austria.

Kebijakan lainnya adalah pembuatan pasal pidana baru atas asosiasi ekstremis bermotif agama. Orang yang sengaja mengubah konstitusi Austria atau mencoba menegakkan hukum agama diancam penjara hingga dua tahun.

Ada juga kebijakan memasukkan siapa pun yang mendukung karena teroris ke dalam daftar, yang disebut daftar teror.

Selain itu, pemerintah Austria melarang penggunaan simbol-simbol organisasi ekstremis tertentu di Austria. Beberapa organisasi yang dilarang adalah ISIS, Ikhwanul Muslimin, The Grey Wolf atau Borzkurtlar ekstrimis sayap kanan Turki, Partai Pekerja Kurdistan (PKK), dan Gerakan Identiter Austria nasionalis sayap kanan. ***

Komentar

Loading...