Dampak Refocusing Anggaran, ASN di Pidie Terpaksa "Kencangkan Ikat Pinggang"

Oleh ,
Dampak Refocusing Anggaran, ASN di Pidie Terpaksa "Kencangkan Ikat Pinggang"
Ilustrasi. | Foto: Ist

KBA.ONE, Pidie - Dampak refocusing anggaran, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pidie, terpaksa "kencangkan ikat pinggang", karena hanya menerima gaji saja. Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pidie, Idhami, Rabu 24 Maret 2021.

Idhami mengatakan dengan adanya refocusing anggaran tersebut ASN hanya menerima gaji saja, tanpa adanya penghasilan tambahan laianya, atau dengan kata lain SN terpaksa kencangkan ikat pinggan.

"Apa boleh buat, untuk tahun 2021 ini ASN di Pidie terpaksa kencangkan ikat penunggang. Terima gaji saja," ujarnya.

Dijelaskan, dari total anggaran Dana Alokasi Umun (DAU) Pidie tahun 2021 sejumlah Rp 850 miliar, dilakukan pemangkasan sebanyak Rp 27 miliar oleh pemerintah pusat, dan sisanya Rp823 miliar dilakukan refocusing sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021, dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, mengamanatkan, refocusing anggaran sebanyak delapan persen dari total pagu DAU setelah pemotongan.

"Jika pagu anggaran DAU yang kita terima dilakukan refocusing delapan persen, artinya ada sekitar Rp65 miliar, yang nantinya diperuntukkan untuk penanganan pandemi Covid-19 di Pidie," sebut Sekda.

Jika diakumulasi secara keseluruhan DAU yang direfocusing, tidak termasuk gaji ASN yang diperkirakan sekitar Rp500 miliar lebih. Itu semua sudah termasuk gaji ke 13, adalah kegiatan dan belanja lainnya seperti tunjangan jabatan, honorarium, perjalanan dunas, biaya pemeliharaan kendaraan, belanja Bahan Bakar Minyak (BBM), tunjangan hari raya, dan  sejumlah kegiatan lainnya yang dibiayai DAU. Sekitar 50 persen yang terimbas refocusing, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

"Dampak refocusing ada sekitar 50 persen belanja dari sumber DAU yang dilakukan rasionalisasi disetiap kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)," ungkap Sekda.***

Komentar

Loading...