Dana Hibah untuk OKP, Inspektorat dan BPKP Harus Lakukan Audit

Dana Hibah untuk OKP, Inspektorat dan BPKP Harus Lakukan Audit
Ilustrasi. |Foto: Ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Pemerintah Aceh telah megelontorkan Rp9,5 miliar dana hibah Covid-19 untuk 100 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) se-Aceh akhir tahun 2020, dan diduga melanggar Permendagri Nomor 39 tahun 2020, Inspektorat Aceh dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta lakukan Audit.

Tim KBA.ONE menurunkan tiga tulisan terkait dana hibah kepada OKP, Ormas, BEM, dan Underbow Partai)

Bicara Covid-19, tak hanya bicara angka, seperti jumlah kasus, jumlah korban meninggal, dan jumlah pasien yang sembuh. Tetapi juga bicara bagaimana penanganannya, serta berapa besar anggaran yang dibutuhkan. Namun jika bicara anggaran dalam penanganan Covid-19 di negeri ini, baik tingkat pusat maupun tingkat provinsi, kerap menjadi isu seksi hingga menarik untuk dibahas.

Besarnya dana Covid-19 terkadang bisa menjadi belenggu bagi pengambil kebijakan, bahkan bisa mengantarnya ke balik jeruji besi seperti yang terjadi pada Menteri Sosial Juliari P Batubara, diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan korupsi bansos Covid-19 senilai Rp17 miliar.

Bagi-bagi kue dana Covid-19 sepertinya juga mulai dilakoni Pemerintah Aceh. Besaran anggaran refocusing dengan nilai fantastis Rp9,5 miliar digelontorkan begitu saja di penghujung tahun 2020 untuk 100 organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan pagayuban di Aceh.

Kebijakan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, terkait penanganan Covid-19 yang dikemas dalam bentuk dana hibah untuk 100 OKP ini menuai kritik, sebab dinilai tidak berdampak pada penanganan Covid-19 di Aceh.

Penggelontoran Rp9,5 miliar dana hibah covid-19 untuk 100 OKP ini, diduga sebagai salah satu upaya kepala daerah dalam menjaring suara untuk mencalonkan diri menjelang pilkada, dan hal tersebut merupakan bagian dari politisasi anggaran, papar Alfian MaTA pada diskusi "Kupas Tuntas Polemik Dana Hibah", Kamis 27 Januari 2021.

“Dana hibah itu rawan digunakan terutama oleh kepala daerah untuk kegunaan politisasi keuangan jelang pilkada, besaran dana hibah akan terus bertambah. Sehingga perlu diawasi oleh pihak inspektorat, masyarakat dan DPRA juga perlu mengawasi sebagaai orang diluar Pemerintah," tambah Alfian.

Saat kegiatan Kupas Tuntas Polemik Dana Hibah. | Foto: Ist

Pengamat ekonomi dan pembangunan dari Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Aceh, Dr. Taufiq Abdul Rahim juga mencium aroma tak sedap dalam pemberian dana hibah untuk OKP, pagayuban, anderbow partai dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi di Aceh. Ia menilai pemberian dana hibah Covid-19 itu salah prosedur dan tidak tepat sasaran.

Jika melihat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2020, dijelaskan dana tersebut merupakan dana refocusing Covid-19 yang semestinya digunakan untuk membantu Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka mengahadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Komentar

Loading...