DAS Krueng Aceh Ditertibkan, Bupati Aceh Besar Minta Bongkar Bangunan dan Tanaman

DAS Krueng Aceh Ditertibkan, Bupati Aceh Besar Minta Bongkar Bangunan dan Tanaman
Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Kawasan Bakoi, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. | Foto: KBA.ONE

KBA.ONE, Banda Aceh - Bupati Aceh Besar, H. Mawardi Aly telah menerbitkan surat perintah pembongkaran bangunan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Krung Aceh, di wilayah Aceh Besar.

Surat perintah bongkar tersebut ditandatangani oleh Marwardi Aly bernomor 614/2804 tanggal 06 Juli 2020, yang ditujukan kepada para pihak yang mengelola kawasan DAS Krueng Aceh.

Menurut Bupati Aceh Besar, surat penertiban itu dikeluarkan berdasarkan permintaan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra I melalui surat kepada Bupati Aceh Besar, yang bernomor SA.0401- Bws 1/185 tanggal 12 Februari 2020.

Surat itu meminta Bupati Aceh Besar untuk memfasilitasi penertiban dalam rangka penataan kawasan Krueng Aceh floodway atau kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang selama ini telah disalahgunakan oleh masyarakat.

Surat itu juga menegaskan kepada pengelola lahan agar dengan rela membongkar bangunan permanen dan memotong tumbuhan besar agar fungsi DAS tidak terganggu.

Kemudian, surat tersebut ditembuskan kepada Gubernur Aceh, Ketua DPRK Aceh Besar, Dandim 0101/BS di Banda Aceh, Kapolres Aceh Besar serta Kasatpol PP dan WH Aceh Besar, Kepala Balai Sungai Wilayah Sumatra I serta para Camat di wilayah-wilayah pengelola kawasan sungai di Aceh Besar.

Sementara itu, Muhammad Hasan, 60 tahun, seorang pengelola kawasan DAS Krueng Aceh, kepada KBA.ONE, Rabu 12 Agustus 2020, mengaku belum mengetahui perihal surat penertiban tetsebut.

Surat perintah yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Besar. | Foto: KBA.ONE

"Jika kami ditertibkan agar bongkar tempat usaha non permanen, tentunya harus bongkar gedung permanen milik pemerintah terlebih dahulu," ujarnya.

Masyarakat sekitar DAS Krueng Aceh kawasan Bakoi, kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, juga mengaku bingung atas kehadiran gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di kawasan terlarang DAS Krueng Aceh.

"Sebab ada plang larangan dan peraturan serta pasal-pasal pidana jika kita bangun bangunan. Tapi gedung ANRI dibangun tepat di samping plang larangan itu," ujar Usman salah satu warga Bakoi.

Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang pengolaan DAS. Dalam peraturan tersebut dijelaskan DAS berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut. Dengan demikian, jika DAS Krueng Aceh dibuat bangunan permanen, maka dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat, salah satunya banjir.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengairan Aceh, Mawardi, pernah diminta keterangan soal gedung ANRI yang dibangun di atas DAS Krueng Aceh. Namun ia menjelaskan, itu bukan wewenang Dinas Pengairan Aceh.

Menurut info dari pengelola Perizinan Satu Atap di Aceh Besar bahwa gedung ANRI di Bakoi, Kecamatan Ingin Jaya belum pernah mengurus Izin Membangun Bangunan (IMB).

Kemudian, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar, Iskandar, saat dimintai keterangan mengaku lupa soal IMB gedung ANRI. "Sebab saat ini pengurusan IMB melalui Online Single Submission (OSS)," katanya.

Untuk mendapatkan kepastian penggunaan lahan DAS Krueng Aceh, KBA.ONE meminta keterangan pihak Balai Sungai Wilayah Sumatra I, namun pihak balai memilih bungkam setelah lima kali permintaan wawancara diajukan.***

Komentar

Loading...