Dewan Sahkan Raqan SOTK MPD Aceh Tengah, Pengurus Jadi 15 Orang

Dewan Sahkan Raqan SOTK MPD Aceh Tengah, Pengurus Jadi 15 Orang
Mewakili Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar, Asisten I, Mursyd bersalaman dengan Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah, Edi Kurniawan usai Qanun SOTK MPD disahkan. | Foto : Ist

KBA.ONE, Takengon - Penyempurnaan qanun nomor 1 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Majelis Pendidikan Daerah (MPD) resmi disahkan lembaga DPRK Aceh Tengah, Selasa 16 November 2021.

Pengesahan rancangan qanun (raqan) SOTK MPD menjadi qanun tersebut, dilakukan setelah empat fraksi di DPRK menyetujui produk hukum itu dan disahkan menjadi peraturan daerah. 

Empat fraksi tersebut yakni, Fraksi PDIP, Gerindra, Golkar dan Fraksi Gabungan Keramat Mufakat. 

Dalam penyempurnaan raqan itu memuat, anggota MPD yang sebelumnya berjumlah 13 orang kini menjadi 15 orang. Jumlah Wakil ketua menjadi du orang, sebelumnya hanya satu orang. Lain itu, turut ditambah Komisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Mutu Sekolah. 

Sebagai syarat menjadi Anggota MPD, minimal berpendidikan Sarjana (Strata-1). Adanya keterwakilan perempuan minimal 30 persen, dan adanya pemilihan tahap awal oleh panitia yang independen sebelum anggota MPD ditetapkan oleh Bupati Aceh Tengah. 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Tengah, Arwin Mega, didampingi Wakil Ketua Edi Kurniawan dan Anshary LT, serta dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPRK. 

“Dengan adanya penyempurnaan SOTK ini, diharapkan Majelis Pendidikan Daerah mampu menjalankan tupoksinya dengan penuh tanggung jawab dan membawa arah pendidikan kita lebih baik lagi,” ujar Arwin Mega sesaat pengesahan Raqan tersebut. 

Asisten I Setdakab Aceh Tengah, mewakili Bupati Shabela Abubakar, menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat yang telah melaksanakan pembahasan dan menyetujui pengesahan qanun tentang SOTK MPD Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan adanya penyempurnaan dalam SOTK itu, kata dia, mampu menghasilkan lembaga MPD yang berperan sebagai penyalur aspirasi dan ide-ide serta prakarsa dalam melahirkan program kebijakan pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah.

“Dan lebih dari itu, tentu saja kita berharap nantinya organisasi MPD ini akan diisi oleh para pakar pendidikan, penyelenggara pendidikan, maupun organisasi profesi, sehingga dapat mengembangkan mutu pendidikan sekaligus dengan pembinaan akhlak sesuai dengan tuntunan syariat Islam,” katanya membacakan pidato Shabela Abubakar. 

Untuk diketahui, raqan tentang SOTK MPD yang beberapa waktu lalu dibahas bersama Baleg DPRK Aceh Tengah, telah disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk difasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapat persetujuan sesuai surat Gubernur Aceh Nomor: 180/15921 tanggal 15 September 2021 perihal hasil fasilitasi Rancangan Qanun tentang SOTK MPD Aceh Tengah.

Anara

Komentar

Loading...