Di Balik Polemik Berhentinya Proyek Pabrik Semen

Di Balik Polemik Berhentinya Proyek Pabrik Semen

Sengkarut lahan menjadi alasan SIA menghentikan sementara proyek pabrik semen. Masyarakat berpendapat lain.

KBA.ONE, Banda Aceh - Di depan para wartawan yang diundangnya ke Cafe Canai Mamak, Lamteh, Banda Aceh, raut Bahar Samsu terlihat ceria. Namun, kebahagiaan itu sedikit sirna ketika Direktur Utama PT Semen Indonesia Aceh atau SIA ini menunjukkan sebuah foto berisi plang pengumuman penjualan tanah. “Bagaimana kita membangun di lokasi lahan pabrik jika masyarakat tidak bersedia pindah. Bahkan, mereka sengaja menanam palawija. Ada plang pengumuman tanah dijual dengan (harga) Rp15 ribu per meter," ujar Samsu, Sabtu, 14 Oktober 2017.

Keluhan Samsu itu terkait penghentian sementara proyek pabrik semen di Pidie oleh SIA. Alasan dihentikannya proyek, kata dia, karena belum ada titik temu soal lahan yang akan digarap perusahaannya seluas 1.550 hektare, antara warga dengan PT Samana Citra Agung. Menurut Samsu, lahan itu sebelumnya diklaim telah dibebaskan Samana.

Versi Samsu, secara hukum sudah jelas area 1.550 hektare itu telah menjadi milik perusahaannya. Hal ini sesuai dengan kesepakatan kepemilikan saham antara Samana Citra Agung dengan PT Semen Indonesia (persero). SIA merupakan perusahaan patungan yang dibentuk Samana bersama Semen Indonesia pada 25 November 2015 untuk menggarap pabrik semen di Pidie. "Bahkan seluruh perizinan yang dimiliki Samana Citra Agung telah diperbaharui oleh SIA," ujar Samsu.

Bahkan, kata dia, pengesahan surat legalitas pemilikan lahan telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional dengan nilai jual objek pajak secara keseluruhan mencapai Rp70 milliar. "Saat ini SIA telah mengeluarkan biaya Rp400 milliar sebagai investasi awal dari rencana Rp5,8 triliun hingga pengembangan kawasan pabrik. Termasuk seluruh biaya pengembangan masyarakat lewat program CSR," ujar Samsu.

SIA sendiri, kata Samsu, belum memberikan batas waktu kapan proyek dilanjutkan. Namun, mereka bersedia memberikan ruang dialog antara Pemerintah Pidie, Samana Citra Agung serta masyarakat untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah. "Ini dilakukan mengingat proyek pembangunan pabrik semen Laweung sangat strategis bagi Aceh untuk mempromosikan daerah bagi investor asing."

Direktur Utama PT Semen Indonesia Aceh Bahar Samsu | KBA.ONE/Azhari Bahrul

Sebelumnya, seorang warga Muara Tiga, Muhammad Jawahir menilai penghentian sementara bukan karena penolakan masyarakat Batee dan Laweueng, melainkan oleh pihak pemegang saham yakni PT Semen Indonesia. “(Penyebabnya) lebih kepada tahapan kinerja perusahaan (SIA) yang lamban menyelesaikan pemasalahan lahan masyarakat dan adendum Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)nya,” ujar pria yang akrab disapa Cek Mad ini, Jumat, 13 Oktober 2017.

Belakangan, kata dia, muncul isu yang menyudutkan penduduk setempat seolah-olah antiinvestasi. Padahal, tambah Cek Mad, masalah sebenarnya hanyalah kelalaian perusahaan yang tidak menampung aspirasi masyarakat. “Sebenarnya masyarakat mendukung pembangunan pabrik semen di Pidie, tetapi dengan syarat tidak merugikan daerah maupun lingkungan. Intinya, jadilah good mining practice atau praktik pertambangan yang baik, tanpa merugikan dan mengorbankan banyak pihak,” ujarnya.

Hal itu, kata dia, juga telah diungkapkan perwakilan masyarakat saat rapat adendum Amdal PT SIA di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh pada 20 September 2017. Saat itu, Ketua Komisi Penilai Amdal Aceh Saminuddin yang memimpin rapat mengatakan sepakat dokumen adendum PT SIA telah sesuai dengan regulasi yang ada. Ia meminta tim penyusun Amdal segera memperbaiki dokumen. "Apabila nanti dalam 21 hari (sejak 20 September) tidak diperbaiki, berarti tidak konsisten dengan keputusan hari ini," ujar Saminuddin saat itu.

Saat dihubungi kembali pada Ahad, 15 Oktober, Saminuddin mengatakan belum mendapatkan informasi tentang penghentian sementara parik semen. Ia akan mengecek dulu ke sekretariat Komsi Penilai Amdal. “Tapi yang jelas, pada saat rapat Komisi Penilai Amdal yang lalu, tak ada masalah teknis yang berarti lagi dan tidak ada peraturan yang dilanggar. Persoalannya hanyalah masalah sosial saja. Bupati Pidie yang turut dalam rapat tersebut berjanji akan segera menyelesaikannya,” ujar Saminuddin.

Alasan lain yang dinilai Cek Mad tak masuk akal, pernyataan SIA dalam surat 10 Oktober 2017 tentang penghentian proyek tersebut. Menurut dia, surat bernomor 205/KRE.DIR/10.2017 tersebut, menyinggung penghentian proyek juga erat kaitannya dengan surat rekomendasi panitia duek pakat penyamaan persepsi Forum Masyarakat Gampong Kemukiman Laweung pada 30 September lalu. “Seharunya perusahaan lebih bijaksana dalam menyikapinya dan harus merilis secara resmi pernyataan mengenai surat tersebut ke publik, agar tidak terjadi polemik di tengah masyarakat. Jadi penghentian ini tidak ada kaitannya dengan masyarakat atau surat rekomendasi Forum Masyarakat Gampong kemukiman Laweueng,” ujarnya.

Soal lahan diakui Cek Mad memang belum tuntas sepenuhnya. Namun, ia juga menilai Samana saat melakukan ganti rugi, justru tidak terbuka dalam menunjukkan bukti-bukti awal proses pembebasan lahan. “Seharusnya perusahaan transparan terhadap masyarakat dan ini harus diluruskan. Jangan lagi masyarakat tertipu."

Adapun kuasa hukum Samana, Safaruddin membantah jika penghentian proyek pabrik semen terkait lahan atau masalah lainya. “Soal lahan masyarakat masuk ke dalam areal IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan menimbulkan masalah, seperti yang diutarakan dalam surat PT SIA, itu kan mencari-cari alasan saja. SIA juga jangan mengada-ada mencari alasan penghentian tersebut karena permasalahan lahan,” ujar Safaruddin, Kamis pekan lalu.

Jauh-jauh hari, kata dia, proses ganti rugi seluruh lahan telah selesai. "Tidak ada yang tertinggal. Kalau pun ada yang tertinggal, masyarakat diminta menunjukkan surat atau bukti lain, agar lahannya dibayarkan. Tapi hingga kini tak ada satu warga pun yang mampu menunjukkan lahan mereka yang belum dibayar di areal IUP PT SIA," ujarnya.

***

Di balik persoalan lahan yang sekarang dijadikan polemik, ada fakta ilmiah yang ditemukan sebuah tim observasi pada Jumat, 13 Oktober 2017. Tim yang dipimpin Profesor Eko Teguh Paripurno dari Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta ini, menemukan beberapa gua di dalam areal IUP PT SIA menunjukkan adanya gejala karst.

Salah satu gua tersebut, bernama Guha Rimueng. Sedangkan Guha Tujoh berada di luar area IUP. Menurut kata Kang ET (baca ete), panggilan akrab Eko, Guha Rimueng dan beberapa gua lainnya selain menjadi habitat kelelawar, juga memiliki sungai bawah tanah. “Hampir semua gua di bukit karst ini, menunjukkan gejala positif eksokarst dan endokarst," ujarnya.

Geolog ini juga membantah pendapat yang mengatakan tidak adanya zona karst di kawasan itu. "Ini sudah menunjukkan zona epikarst karena adanya lembab di bebatuan dan pasti ketemu airnya. Ke depan semakin basah semakin nyata, jika dilihat dari jejak-jejak larutan itu sudah menunjukkan gejala eksokarst. Bisa dilihat dari persentasi rongga batuan. Mulai rongga lembut hingga soil, yang jumlah distribusi airnya berbeda dari atas ke bawah,” ungkapnya.

Tim melakukan observasi di kawasan Guha Tujoh | KBA.ONE/Marzuki

Menurutnya karst bukanlah titik tapi zona. "Gua-gua tersebut merupakan titik karst dari zona karst, yang tersusun dari bebatuan mudah larut. Bisa (batu) gamping lempung dan sejumlah bebatuan lain. Kalau kita mau pelihara sistem karst kita harus memelihara lingkungannya,” ujar pakar geologi Asia tersebut.

Sebenarnya, kata dia, terkait potensi karst itu ada tiga pilihan yang dapat dilakukan. Pertama, zona karst yang memiliki batu gamping sebagai bahan baku semen, dihitung berat jenisnya lalu dijual. Pilihan kedua, kawasan tersebut disewakan. Terakhir, menjual jasa lingkungannya. "Yang ketiga ini tidak sering dihitung oleh pengguna. Kebanyakan dalam hal ini tertutup informasinya dan yang paling gampang adalah pilihan pertama. Sekarang tergantung kita, mau diapain itu lokasi, mau dieksploitasikah atau dijaga kelestariannya. Semua berpulang kepada kearifan masyarakatnya.”

Azhari Bahrul | Kontributor Sigli, Marzuki

Komentar

Loading...