Diduga Korupsi, GeRAK Minta Polda Aceh Dalami Kasus IPAL RSUD Meuraxa

Diduga Korupsi, GeRAK Minta Polda Aceh Dalami Kasus IPAL RSUD Meuraxa
Askhalani, Koordinator GeRAK Aceh.| Foto: Ist

Dugaan pelanggaran hukum terjadi ketika pekerjaaan disubkontrakkan kepada perusahaan lain tanpa sepengetahuan penyedia kegiatan.

KBA.ONE, Banda Aceh - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, mendesak Polda Aceh mendalami unsur tindak pidana korupsi pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa, Banda Aceh, tahun 2017 dengan pagu sebesar Rp4,5 miliar.

Dalam rilisnya, Askhalani, menjelaskan proses pekerjaan pembangunan IPAL RSUD Meuraxa dilaksanakan oleh PT ZA, berdasarkan kontrak Nomor 027/Kontrak/062/2017 tanggal 26 September 2017. Jangka waktu pelaksaannya selama 75 hari kalender, terhitung dari 26 september hingga 10 Desember 2017.

Namun, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas hasil pekerjaaan tersebut, kata Askhalani, ditemukan dugaan pelanggaran hukum ketika dilakukan proses pengalihan pekerjaaan (subkontrak) kepada perusahaan lain tanpa sepengetahuan penyedia kegiatan. "Atas tindakan ini diduga adanya potensi korupsi, yang dapat merugikan keuangan negara secara terencana dan sistematis," kata Askhalani, Senin 30 September 2019.

Berdasakan hasil kronologi dan kajian, kata Askhal, GeRAK menemukan fakta pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100 persen sesuai berita acara pemeriksaan barang atau jasa nomor 669/PPHP/XII/RSUM/2017 tanggal 27 Desember 2017. Pembayarannya juga sudah dilunasi 100 persen atau sebesar Rp4,5 miliar.

Perincian pencairan itu, lanjut Askhal, sesuai beSP2D nomor 05584/SP2D/LS/2017 tanggal 9 November 2017 sebesar Rp916 juta sebagai pembayaran uang muka sebesar 20 persen.

Kemudian pada tanggal 27 Desember 2017, berdasarkan SP2D nomor 09380/SP2D/LS/2017 kembali dilakukan penarikan sebesar Rp229 juta sebagai pembayaran retensi sebesar 5 persen. Selanjutnya di tanggal yang sama, berdasarkan SP2D nomor 09385/SP2D/LS/2017 dana kembali ditarik sebesar Rp3,3 miliar atas pembayaran 95 persen pekerjaan.

"Pada berita acara pembayaran 95 persen ini juga diuraikan, bahwa PT ZA mengalami keterlambatan selama 17 hari kelender sehingga diharuskan membayar denda sebesar Rp 77 juta," ungkap Askhal.

Askhal menyebutkan dari uraian pembayaran terhadap termin pada paket pekerjaan tersebut, dalam perjalannya ternyata perusaan PT ZA telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mensubkontrakan pekerjaan kepada PT RHI dengan nilai paket pekerjaan sebesar Rp3,2 miliar terdiri dari paket pekerjaan Instalasi unit IPAL, Pekerjaan SPAL, Pekerjaan Rumah dan Kolam Penampungan.

"Padahal secara mekanisme kontrak dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen pelelangan diketahui dalam lembar daftar pemilihan (LDP) tidak terdapat daftar pekerjaan yang dapat dialihkan dan akibat tindakan ini BPK-RI menemukan adanya selisih harga sebesar Rp326 juta," tegas Askhal.

Selisih harga ini, katanya, ditemukan atas pekerjaan pengadaan mesin IPAL antara kontrak dan yang disubkontrakan. "Akibatnya negara dirugikan dan unsur dugaan tindak pidana korupsi terbukti dilakukan secara terencana dan sistematis," tegas Askhal.

Dia katakan berdasarkan kondisi dan fakta di atas, GeRAK menduga perusaan pemenang tender yaitu PT ZA dan bersama dengan PA dan PPTK secara bersama-sama dan terencana melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan ini bertentangan dengan UU 31 tahun 1999 Jo UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 7 ayat (1) huruf a, b jo pasal 15 tentang “setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14”. Selain itu, mereka juga melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018.

Karena itu, kata Askhal, GeRAK minta kepada pihak kepolisian untuk serius melakukan proses penyidikan terhadap perkara ini. Sebab berdasarkan fakta dan hasil pendalaman dapat diketahui bahwa subkontrak pekerjaan IPAL RSUD Meuraxa, dilakukan secara terencana dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain.

Dugaan permufakatan jahat ini, sebut Askhal, dilakukan dengan memamfaatkan kesempatan dan sarana yang dimiliki. Apalagi jika merujuk dari retensi keuntungan maka diketahui bahwa proyek ini memang didesain sejak awal untuk disubkontrakan kepada pihak ketiga.

"Padahal dalam UU pengadaan barang dan jasa, proses subkontrak tidak dibolehkan karena ini akan menjadi ancaman terbesar secara terstruktur menyebabkan kerugian keuangan negara," tutup Askhal.***

Komentar

Loading...