Diduga Lakukan Korupsi, Lima PNS PUPR Simeulue Jalani Sidang Perdana

Diduga Lakukan Korupsi, Lima PNS PUPR Simeulue Jalani Sidang Perdana
Sidang perdana kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Simeulue. | Foto: KBA.ONE, Tasya

KBA.ONE, Banda Aceh - Lima terdakwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Simeule, menjalani sidang perdana via dalam jaringan (daring) di Ruang Sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) I Kusumah Atmadja, Kantor Pengadilan Tinggi atau Tipikor Banda Aceh, Rabu 10 Februari 2021.

Ke lima terdakwa tersebut, yakni Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten Simeulue, Ali Hasmi, panitia penerimaan pengadaan barang, Iis Wahyudi, Kasi Pemeliharaan Jalan Jembatan Bina Marga, Afit Linon, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Dedi Alkana, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bereueh Firdaus.

Sebelumnya, mereka diduga telah melakukan korupsi terhadap dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) senilai Rp10,7 miliar lebih, dari proyek pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2017. Dalam persidangan, Hakim Ketua, Dahlan, mengungkapkan di penyidik tidak dilakukan penahanan. Tetapi, dari penuntut umum ditahan dengan jenis tahanan rutan sejak 29 Januari 2021 hingga 17 Februari 2021, dalam perkara ini didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa ke limanya terbukti telah melanggar hukum, karena merugikan keuangan negara dalam paket pekerjaan rehabilitasi jalan dan jembatan dari anggaran APBK 2017 senilai Rp10,7 miliar.

Isi dakwaan tersebut dibacakan oleh tiga jaksa penuntut umum, Sahdansyah, bersama Edwar, dan Zulkifli. Sementara, terdakwa menyaksikannya melalui Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B, Banda Aceh.

Kata Sahdansyah, terdakwa telah melanggar pasal 2 dan pasal 3 Jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, yang diubah menjadi UU nomor 2001 tentang Tipikor, karena melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Hasil pemeriksaan dari tim ahli Politeknik Negeri Lhokseumawe, terkait pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Simeulue tersebut dibagi menjadi 70 paket sehingga ada kelebihan bayar.

Dalam hal ini kerugian negara mencapai Rp5,7 miliar. Padahal, Pemerintah Kabupaten Simeulue sudah mengalokasikan anggaran Rp1 miliar dari APBK 2017. Namun, adanya perubahan anggaran menjadi Rp10,7 miliar.

Sementara, majelis hukum akan menunda persidangan hingga pekan depan (17 Februari 2021) dengan agenda mendengarkan eksepsi atau keberatan atas dakwaan penuntut umum dari penasehat hukum para terdakwa.** | TASYA, Kontributor Banda Aceh

Komentar

Loading...