Dikucuri Dana Otsus Rp48,9 T, Aceh Masih Miskin

Dikucuri Dana Otsus Rp48,9 T, Aceh Masih Miskin
Pandangan Akhir Fraksi Partai Gerindra-PKS | Foto: Humas DPRA

Selain prihatin terhadap angka kemiskinan, Fraksi Gerindra-PKS juga menaruh keprihatinan terhadap tingginya angka pengangguran di Aceh, yaitu berkisar 7,39%.

KBA ONE: Fraksi Partai Gerindra-PKS mengaku prihatin melihat kondisi kekinian Aceh yang menduduki peringkat kedua sebagai daerah termiskin di Sumatera setelah Provinsi Bengkulu.  Rupanya, kucuran dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp48,9 triliun dalam satu dekade (2008-2016) belum mampu mengangkat harkat dan martabat rakyat Aceh.

“Angka kemiskinan di Aceh masih 16,43 persen,” kata Drs H Abdurrahman Ahmad, ketua Fraksi Gerindra-PKS DPR Aceh, pada persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Rabu, 19 Juli 2017, di Gedung Utama DPRA Jalan Tgk Daud Beureueh, Banda Aceh.

Menyampaikan pandangannya dalam Pendapat Akhir Fraksi Gerindra-PKS Terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016, Abdurrahman Ahmad menegaskan selain dana otsus, Aceh juga menerima masukan dari Pendapatan Asli Aceh (PAA), Dana Perimbangan, dan pendapatan lainnya.

Tapi anehnya, ujar Abdurrahman, sesuai laporan Gubernur Aceh dalam LKPJ-nya, di Aceh masih terdapat 6 daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk miskin di atas 21% yaitu: Gayo Lues (21,95%), Aceh Singkil (21,72%), Bener Meriah (21,55%), Pidie Jaya (21,40%), Aceh Barat (21,46%) dan Pidie (21,14%).  “Ini hendaknya mendapat perhatian serius dari Saudara Gubernur Aceh,” tegasnya.

Selain prihatin terhadap angka kemiskinan, Fraksi Gerindra-PKS juga menaruh keprihatinan terhadap tingginya angka pengangguran di Aceh yaitu berkisar 7,39%. Perlu adanya prioritas  berbagai program untuk mendukung peluasan penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusianya. “Kami kuatir hal ini berdampak kepada meningkatnya  angka kriminalitas dan kejahatan.”

Mutu Pendidikan

Menyoal mutu pendidikan, juru bicara Fraksi Gerindra-PKS, ini menaruh harapan besar kepada pemerintahan baru Irwandi-Nova Iriansyah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh karena kondisinya masih jauh di bawah rata-rata nasional. Programnya dapat ditingkatkan secara bertahap mulai dari kualitas sumber daya tenaga pengajar, ketersediaan infrastruktur, dan fasilitas penunjang proses belajar mengajar yang cukup di setiap sekolah.  

Sehingga, katanya,  dengan meningkatnya mutu pendidikan di Aceh maka diharapkan akan melahirkan sumber daya manusia Aceh yang handal dan mampu bersaing secara global untuk membawa masa depan Aceh yang lebih gemilang.

Kepada pemerintahan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh Periode 2017-2022, Fraksi Gerindra-PKS berharap penyelengaraan pemerintahan dapat terencana dengan baik dan terintegrasi dengan RPJM Pemerintah Aceh. Hal ini bisa tercapai dan terlaksana jika struktur kerja SKPA tidak sering berganti-ganti serta pelaksanaan program pembangunan setiap tahun anggaran harus selalu diarahkan untuk program-program prioritas pro rakyat, pro job, dan pro poor. | HUMAS DPRA

Komentar

Loading...