Dinas Temukan Sembilan Titik Koperasi Simpan Pinjam Ilegal di Aceh Tengah

Dinas Temukan Sembilan Titik Koperasi Simpan Pinjam Ilegal di Aceh Tengah
Ilustrasi. | Foto: Ist

KBA.ONE, Takengon – Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Aceh Tengah menemukan sebanyak sembilan titik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di kabupaten itu masih melakukan transaksi. Dari sembilan titik itu, hanya empat nama koperasi dengan status badan hukum foto kopian.

Hal itu dikatakan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah, Iid Fitrasani, Kamis 21 Oktober 2021. Menurutnya, empat koperasi yang disinyalir ilegal itu membuka cabang tanpa pemberitahuan ke pihak dinas.

“Harusnya ada pemberitahuan ke dinas, apakah selanjutnya diberi rekomendasi atau telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang perkoperasian. Ini tidak ada, langsung bergerak,” kata Iid kepada wartawan.

Empat koperasi simpan pinjam yang dimaksud adalah Multi Arta, Ika Cipta Persada, Madani, dan Maduma. Kempat Koperasi ini membuka beberapa titik, di antaranya di belakang MAN 2 Takengon empat titik, Mongal tiga titik, Pinangan satu titik, dan di Kala Pasir satu titik.

“Setelah kami cek ke lapangan, ternyata benar koperasi simpan pinjam ini ilegal dan hanya berkedok koperasi, izin yang mereka kantongi hanya foto kopi, badan hukum di Banda Aceh, induk di Medan, Sumatera Utara, izin yang ditunjukan hanya mengelabui,” kata Iid didampingi Kabid pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, Taniro Jaya.

Pihaknya akan menindaklanjuti hasil temuan itu, dalam waktu dekat akan dibentuk tim untuk membubarkan rentenir berkedok koperasi itu, di antaranya Dinas Koperasi, Kabag Hukum, Satpol PP, Dinas Syari’at Islam, dan Polres Aceh Tengah.

“Untuk membubarkan mereka harus dibentuk tim. Ada alternatif yaang kami tawarkan, ditutup sementara sampai bisa mengikuti aturan undang-undang koperasi, kalau bisa disilahkan jalankan kembali, jika tidak kita akan tutup selamanya,” terang Iid.

“Saat ini kami sudah sampaikan untuk menutup sementara waktu, jika tidak bisa mengurus ijin sesuai aturan siap siap angkat kaki dari Aceh Tengah,” timpalnya sembari menyebut, Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) akan berlaku pada November 2021, semua lembaga keuangan harus syari’ah.

Perjalanan mereka kata Iid, bukanlah koperasi tapi lembaga keuangan mikro. “Kalau koperasi sistemnya bukan seperti itu, koperasi hanya bisa menyalurkan uang dari anggota untuk anggota atau calon anggota bukan nasabah, kalau perbankan beda lagi,” ujar Iid berharap rentenir berkedok koperasi tidak lagi menjamur di kabupaten berhawa sejuk itu.

Kata dia, pada 2015 yang lalu, sejumlah koperasi turut ditegur oleh pihak dinas, namun ketika teguran itu disampikan, mereka (koperasi simpan pinjam) berpindah tempat dan kembali bergerak memberi pinjaman kepada masyarakat tanpa syarat yang berbelit-belit. “Ada yang sudah pernah kami ingatkan, namun mereka pindah tempat,” tutup Iid Fitrasani.

Anara

Komentar

Loading...