Disperindag Aceh Jaya Terima Anggaran Rp830 Juta

Disperindag Aceh Jaya Terima Anggaran Rp830 Juta
Kepala Disperindag Aceh Jaya, Abdullah. | Foto: KBA.ONE, Khadafy

KBA.ONE, Aceh Jaya - Bantuan khusus dari Pemerintah Aceh, dialokasikan dalam anggaran perubahan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Aceh Jaya, berjumlah Rp830 juta.

Dalam hal ini, dinas terkait melakukan lima kegiatan yang diperuntukan kepada nelayan serta pelaku usaha, yaitu pengolahan minyak kelapa, ikan asin, tepung ikan, kerupuk kerang, dan pengolahan bakso ikan.

"Bantuan itu diberikan dalam bentuk peralatan yang saat ini tengah diproses," kata Kepala Disperindag Aceh Jaya, Abdullah, kepada KBA.ONE, Jum'at 6 November 2020.

Dengan adanya bantuan peralatan modern itu, Abdullah, berharap hasil bahan baku yang sudah melimpah di wilayah masing-masing bisa dikelola oleh mereka.Contohnya di Pulau Raya, ikan yang terbuang cuma-cuma setiap harinya hampir mencapai satu ton yang tidak terpakai. Dengan adanya bantuan alat pengolahan tepung ikan yang diberikan kepada masyarakat di sana, ikan itu nantinya dapat diolah dan dimanfaatkan kembali menjadi tepung ikan.

Begitu juga dengan bahan lainnya, seperti minyak kelapa. Awalnya diolah dengan cara tradisional, dengan adanya alat itu maka dapat diolah dengan cara modern. Sehingga para pelaku usaha bisa lebih berkembang ke depannya.

Sedangkan untuk bantuan lainnya di masa pandemi covid-19 ini, dijelaskan Abdullah, ada anggaran lain yang bukan diterima oleh dinas. Namun bantuan itu diberikan Presiden Jokowi kepada pelaku usaha melalui Kementerian Koperasi, dengan modal bantuan senilai Rp2.400.000 per-pelaku usaha.

Sementara, untuk tahap pertama program tersebut yang sudah lolos dan sudah menerima manfaat berjumlah sekitar 2.573 pelaku usaha. Dari jumlah pengajuan sebanyak 3.193 pelaku usaha.

Sedangkan ditahap kedua, para pelaku usaha yang sudah mengajukan berjumlah sekitar 10 ribu orang yang sudah mendaftar dan sedang dalam proses pengajuan oleh dinas terkait.

Namun demikian, penentuan lolos atau tidaknya bukan berada di ranah daerah, tetapi ditentukan oleh kementerian.

"Jadi, dengan adanya bantuan tersebut, kita berharap masyarakat pelaku usaha jangan melewatkan kesempatan ini," katanya.

Sementara, Kasi Pengembangan UKM, Taufik Akbar, terkait bantuan ini, data yang diterima dinas harus diclearing dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, baru dilanjutkan kepada ke Kementerian Koperasi dan UKM. "Hal ini berguna sebagai mencegah data ganda yang timbul," tambahnya.

Kepada pelaku usaha, Kadis Abdullah melanjutkan, bagi yang sudah ada namanya di Bank BRI diharapkan segera mengurus pencairan dana bantuan dari presiden tersebut.

"Ini kita sampaikan, guna menghidari penarikan dana kembali oleh pusat apabila itu tidak disegerakan oleh para pelaku usaha," tutupnya.***

Komentar

Loading...