Penanggung Jawab Arah Divonis Tiga Bulan Penjara

Penanggung Jawab <em>Arah</em> Divonis Tiga Bulan Penjara
Ilustrasi. Foto: WNS

Pengadilan menilai tulisan yang disajikan Arah tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik. Sayed Menilai ini adalah pembungkaman.

KBA.ONE, Banda Aceh - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang memvonis Sayed Zainal, Penanggung Jawab media Arah dan Direktur Lembah Tari, sebuah lembaga nirlaba lingkungan. Dalam persidangan itu, dia dinyatakan bersalah atas pencemaran nama baik Hamdan Sati di media cetak terbitan Desember 2016.

“Dia divonis tiga bulan penjara,” kata pengacara Hamdan Sati dalam kasus itu, Abdullah Muhammad Amin, Sabtu, 23 Desember 2017. Vonis ini dijatuhkan pada 20 Desember 2017. Dia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 310 ayat 2 KUHP tentang Penghinaan. “Dia langsung mengajukan banding.”

Sayed, melalui media cetak Arah, dianggap menulis tanpa dasar yang benar dan melancarkan “tuduhan gelap” kepada diri Hamdan dalam artikel tentang tanah eks HGU seluas 22,2 hektare yang berpindah tangan menjadi milik pribadi Hamdan.

Pengadilan menilai tulisan itu tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik. Penerbit Arah juga tidak terdaftar sebagai perusahaan pers di bawah Dewan Pers Indonesia. Dan juga segala pemberitaan tersebut tidak pernah dikonfirmasi langsung kebenarannya kepada diri Hamdan. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dijatuhi hukuman selama 5 bulan penjara.

Sayed sendiri menyatakan putusan ini mengabaikan banyak fakta. Menurut dia, dalam persidangan, tidak ada pemeriksaan terhadap fakta-fakta yang disampaikan Arah tentang dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh Hamdan dan kroni-kroninya. Dia juga tengah mempersiapkan memori banding terhadap keputusan yang dianggapnya tidak adil ini.

Harusnya, kata Sayed, dalam kasus pencemaran nama baik, persidangan juga memeriksa kebenaran dari artikel tersebut sebelum memutuskan tuduhan itu benar atau mengada-ada. Keputusan ini dinilai Sayed sebagai upaya untuk membungkam pihak-pihak yang mengkritik kebijakan yang salah atau penyelewengan kekuasaan. “Kesewenangan ini harus dilawan,” kata Sayed.

Komentar

Loading...