Kalah di PT TUN Medan

DKS Belum Kembalikan Sayid Fadhil sebagai Ka BPKS

DKS Belum Kembalikan Sayid Fadhil sebagai Ka BPKS
Kantor BPKS di Sabang. | Foto: Ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Sikap Pemerintah Aceh usai diterimanya gugatan banding kasus pemecatan secara terhormat Sayid Fadhil, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), menjadi pengunjingan dalam sepekan terakhir di Banda Aceh dan Sabang. Banyak pihak mempertanyakan apakah Pemerintah Aceh berkomitmen melaksanakan perintah PT TUN Medan untuk mengembalikan  Sayid Fadhil pada posisi semula sebagai Kepala BPKS devinitif.

"Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, harus jentelmen karena di awal gugatan dulu, Pak Nova pernah bilang, jika Pemerintah Aceh kalah di PTUN, maka Sayid Fadhil akan dikembalikan sebagai Kepala BPKS," kata sumber KBA.ONE di lingkup Pemerintah Aceh, Mnggu 12 Januari 2020.

Tapi, ketika kebenaran informasi itu coba diverifikasi kepada Wiratmadinata, Juru Bicara Pemerintah Aceh, dia katakan belum bisa berkomentar. "Coba ke Biro Hukum Pemerintah Aceh saja ya," jawab Wira dari seberang telepon selulernya, Minggu.

Sementara, Asrizal J Prang,
Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, melalui pesan WhatsApp, kepada KBA.ONE, Minggu 12 Januari 2020, berpendapat serupa. Katanya, hingga saat ini pemerintah Aceh belum diberitahu oleh PTUN dan belum menerima salinan keputusan banding Sayid Fadhil dari PTUN. 

Salinan putusan PT TUN Medan. | Foto: Ist

Namun, setelah menerima salinannya, secara prosedur hukum, "Pemprov Aceh akan melakukan upaya hukum kasasi," tegas Amrizal J.Prang.

Dari data yang diterima KBA.ONE, amar putusan PT TUN Medan Nomor 233/B/2019/PT.TUN MDN, tanggal 20 Desember 2019, menyebutkan Majelis Hakim PT TUN Medan menerima seluruhnya permohonan banding Sayid Fadhil selaku penggugat da menolak eksepsi dari Dewan Kawasan Sabang (DKS) yaitu Plt. Gubernur Aceh, Wali Kota Sabang dan Bupati Aceh Besar.

Dengan dikabulkannya banding penggugat, Sayid Fadhil, pihak Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan memerintahkan kepada DKS untuk segera mengembalikan Sayid Fadhil kepada keadaan semula yaitu sebagai Kepala BPKS dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Kemudian, PT.TUN Medan memerintahkan DKS segera mencabut surat Nomor 515/40/2019, tanggal 16 Januari 2019 tentang pengangkatan Pelaksana tugas Kepala BPKS, dan meminta DKS selaku tergugat agar membayar biaya perkara sebesar Rp250 Ribu. ***

Komentar

Loading...