DPRA Bahas Qanun Pencegahan Narkoba

DPRA Bahas Qanun Pencegahan Narkoba
Suasana penyampaian visi misi pembahasan qanun pencegahan penyalahgunaan narkoba di DPRA, Rabu 25 Juli 2018. Photo: Syukran Jazilla.

KBA.ONE, Banda Aceh - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh menggelar rapat membahas rancangan qanun tentang praktek penyalahgunaan narkoba, Rabu 25 Juli 2018. Pembahasan menyusul meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika di Aceh.

"Hari ini Indonesia dilabeling darurat narkoba, termasuk Aceh. Makanya perlu ada qanun yang mengatur agar pencegahannya optimal, " kata Wakil Ketua Komisi IV,  Sulaiman Ali usai memimpin rapat pembahasan di ruang serba guna DPRA, Rabu 25 Juli 2018.

Sulaiman menilai masih tingginya angka penyalahgunaan narkotika dipicu masih rendahnya keberpihakan salah satunya dari sisi penganggaran untuk upaya pencegahan. Keberadaan qanun diharap dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk serius melakukan tindakan pencegahan.

"Kalau anggaran yang kita punya sedikit sekali, ini yang mau didorong. Ada anggaran ada keseriusan, dan ini beda dengan gerakan preventif yang dilakukan negara. Bandar bisa lari pakai pesawat, sedangkan pencegahannya seperti orang jalan kaki,” kata Sulaiman.

Menurut dia, qanun tersebut nantinya turut mengatur keterlibatan atau peran serta aparatur gampong dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Sulaiman menargetkan pembahasan qanun tersebut selesai tahun 2018.

"Tadi masih penyampaian visi misi dan kedepan kita harapkan semua unsur datang, baik perwakilan pemerintah ditingkat provinsi maupun gampong. Nanti akan kita minta mereka memberikan solusi, dan pendapat," kata Sulaiman.

Senada disampaikan Dahlan, anggota Komisi VI DPRA. Menurutnya keterlibatan aparatur gampong dinilai sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika ditengah masyarakat.

"Aparatur gampong seperti  tuha peut, lapan, dan pemuda gampong harus diberi mandat dalam kontek penanganan penyalahgunaannya.
Jadi mereka bisa mencegah penyalahgunaan,” kata Dahlan.

Hal tersebut kata Dahlan karena lembaga pemasyarakatan (Lapas), yang seharusnya merehabelitasi para pelanggar hukum, justru menjadi tempat transaksi-transaksi narkotika." Saya rasa negara juga gagal dalam mengatur kasus yang seperti ini. Untuk itu qanun ini kita harap cepat selesai," kata Dahlan.

Selain anggota komisi VI, pembahasan turut dihadiri dihadiri mitra komisi VI, yaitu dinas Dinas Sosial, Kesehatan, Kesbangpol dan    Dinas Kesehatan.

Komentar

Loading...