DPRA Bahas Rancangan Qanun Lembaga Keuangan Syariah

DPRA Bahas Rancangan Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah seperti dimaksudkan dalam rancangan qanun tersebut merupakan pemberi jasa lalu lintas uang dalam bentuk tabungan, pembiayaan, pinjaman, dan jasa konsultasi pengembangan usaha.

KBA.ONE, Banda Aceh - Lembaga keuangan merupakan sektor penting yang bergerak di bidang permodalan usaha. Hal ini dikatakan Wakil DPR Aceh Sulaiman Abda dalam sambutan pembukaan rapat dengar pendapat umum Rancangan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Gedung Utama DPR Aceh, Selasa, 17 Oktober 2017.

"Kegiatan sektor keuangan yang bersifat jasa baik lembaga keuangan dan nonkeuangan memberikan kemajuan bagi ekonomi Aceh. Di samping melakukan perbaikan di bidang organisasi, regulasi dan sumber daya manusia," ujar Sulaiman.

Ia menilai lembaga perbankan yang telah menunjukkan eksistensinya patut dijadikan contoh bagi lembaga keuangan lain yang sifatnya nonbank seperti koperasi, pegadaian, pasar modal, dan asuransi. "Lembaga keuangan nonbank bisa menjalankan kegiatannya seperti bank. Maka perlu dirancang Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini sebagai patron bagi lembaga keuangan tersebut," ujar Sulaiman.

Lembaga Keuangan Syariah seperti dimaksudkan dalam rancangan qanun tersebut merupakan pemberi jasa lalu lintas uang dalam bentuk tabungan, pembiayaan, pinjaman, dan jasa konsultasi pengembangan usaha. Lembaga ini diawasi Dewan Syariah Aceh yang bertugas mengatur seluruh transaksi keuangan. Pada pasal 18 disebutkan, setiap produk yang ditransaksikan lembaga keuangan syariah dalam wilayah hukum Aceh, wajib mendapat fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Ketua Panitia Khusus Jamaluddin mengatakan perancangan qanun melibatkan beberapa tim ahli, akademisi, hingga otoritas jasa keuangan. "Syarat pendirian lembaga keuangan syariah itu adanya badan hukum seperti koperasi dan perseroan terbatas serta izin usaha maupun modal," ujar Jamaluddin.

Selain itu, kata dia, lembaga keuangan syariah tidak boleh dimiliki warga negara asing. "Hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan usaha miliki Aceh atau kabupaten kota."

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Munawar mengatakan rancangan qanun tersebut turunan dari syariat Islam yang menjadi amanah dalam UUPA. "Qanun Syariat Sslam menurunkan qanun-qanun lainnya. Salah satunya rancangan qanun ini," ujar Munawar.

Ia menambahkan masih ada qanun-qanun lain nantinya yang mengatur pranata ekonomi bagi masyarakat Aceh. "Rancangan Qanun itu sudah dipersiapkan draftnya, mudah-mudahan diprolegakan tahun 2018."

Komentar

Loading...