DPRA Bentuk Tim Inisiator Penguatan Pasal Kekerasan Seksual Anak di Qanun Jinayah

DPRA Bentuk Tim Inisiator Penguatan Pasal Kekerasan Seksual Anak di Qanun Jinayah
Anggota Komisi 1 DPRA, Darwati A. Gani | Foto : KBA.ONE, Komar

KBA.ONE, Banda Aceh - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Darwati A. Gani, menyebutkan saat ini telah membentuk tim inisiator penguatan pasal kekerasan seksual terhadap anak dalam Qanun Jinayah.

"Saat ini ada 13 tim inisiator untuk penguatan pasal tentang kekerasan seksual pada anak di Qanun Jinayah, kita akan terus melakukan pengawalan dan mohon dukungan semua pihak," kata Darwati, Senin, 18 Oktober 2021.

Ia mengatakan tim inisiator itu dibentuk mengingat masalah kekerasan seksual sudah sangat mengkhawatirkan. Terlebih, dari beberapa kasus yang ditangani Mahkamah Syariah telah membebaskan pelaku.

"DPRA sedang berusaha agar ini bisa masuk dalam revisi qanun dan bisa masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) prioritas yang akan dibahas tahun 2022," ucap Darwati.

Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra, mengatakan sangat mendukung 13 tim inisiator yang dibentuk DPRA. Menurutnya, tim itu sangat penting untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan seksual.

"Masyarakat juga harus tau apa yang menjadi permasalahan selama ini dalam Qanun Jinayah. Kita terus mendukung untuk memastikan kebijakan yang benar-benar  melindungi anak dengan memperkuat qanun jinayah melalui revisi pasal-pasal yang dapat merugikan Anak," tegasnya.

Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul, menyebutkan yang menjadi permasalahan selama ini adalah pasal dalam Qanun Jinayah tidak ada aspek yang mengupayakan hukuman yang jera untuk pelaku, tidak ada upaya pemulihan terhadap korban dan tidak melakukan pencegahan terhadap pelaku.

"Kita minta dicabut pasal 47 dan 50. Ini sumber masalahnya, permintaan ini bukan untuk melemahkan Qanun tapi ini untuk memperkuat Qanun Jinayah, agar makin kuat, dan tidak dianggap sebagai kebijakan yang tidak memiliki perspektif anak," kata Syahrul.

Kemudian, kata dia, di qanun tidak ada ancaman pidana terhadap seseorang yang melakukan percobaan pemerkosaan atau membujuk rayu anak untuk melakukan kekerasan seksual.

"Sedangkan UUPA, baru bujuk rayu saja sudah dianggap upaya melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan pelaku bisa diancam pidana," ujar Syahrul.

Syahrul menyebutkan ada tiga rujukan hukuman yang diajukan oleh Qanun Jinayah, hukum cambuk, hukum bayar denda dan kurungan. Ketiganya tidak bisa diakumulasi sehingga hakim wajib memilih salah satu diantara ketiga itu. "Sedangkan di UUPA, hakim bisa menghukum pelaku, baik pidana kurungan, bayar denda dan restitusi terhadap korban," tuturnya.

Masalahnya lagi, kata Syahrul, adalah jika kemudian hakim memutuskan perkara itu dengan cara menghukum pelaku dengan hukuman cambuk. Kemudian setelah dicambuk, pelaku kembali ke lingkungan.

"Kalau korban berada di lingkungan yang sama, bagaiman nasib korban?yang tidak ada perintah pemulihan terhadap anak dalam Qanun. Artinya, ketika pelaku kembali ke lingkungan dan berhadapan lagi dengan korban dia beresiko menjadi korban ganda," tambahnya.

Anara

Komentar

Loading...