DPRA Harus Fokus Penanganan Covid-19, Tunda Pansus dan Paripurna

DPRA Harus Fokus Penanganan Covid-19, Tunda Pansus dan Paripurna
Rustam Efendi. | Foto: ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Anggota Legislatif Aceh yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang telah mendapatkan legitimasi untuk mewakili rakyat dalam menyuarakan kepentingan rakyat, saat ini diminta fokus dan jangan panik.

Dalam kondisi Aceh yang mulai terindikasi terpapar virus corona atau covid-19, mestinya anggota dewan membahas sesegera mungkin kebutuhan rakyat dalam menghadapi situasi yang tidak menentu selain mencemaskan masyarakat juga terhentinya lahan usaha yang berdampak akan putusnya mata rantai pendapatan masyarakat.

"Kalau rakyat dirumahkan, lalu pendapatan masyarakat tanggungjawab siapa," ujar Rustam Effendi, pengamat ekomomi dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) kepada KBA.ONE, Rabu 25 Maret 2020.

Rustam Effendi mengingatkan anggota dewan yang ngotot akan melaksanakan rapat paripurna besok, Kamis 26 Maret 2020 dengan agenda yang belum jelas dan pansus Bank Aceh Syariah terkait penyaluran pembiayaan, "semestinya DPRA harus fokus pada penanganan antisipasi ancaman covid-19 yang semakin serius akhir - akhir ini," ungkap Rustam.

"Semestinya rekan - rekan di DPRA itu gunakan seluruh tenaga, pikiran dan sumberdaya yang ada seperti anggaran kepada penanganan wabah covic 19," kata Rustam Effendi.

Presiden Jokowi juga telah mengingatkan kepada pemerintah daerah agar fokus dan serius tangani masalah sebaran covid-19 tersebut.

Jika juga rapat paripurna akan dilaksanakan oleh dewan Aceh tentu melanggar peraturan akan larangan penyelenggaraan kegiatan yang dihadiri oleh banyak anggota dewan sehingga mudah tertular virus corona.

"Bahkan pemerintah telah meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap dirumah dan pegawai juga diminta bekerja dari rumah atau work from home," jelasnya.

Sementara jika melakukan pansus soal perbankan, dewan Aceh dianggap rakyat sudah gagal fokus, sebab bicara soal perbankan sudah ada regulasinya dan sudah ada otoritasnya yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang mengawasi

Menurut Rustam Effendi, "dewan jangan sibuk yang bukan tupoksinya yang tidak terkait dengan kondisi masyarakat saat ini," ujarnya.

Jika pihak DPRA perlu mengetahui soal aliran kredit pada sebuah bank, bisa memanggil OJK atau BI, untuk apa harus membuat pansus dan rencana pansus akan kontra produktif dengan situasi rakyat yang sekarat terancam virus mematikan covid-19 yang saat ini sangat meresahkan rakyat.

"Mestinya rekan - rekan DPRA bisa lebih cerdas dalam memahami makna pansus, apalagi soal pembiayaan dari Bank Aceh Syariah kepada pengusaha Aceh lancar - lancar saja," kata Rustam Effendi. | Komar, Kontributor Banda Aceh

Komentar

Loading...