DPRA Sepakat Layangkan Gugatan ke MK

DPRA Sepakat Layangkan Gugatan ke MK
Paripurna DPRA | Rifqi K

Secara umum fraksi-fraksi menilai pencabutan dua pasal dalam UUPA merupakan perbuatan melawan hukum.

KBA.ONE, Banda Aceh – Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sepakat melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kesepakatan ini diputuskan dalam paripurna khusus pada Jumat, 25 Agustus 2017.

Rapat yang dimulai sekitar pukul 14.30 WIB itu berisi tanggapan fraksi-fraksi mengenai dicabutnya dua pasal UUPA oleh UU Pemilu. Rapat dipimpin Ketua DPRA Muharuddin didampingi wakil Sulaiman Abda dan dihadiri sejumlah anggota dewan.

Secara umum fraksi-fraksi menilai pencabutan dua pasal dalam UUPA merupakan perbuatan melawan hukum. Di akhir paripurna, Sekretasi Dewan, Hamid Zein membacakan poin-poin rancangan gugatan tersebut.

Sebelum keputusan DPRA ini, dua legislator yakni Kautsar dari Partai Aceh dan Samsul Bahri atau Tiong dari Partai Nanggroe Aceh telah lebih dulu melayangkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu ke MK pada Selasa, 22 Agustus.

Seperti terlihat di website Mahkamah Konstitusi, permohonan pengujian yang diajukan Kautsar dan Tiong diterima MK pada Selasa pukul 10.46 WIB dengan nomor tanda terima 1700/PAN.MK/VIII/2017. Di dalam berkas permohonan yang terlampir tertera gugatan diajukan oleh Tim Advokasi Gabungan Masyarakat Aceh Peduli UUPA yang beralamat di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.

Kamaruddin, salah satu kuasa hukum Kautsar dan Tiong, mengatakan gugatan itu dilakukan karena pemerintah pusat tidak menghargai kekhususan Aceh yakni Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UUPA. "Ini gugatan rakyat Aceh, bukan individu. Terlepas jika ada yang menilai ini ada kepentingan individu atau politis," ujar Kamaruddin kepada KBA.ONE, lewat telepon, Jumat siang, 25 Agustus.

Kini, kata Kamaruddin, mereka sedang menunggu keluarnya nomor perkara gugatan itu di MK. Ia optimis gugatan dikabulkan MK. "Kami yakin rakyat Aceh beserta Pemerintah dan DPR Aceh akan mendukung dan mendoakan gugatan ini menang, karena ini untuk kemenangan rakyat Aceh. Jika gugatan ini kalah atau ditolak, semua pihak di Aceh harus evaluasi diri, jangan saling menyalahkan. Yang jelas KIP tidak ada lagi dan akan digantikan dengan KPU, yang dikhawatirkan juga ke depan satu per satu kekhususan Aceh akan hilang."

Kontributor Banda Aceh, Rifqi K

Komentar

Loading...