DPRA Tetapkan 16 Raqan Masuk Program Legislasi 2017

DPRA Tetapkan 16 Raqan Masuk Program Legislasi 2017
Sekretaris Daerah Aceh Dermawan dan Wakil Ketua DPR Aceh Dalimi. Foto: istimewa.

KBA.ONE, Banda Aceh - Dewan Pimpinan Rakyat Aceh menggelar rapat paripurna sekaligus membuka persidangan VI membahas rancangan qanun (Raqan) program legislasi prioritas 2017, Rabu 27 Desember 2017. DPRA menetapkan 16 Rancangan Qanun sebagai Raqan Aceh Prioritas 2017.

Ajuan ini terdiri 13 rancangan qanun usulan eksekutif, dua rancangan qanun yang merupakan inisiatif DPRA serta ditambah satu rancangan menyusul terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRA.

Paripurna yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB tersebut dipimpin Ketua DPRA Tgk Muharuddin didamping wakil ketua III Dalimi dan Sekretaris Daerah Aceh Dermawan serta sejumlah anggota Komisi di DPRA. Dalam pidato membuka persidangan, Muharuddin mengatakan Badan Musyawarah DPRA telah menetapkan tata tertib dan kegiatan dalam masa persidangan VI tahun 2017.

Adapun agenda pembahasan pertama yakni membahas Rancangan Qanun (Raqan) Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang prosesnya telah selesai ditingkat pembicaraan Komisi I DPRA bersama Eksekutif. Selanjutnya Raqan Pengelolaan Barang Milik Aceh, yang telah selesai dibahas dan mengalami pemantapan serta harmonisasi serta sinkronisasi secara komprehensif dan sistematis dalam pembicaraan di tingkat pertama oleh Komisi III DPRA bersama Tim Pemerintah Aceh.

Ketiga, kata Muharuddin, Raqan Irigasi yang juga telah selesai dibicarakan ditingkat pertama oleh Komisi IV DPRA bersama Eksekutif. Raqan Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama, yang telah selesai dibahas Komisi VII DPRA bersama Eksekutif. Berikutnya Raqan Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh, yang juga telah selesai di Badan Legislasi DPRA bersama Eksekutif.

Sementara itu agenda terakhir sesuai tata tertib masa persidangan VI tahun 2017 yakni membahas Raqan Tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan, Mineral Dan Batubara, yang telah selesai dibahas Badan Legislasi DPRA bersama Eksekutif.

Muharuddin mengungkap tahun 2017 DPRA menetapkan 16 Rancangan Qanun sebagai Rancangan Qanun Aceh Prioritas di tahun 2017. Raqan tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) Rancangan Qanun Usul Eksekutif dan 2 (dua) Rancangan Qanun yang merupakan inisiatif DPRA ditambah 1 Raqan setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRA.

"Dari 16 Rancangan Qanun Prioritas 2017, 6 Raqan telah selesai diparipurnakan dan telah menjadi Qanun Aceh. 6 sedang dan akan di paripurnakan pada masa persidangan ke VI," kata Muharuddin.

Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah yang kini tengah dibahas Tim Pansus. Menurut Muharuddin ini terkendala beberapa pasal yang harus disesuaikan. Sementara rancangan tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dikeluarkan dari Prolega 2017 karena dinilai telah cukup diatur oleh sejumlah perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah.

"Untuk Raqan Aceh Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Raqan tentang Himne Aceh, tidak selesai tahun ini karena memerlukan pendalaman komprehensif dan masukkan dalam Prolega tahun 2018. Dari 6 (enam) Rancangan Qanun yang diparipurnakan dua, di antaranya Qanun Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi dicabut Kementerian Dalam Negeri RI.

Dia menambahkan beberapa pasal dalam Qanun nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan, Mineral dan Batubara, juga dibatalkan Kementerian Dalam Negeri. “DPR mengharapkan seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang membahas rancangan qanun (Raqan) program legislasi Aceh yang menjadi prioritas tahun 2017 dapat segera menyelesaikannya," kata Muharuddin.

Komentar

Loading...