Efektivitas Anggaran Tentukan Keberhasilan

Oleh ,
Efektivitas Anggaran Tentukan Keberhasilan
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Kepala Bappeda Aceh Azhari di Banda Aceh | Istimewa

KBA.ONE, Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah menetapkan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019 senilai Rp17,104 triliun. Jumlah ini lebih besar dari rencana awal senilai Rp15 triliun, dan juga lebih besar dari APBA 2018. Bagaimana pemanfaatan anggaran yang ada tersebut menjadi pendorong pembangunan di Aceh? Termasuk juga untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran?

Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Aceh Azhari mengatakan, efektivitas penggunaan anggaran pada APBA 2019 akan menentukan keberhasilan pembangunan di Aceh, sekaligus mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. "APBA menjadi alat intervensi untuk membangun Aceh, termasuk dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Bila penggunaan anggarannya efektif, hasilnya akan bisa kita capai," ujar Azhari, Jumat, 4 Januari 2019.

Menurut Azhari, APBA 2019 sudah menampung alokasi anggaran untuk berbagai sektor pembangunan di Aceh. Tapi pelaksanaannya tentu saja harus efektif dan tepat sasaran. "Untuk itu dibutuhkan juga pengawasan dari semua elemen termasuk masyarakat, agar pemanfaatan anggaran pembangunan benar-benar sesuai dengan sasaran," ujar Azhari.

APBA akan Dorong sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata

Menurut Kepala Bappeda Aceh sektor pertanian, perikanan, dan kelautan menjadi bagian terpenting dalam upaya Pemerintah Aceh mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. "Rakyat di Aceh mayoritas petani dan nelayan. APBA 2019 mengakomodasi anggaran untuk pengembangan sektor ini, termasuk infrastruktur dan kebutuhan lainnya," ujar Azhari.

Bila pertanian di Aceh maju, kata Azhari, secara otomatis rakyat Aceh akan ikut sejahtera dan angka pengangguran berkurang. Anggaran pada APBA 2019 untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) senilai Rp443 miliar. Sementara di sektor perikanan dan kelautan, anggaran untuk Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh mencapai Rp356 miliar.

Selain pertanian, sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan pariwisata di Aceh juga mendapat perhatian Pemerintah Aceh. Sektor ini juga menjadi andalan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Aceh. "Bapak Plt Gubernur berulangkali mengingatkan semua dinas terkait untuk memberikan perhatian serius terhadap pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan juga pariwisata," ujar Azhari.

Sektor pariwisata yang diharapkan memberi kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh mendapatkan alokasi anggaran Rp237 miliar. Di sektor UMKM, kata Azhari, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mendorong adanya skema yang bisa dibangun untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh. "Menemukan inovasi-inovasi untuk pengembangan ekonomi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Termasuk juga memberi berbagai kemudahan investasi bagi calon investor," ujar Azhari.

Nova Iriansyah, kata Azhari, sejak awal juga sudah mengingatkan semua pihak agar antardinas menjalin sinergi dan connecting dalam menjalankan program-program pembangunan di Aceh. Sinergi itu sudah berjalan. Misalnya, antara dinas pertanian dan dinas pengairan. Dengan demikian, proyek pengairan dan pertanian yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan para petani. "Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Program dari masing-masing dinas bisa nyambung, dan tepat sasaran." ***ADV

Komentar

Loading...