Empat Terdakwa Korupsi Sertifikasi Aset PT KAI Aceh Timur Tolak Dakwaan JPU

Empat Terdakwa Korupsi Sertifikasi Aset PT KAI Aceh Timur Tolak Dakwaan JPU
Pelaksanaan sidang kasus korupsi pembuatan sertifikasi aset tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Sub Divre 1 kabupaten Aceh Timur. | Foto: KBA.ONE, Tasya

KBA.ONE, Banda Aceh - Empat terdakwa dugaan tindak pidana korupsi dalam pembuatan sertifikasi aset tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Sub Divre 1 Kabupaten Aceh Timur, yang mengakibatkan negara rugi sebesar Rp6,5 miliar lebih, namun terdakwa menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sertifikat aset tanah KAI itu diduga sengaja digelembungkan harga sebanyak 301 bidang tanah dengan nilai kontrak Rp8,2 miliar yang dilakukan oleh empat terdakwa pada tahun 2019 lalu mulai dari Birem Bayem hingga Madat.

Namun dalam fakta persidangan di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh melalui sidang secara virtual dari lapas kelas II B Idi, Aceh Timur, dipimpin oleh Hakim Ketua, Dahlan didampingi Hakim Anggota, Edwar dan Nurmiati pada Senin 15 Februari 2021.

Dalam dakwaannya, terdakwa menolak dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas korupsi pengadaan sertifikasi aset tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Aceh Timur sebagaimana yang disebutkan.

Adapun, penolakan terdakwa dibacakan oleh masing-masing penasihat hukumnya yakni Jalaluddin dan Najmuddin penasihat hukum dari terdakwa Iman Ouden Destamen Zalukhu, penasihat hukum Eko Suprijandi dari terdakwa Saefuddin, penasihat hukum Sultoni Hasibuan dari terdakwa Robi Irawan, serta penasihat hukum Jupenris Sidaurut dan Muhammad Iqbal Rozi dari terdakwa Muhammad Aman Prayoga.

Terdakwa Iman Ouden Destamen dalam eksepsinya yang dibacakan oleh penasihat hukumnya Najmuddin, menilai dakwaan JPU dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum.

"Dakwaan dibuat tidak berdasarkan waktu, tidak lengkap tindak pidananya. Begitu juga dakwaan JPU yang menyebutkan terdakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain, namun setelah kami mempelajari, tidak benar terdakwa memperkaya diri maupun orang lain," tegas Najmuddin.

Sementara, terdakwa Muhammad Aman Prayoga dalam eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukumnya Jupenris Sidaurut dan Muhammad Iqbal Rozi, mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum bersifat kabur, tidak jelas, dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Seperti audit kerugian negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPKP tidak berwenang mengaudit kerugian negara. Yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur UU Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara," ujar Iqbal.

Kemudian, lanjut Iqbal, terdakwa Muhammad Aman Prayoga tidak terkait dengan sertifikasi aset tanah PT KAI. Sehingga, bukti-bukti ketidakterkaitan terdakwa Muhammad Aman Prayoga telah disampaikan untuk menangkis dakwaan dari JPU.

Karena itu, ia meminta kepada majelis hakim untuk menerima eksepsi terdakwa, membatalkan dakwaan JPU, serta menghentikan perkara dimaksud, dan membebaskan terdakwa dari tahanan.

Sama halnya, eksepsi dari terdakwa Robi Irawan yang dibacakan penasihat hukumnya Sultoni Hasibuan. Dalam eksepsinya, terdakwa menyampaikan dakwaan JPU bersifat kabur dan tidak memenuhi syarat.

"Selain itu, JPU menyampaikan kerugian negara berdasarkan hasil audit BPKP. Padahal, BPKP tidak berwenang menghitung kerugian negara. Karena tidak berwenang, maka dakwaan tidak dapat diterima," papar Sultoni.

Selanjutnya, eksepsi terdakwa Saefuddin yang dibacakan oleh penasihat hukumnya Eko Suprijandi, juga menganggap JPU tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam membuat surat dakwaan karena tidak mengurai kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya.

Kepada eksepsi yang dibacakan oleh masing-masing penasihat hukum, JPU Hari Arfan meminta waktu tujuh hari dan menyatakan akan memberi tanggapan di sidang pekan depan yang berlangsung pada Senin 22 Februari 2021 dengan agenda mendengarkan jawaban dari JPU.*** | TASYA, Kontributor Banda Aceh

Komentar

Loading...