Fraksi Partai Golkar: Aceh Memiliki Potensi Economic Power

Fraksi Partai Golkar: Aceh Memiliki Potensi Economic Power
Fraksi Partai Golkar menyerahkan dokumen Pendapat Akhir Fraksi kepada Pimpinan DPRA. | Foto Dok DPRA

Di wilayah tersebut terdapat sumber daya alam yang luar biasa dalam bentuk tambang emas, batu bara, kopi, sawit, pala, nilam, jagung dan sebagainya.

KBA.ONE - Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPRA mengimbau kepada Pemerintah Aceh yang baru agar ke depan segera memenuhi tuntutan masyarakat pantai barat-selatan dan wilayah tengah-tenggara Aceh soal pemerataan pembangunan. "Pembangunan Aceh ke depan harus adil dan seimbang demi kesejahteraan rakyat di sana," ujar Ketua FPG DPRA Zuriat Suparjo pada pembukaan masa persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan agenda Pembahasan Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016,  Rabu, 19 Juli 2017, di Gedung Utama DPRA Jalan Tgk Daud Beureueh, Banda Aceh.

Menurut juru bicara FPG itu, wilayah barat-selatan dan pedalaman Gayo serta Alas memiliki potensi ekonomi cukup besar dan diperkirakan dapat mewujudkan masa depan Aceh yang jaya. Bahkan, katanya, potensi itu dapat diangkat menjadi “economic power” dalam makna yang positif. Di wilayah tersebut terdapat sumber daya alam yang luar biasa dalam bentuk tambang emas, batu bara, kopi, sawit, pala, nilam, jagung dan sebagainya.

Dengan pembangunan yang merata dan seimbang, kata Zuriat, tidak akan timbul lagi benih-benih disintegrasi dan keinginan untuk memisahkan diri dari lingkup pemerintah Aceh. Karena itu, FPG menyambut hangat dan mendukung tekad Irwandi-Nova untuk mulai membangun terowongan Geurutee yang dapat mengamankan dan memperlancar transportasi ke pantai barat-selatan. "Kami juga sepakat dengan ucapan Gubernur Aceh yang merencanakan pembangunan kembali Bandar Udara di Calang, yang pernah dibangun pascatsunami 12 tahun yang lalu."

Selain menyoroti soal pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman Aceh, FPG juga meminta Pemerintah Aceh yang baru untuk lebih mengoptimalisasikan perencanaan dan manajemen pemerintahan itu sendiri. Menurut FPG, harus diakui pelaksanaan pembangunan Aceh selama ini masih belum menampakkan keberhasilan seperti yang dicita-citakan. Di sana sini masih terdapat kelemahan dan penyimpangan  yang dapat dilihat secara kasat mata. Misalnya, kata FPG, masih banyak obyek pembangunan yang terbengkalai dan tidak berfungsi. Padahal untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah menyerap anggaran yang tidak sedikit. Contohnya, pembangunan jembatan Pango yang bertahun-tahun terbengkalai. Begitu juga pembangunan jetty Krueng Teunom yang menelan anggaran belasan miliar rupiah, hingga kini tidak tuntas dan belum dapat difungsikan sehingga banjir di Kecamatan Teunom dan Kecamatan Pasi Raya terjadi sampai empat kali setahun.

Fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada Pemerintahan Aceh yang baru agar dapat menuntaskan berbagai masalah pembangunan melalui identifikasi masalah, penetapan kebijakan baru yang lebih komprehensif dan sistem pengawasan terpadu yang melibatkan semua institusi pengawasan seperti BPK, Inspektorat, BPKP dan unsur pemerintahan di level bawah seperti pimpinan kecamatan, gampong dan lembaga adat.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada Pemerintah Aceh agar memacu dan memperbaiki kinerja SKPA, Bappeda dan TAPA agar menyusun dan menetapkan perencanaan yang matang dan rasional sehingga dapat mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Besarnya SILPA yang terjadi tahun anggaran 2016 mencapai Rp462 miliar lebih, menurut FPG, disebabkan perencanaan anggaran yang tidak matang dan tak proporsional. Meski, tak dipungkiri terdapat penyebab lain seperti terlambatnya pengesahan APBA, pergantian Kepala SKPA yang tidak disertai dengan serah terima dokumen atau naskah alih jabatan, serta kelemahan dan tidak profesionalnya pimpinan dan pejabat strategis lainnya di SKPA tersebut.

Adalah fakta yang diketahui masyarakat luas, kata Zuriat, bahwa selama ini penetapan Kepala SKPA tidak dilakukan fit and proper test, mengabaikan pertimbangan Baperjakat dan mengutamakan kelompok daerahnya serta diduga terjadi "Julitan". "Pemerintah Aceh di masa yang akan datang diharapkan dapat menempatkan kepala SKPA serta pejabat strategis lainnya melalui mekanisme yang lebih rasional dengan mengangkat pejabat yang profesional dan berpengalaman dibidangnya," ujar Zuriat. Fraksi Partai Golkar sepakat bila Gubernur Irwandi melakukan “lelang Jabatan” melalui fit and proper test dan memfungsikan Baperjakat yang memberikan pertimbangan kepangkatan dan tidak pernah dijadikan tersangka oleh penegak hukum.

Pengelolaan Aset Aceh

Fraksi Partai Golkar juga mengingatkan Pemerintah Aceh periode yang baru mencermati dan menyempurnakan pengelolaan aset Aceh karena dinilai kurang mendapat perhatian. "Sudah masanya mekanisme tata kelola aset Aceh dilakukan dengan memanfaatkan media IT yang dilakukan oleh tenaga SDM muda profesional sehingga aset Aceh yang bersumber dari dana APBA dan sumber-sumber lainnya dapat diselamatkan, termasuk aset peninggalan BRR yang sebahagiannya hilang tak tahu rimbanya,” jelas Zuriat.

Katanya, sudah beberapa kali BPK RI perwakilan Aceh mengingatkan Pemerintah Aceh untuk segera menertibkan aset, melengkapi data-datanya dan mengidentifikasi aset-aset yang hilang. Namun, peringatan BPK RI tersebut tidak mendapat respon positif dari Pemerintah Aceh. "Meskipun pengelolaan aset Aceh belum tertib, Alhamdulillah, BPK RI dengan berbagai pertimbangan telah memberikan predikat WTP untuk Aceh tahun anggaran 2016. Dengan anugerah itu seharusnya pemerintah Aceh semakin termotivasi untuk menyempurnakan seluruh persoalan yang selama ini belum tertib dan sempurna," harap Ketua Fraksi Partai Golkar. | HUMAS DPRA

Komentar

Komentar ditutup.